Dukungan Kadin Terhadap Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan Kadin terus mendukung kerja keras pemerintah mengamankan pasokan vaksin di Indonesia.

“Kamar Dagang dan Industri mengapresiasi upaya dan kerja keras pemerintah dalam memenuhi ketersediaan vaksin untuk masyarakat baik vaksin yang diberikan secara gratis maupun berbayar yang pembiayaan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” ucapnya saat memberikan keterangan pers kedatangan vaksin tahap ke-27 secara virtual pada Jumat, 16 Juli 2021.

Shinta mengungkapkan, Kadin berkomitmen mempercepat vaksinasi bagi sektor swasta melalui program Vaksinasi Gotong Royong. Ini merupakan salah satu upaya Kadin mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Kami berkomitmen untuk mempercepat program Vaksinasi Gotong Royong bagi sektor swasta. Upaya ini juga menjadi upaya Kadin untuk mendukung vaksinasi massal yang dikerjakan pemerintah untuk mempercepat target herd immunity dan agar pemulihan di sektor kesehatan dan ekonomi dapat terjadi. Wujud nyata dan komitmen kami untuk mempercepat vaksinasi nasional akan terus dilakukan,” ungkapnya.

Selain vaksinasi, Waketum Kadin menyebut beberapa program lain telah disiapkan Kadin untuk mendukung pemerintah dan masyarakat memerangi pandemi ini. Program ini di antaranya membangun sentra vaksinasi, rumah oksigen, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Upaya percepatan lainnya yang kami lakukan saat ini selain percepatan vaksinasi nasional melalui program Vaksinasi Gotong Royong, kami juga menyiapkan program-program untuk membantu meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan membangun sentra vaksinasi di kawasan industri, membangun rumah oksigen, pembagian bantuan beras, obat-obatan dan lain-lain,” lanjut Shinta.

Kebijakan PPKM Darurat yang saat ini diterapkan di sejumlah wilayah berdampak cukup besar khususnya pada sektor swasta karena pembatasan operasionalisasi perusahaan. Namun, Shinta menegaskan Kadin tetap mendukung langkah dan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat.

“Meski ini berkonsekuensi banyak terhadap anggota kami yang tidak dapat beroperasi secara optimal karena sangat terbatasnya mobilitas. Namun ini demi menekan segera laju penularan maka kami berkomitmen mematuhinya sebagai wujud gotong royong bersama memerangi pandemi ini,” tegasnya.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025