• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Dukungan Tokoh Agama: Prabowo-Gibran Diandalkan Lanjutkan Warisan Pembangunan Presiden Jokowi

Dukungan Tokoh Agama: Prabowo-Gibran Diandalkan Lanjutkan Warisan Pembangunan Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 September 2024

Pemilihan umum yang sukses dan demokratis menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pasca terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, berbagai tokoh masyarakat menyampaikan harapan dan dukungan agar program-program pembangunan yang telah dimulai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap dilanjutkan, demi kesejahteraan bangsa.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas kinerja pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, khususnya dalam bidang infrastruktur dan kerukunan umat beragama. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur secara masif, yang telah menjawab banyak kebutuhan masyarakat, merupakan salah satu warisan penting yang harus diteruskan oleh pemerintahan baru.

“Semua bisa melihat, infrastruktur terbangun sangat banyak, segala kebutuhan yang hari ini sangat dibutuhkan telah dibangun. Kedua, membangun kemashlahatan bangsa meski di tengah keberagaman. Bahkan, Indonesia jika dilihat dari luar negeri sangat nyaman, dibandingkan dengan negara yang belum bisa hidup bersama. Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik,” jelas KH. Marsudi Syuhud.

Ia menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan untuk mencegah terhentinya manfaat yang sudah dirasakan masyarakat. “Kami berharap, terus nanti sampai ke Presiden dan Wapres yang baru, apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini diteruskan. Jangan sampai ada yang terputus, karena kalau terputus nanti ada sesuatu yang nganggur kemudian berhenti dan kurang manfaatnya,” lanjutnya.

Senada dengan pernyataan KH. Marsudi, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antara Presiden Jokowi dan Muhammadiyah selama sepuluh tahun terakhir. Menurutnya, terpilihnya Prabowo dan Gibran dalam Pemilu bukan hanya kemenangan bagi mereka, melainkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita harus menerima hasil Pemilu itu sebagai bagian dari konsekuensi kita memilih sistem demokrasi. Sehingga terpilihnya Prabowo dan Gibran tidak hanya kemenangan bagi mereka, namun sebagai kemenangan bangsa Indonesia. Karena Pemilu yang damai, tertib itu menjadi bagian dari kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” kata Prof. Abdul Mu’ti.

Prof. Mu’ti juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan yang baru untuk menjalankan tugasnya. “Mari kita memberikan kesempatan pada pemerintahan yang baru untuk memimpin penyelenggaraan negara. Itu menurut saya konsekuensi dari demokrasi, dan terpilihnya Prabowo-Gibran kita beri kesempatan untuk bekerja,” ujarnya.

Dukungan dari kedua tokoh ini mencerminkan harapan besar masyarakat agar pembangunan yang telah dirintis tetap berlanjut, serta Indonesia terus berada di jalur yang damai dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.