Dukung Pemerintah Akselerasi KBLBB, PLN Siapkan Infrastruktur Penunjang Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengakselerasi ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di tanah air. PLN menyiapkan pasokan listrik yang cukup dan andal, serta turut menyediakan fasilitas mulai dari Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) hingga layanan _home charging_.

Hal ini menjadi komitmen PLN dalam _Join Declaration_ bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disaksikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di sela rangkaian acara Indonesia Sustainibility Forum ISF di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Kamis (7/9).

Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mendukung Deklarasi Bersama pengembangan infrastruktur KBLBB di Indonesia. Rachmat menilai, percepatan ekosistem KBLBB ini menjadi salah satu solusi mengatasi masalah emisi gas rumah kaca dan polusi udara di Indonesia.

“Kami mengapresiasi keterlibatan PLN dan Kementerian ESDM dalam dukungan penyediaan ekosistem infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai untuk KBLBB. Hal ini juga mendukung akselerasi solusi kendaraan listrik dalam penanggulangan polusi udara yang marak dewasa ini,” kata Rachmat.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M Priharto Dwinugroho juga menyampaikan bentuk komitmen Kementerian ESDM mempercepat ekosistem KBLBB yakni melalui penerbitan regulasi yang memudahkan dan memberi kepastian hukum bagi badan usaha dalam membangun SPKLU maupun SPBKLU. Dwinugroho mengatakan, Kementerian ESDM juga mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU.

“Kementerian ESDM juga membuka ruang untuk perbaikan regulasi dan partisipasi publik untuk mendorong percepatan KBLBB dan terus mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU sehingga mudah dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat,” ujar Dwinugroho.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan komitmen PLN dalam menyiapkan infrastruktur penunjang kendaraan listrik mulai pasokan listrik serta turut menyediakan fasilitas SPKLU, SPBKLU, SPLU hingga layanan _home charging_ yang terintegrasi dengan PLN Mobile sebagaimana penugasan dalam Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“PLN berkomitmen mendukung program pemerintah untuk transisi energi, salah satunya melalui akselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” kata Darmawan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menyampaikan, PLN juga membuka ruang kolaborasi seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia yang terus meningkat.

Karenanya, dalam poin Deklarasi Bersama, PLN juga memberikan ruang atau kesempatan kepada investor untuk dapat berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB seperti SPKLU dan SPLU _(charging station)_ serta SPBKLU (penukaran baterai), melalui skema kerja sama kemitraan penyediaan infrastruktur KBLBB.

“Kami siap berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik,” kata Edi.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025