Duta Besar RI untuk Malaysia Pastikan Tidak Ada Intervensi Intelijen Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

Duta Besar RI untuk Malaysia Pastikan Tidak Ada Intervensi Intelijen Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

*Kuala Lumpur* – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur Malaysia berjalan dengan semestinya, tidak ada intervensi intelijen.

Hal itu disampaikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono saat memberikan responnya di KBRI Kuala Lumpur Malaysia terkait video beredar yang menuduh intelijen terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur.

“Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), mau enggak diintervensi?” kata Hermono di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Terkait tuduhan dalam video berdurasi satu menit sembilan detik itu yang menyebutkan ada intervensi intelijen dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Kuala Lumpur, ia menegaskan daftar pemilih ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno PPLN Kuala Lumpur.

Ditambahkannya, rapat pleno itu tak saja melibatkan PPLN Kuala Lumpur, tapi juga perwakilan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

“Lalu bagaimana mau mengintervensinya?” kata Hermono, seraya menegaskan kalaupun ada pihak eksternal yang mencoba mengintervensi, maka PPLN harus menjaga integritasnya.

Siapa pun pihak yang berkepentingan tentu bisa mengintervensi, tetapi kembali ke PPLN apakah mau diintervensi atau tidak. “Kan ada Pakta Integritas,” ujarnya.

PPLN Kuala Lumpur Tegaskan Pemilu Berjalan Kondusif Tanpa Intervensi Pihak Manapun.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Omar Faruk. Menurutnya pencoblosan itu dilaksanakan dengan penuh antusias warga Indonesia tanpa ada keterlibatan intelijen didalamnya.

“Video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak POS Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024. PPLN juga secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoaks yang beredar di media sosial tersebut.” Jelas Umar Faruk.

Ketua PPLN Malaysia membantah keterlibatan BIN a.n Hermanto yang mengintervensi PPLN maupun Panwaslu KL dalam proses tahapan Pemilu. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan BIN sebagai lembaga pemerintah.

Sementara itu, dalam sebuah video di media sosial terlihat WNI memadati kawasan WTC hingga membeludak. PPLN tampak mengatur alur pencoblosan para pemilih yang datang berduyun-duyun. Tampak WNI berjalan mengikuti alur yang telah disediakan. Tidak sedikit dari mereka yang mengangkat ponsel mengabadikan momen pencoblosan di seberang Tanah Air.

“Betul bahwa pemilu di Kuala Lumpur diselenggarakan hari ini, Minggu, 11 Februari 2023 di WTC,” ucap Omar Faruk.

Omar Faruk mengatakan WNI yang datang dengan antusias mengikuti pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, proses pengambilan suara berjalan lancar di Malaysia.

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By 0

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

All Rights Reserved © 2025