Efisiensi Logistik Pupuk Percepat Tercapainya Swasembada Pangan Indonesia

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan apresiasi kepada pelabuhan-pelabuhan yang telah mengikuti asesmen Green and Smart Port. Langkah ini bertujuan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dan digitalisasi serta mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan guna memperkuat sistem logistik nasional dan ketahanan pangan di Indonesia.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasinya terhadap pelabuhan-pelabuhan yang telah mengintegrasikan prinsip pelabuhan hijau dan cerdas dalam operasionalnya. Hal ini diwujudkan melalui pengendalian perubahan iklim, efisiensi energi, sistem manajemen dan kepelabuhanan secara digital, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

 

“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat serta memperkuat rantai pasok nasional. Transportasi laut memegang peranan penting dalam rantai pasok pangan yang efisien, berkelanjutan, dan aman. Target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027 harus dipastikan melalui sistem logistik nasional yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi modern,” ujar Zulkifli Hasan.

 

Lima pelabuhan yang telah berhasil melewati asesmen Green and Smart Port pada 2024 adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan, PT Pertamina Port and Logistics Shorebase Kabil Batam, dan PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, melakukan kunjungan ke gudang modern Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Semarang, Jawa Tengah. Rahmad meninjau langsung fasilitas pengantongan pupuk bersubsidi jenis urea yang diproduksi oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Gudang UPP Semarang berdiri di atas lahan seluas 13.945 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan 10.500 ton. Produk pupuk bersubsidi dari gudang ini memenuhi kebutuhan 23 gudang penyangga lini III di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

Rahmad menekankan pentingnya efisiensi dalam proses logistik pupuk. “Pupuk urea subsidi diangkut dari Pusri dengan kapal milik Pupuk Indonesia Logistik (PILog) yang berlayar selama empat hari menuju Semarang. Di sini, pupuk dibongkar secara curah, lalu masuk ke gudang yang dikelola oleh tim logistik Pupuk Indonesia,” jelasnya.

 

Ia memastikan bahwa kualitas pupuk bersubsidi tetap terjaga dengan proses pengantongan yang menggunakan sistem automatic bagging. Dengan otomatisasi ini, proses pengantongan menjadi lebih cepat dan akurat.

 

Pupuk Indonesia, sebagai bagian dari Kementerian BUMN, terus berkomitmen mendukung swasembada pangan, salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Setiap tahapan dalam rantai logistik pupuk memiliki dampak langsung pada kualitas hasil pertanian. Oleh karena itu, seluruh tim logistik Pupuk Indonesia harus terus menjaga dan meningkatkan kinerja agar petani mendapatkan pupuk berkualitas terbaik,” tambah Rahmad.

 

Hingga kini Pupuk Indonesia telah berhasil menyalurkan 694.639 ton pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar. Rinciannya adalah 342.393 ton urea, 325.165 ton NPK, 4.249 ton NPK Formula Khusus, dan 22.832 ton pupuk organik.

 

Dari sisi stok, Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk dengan jumlah 1.665.418 ton. Stok ini terdiri dari 611.783 ton pupuk bersubsidi jenis urea, 436.434 ton NPK, 86.925 ton pupuk nonsubsidi jenis urea, dan 31.675 ton NPK nonsubsidi. Jumlah stok pupuk ini masing-masing setara 362 persen dan 251 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

 

Melalui optimalisasi sistem logistik pupuk yang efisien dan modern, diharapkan distribusi pupuk dapat semakin lancar sehingga target swasembada pangan Indonesia pada tahun 2027 dapat segera terwujud.

(*)

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional 

By 0

Energi Terbarukan dan Industri Hijau Buka Babak Baru Investasi Nasional  Oleh: Melki Nursahid  Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan. Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif. Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih. Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah. Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.…

All Rights Reserved © 2025