Dukung Misi Kemanusiaan BIN, IDC 83 Optimal Bantu Korban Gempa Cianjur

Dukung Misi Kemanusiaan BIN, IDC 83 Optimal Bantu Korban Gempa Cianjur

Oleh : Rika Prasatya

Gempa Bumi di Cianjur rupanya mendapat simpati dari banyak pihak, tak terkecuali dari Paguyuban Istri Divia Cita (IDC) 83 yang turut serta berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan kepada korban gempa secara optimal.

Bantuan yang dikoordinir langsung oleh Susilowati Budi Gunawan tersebut telah menyerahkan dua bantuan ke posko bantuan kemanusiaan BIN yang dibangun di jalan lintas Labuan-Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur.

Prabawa Ajie selaku Juru Bicara BIN mengatakan, dua truk bantuan logistik tersebut memuat bantuan yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi, seperti air mineral, makanan anak, obat-obatan, pembalut, popok dan sembako.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala BIN Daerah (KABINDA) Jawa Barat, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks.

Bantuan dari IDC 83 tersebut tentu saja sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Tim Kemanusiaan BIN dalam memenuhi kebutuhan para pengungsi yang ditampung oleh BIN.

Selanjutnya, bantuan dari IDC 83 tersebut akan dikirim oleh tim kemanusiaan BIN yang secara rutin melakukan penyisiran daerah terdampak dan terisolir yang belum terjamah bantuan.

Ajie mengatakan, satu truk akan dikirim untuk para korban di Desa Cijedil dan satu truk lagi akan diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan, terutama desa terisolir yang belum terjamah tim lainnya.
Ia menuturkan, bahwa IDC 83 bersama BIN memiliki komitmen akan terus berupaya dalam meringankan beban para korban terdampak gempa bumi di Cianjur. Salah satunya melalui pemberian bantuan logistik, obat-obatan, layanan kesehatan dan lain-lain.
Manfaat dari bantuan yang diberikan oleh BIN ini benar-benar dirasakan betul oleh para korban gempa. Pudin, selaku Kepala Desa Cijedil, secara khusus menghaturkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh IDC 83 melalui BIN. Pudin berharap bencana ini dapat segera berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Tercatat BIN juga telah membuka posko bantuan kemanusiaan di Cianjur sejak hari pertama gempa terjadi. Lebih dari 300 pengungsi telah tertampung di Posko BIN. Lantaran Tim Kemanusiaan BIN tidak bisa melewati jalan menuju Desa Cijedil, akhirnya puluhan personel tim dari BIN menempuh perjalanan dengan berjalan kaki.
Sepanjang jalan setapak, tampak belasan rumah yang rusak akibat gempa, tak jauh dari hamparan sawah dan kebun, terdapat sebuah tenda darurat seadanya yang bertapkan terpal, berdiri tepat di samping tambak-tambak ikan milik warga. Tenda pengungsian seadanya ini dihuni oleh 25 orang.
Inspektur Utama BIN, Eman Sungkowo mengatakan, sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala BIN, Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, pihaknya akan terus menjangkau korban terdampak gempa bumi di wilayah yang sulit diakses. Titik kedua berada di kampung Gunung Lanjung 1, Cijedil. Kedatangan Tim Kemanusiaan BIN di dua titik tersebut menciptakan rasa haru.
Masyarakat juga merasa senang ketika BIN datang, apalagi yang diberikan bukan hanya mi instant atau bahan mentah, melainkan makanan yang sudah dimasak. Para pengungsi bisa langsung makan tanpa harus memasak terlebih dahulu, karena di tenda pengungsian belum ada alat masak yang layak.
Selain bantuan makanan, BIN juga memberikan bantuan berupa layanan kesehatan, yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Para dokter datang dan memeriksa para pengungsi gempa Cianjur. Mereka dipastikan selalu sehat dan menjaga kebersihan, serta memakai masker, karena saat ini masih berada di masa pandemi.
Perlu diketahui, salah satu desa yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah di desa Mangunkerta. Bantuan di desa tersebut masih sedikit. Masyarakat sudah mendirikan tenda tetapi lokasinya agak rawan karena dekat dengan persawahan dan perkebunan. Oleh karena itu tim kemanusiaan BIN berinisiatif untuk membuat tenda tambahan yang lebih representatif.
Tenda yang didirikan oleh BIN tersebut mendapatkan apresiasi karena dinilai layak untuk dihuni. Masyarakat bisa tinggal sementara di sana, karena rumahnya rusak berat akibat gempa. Di tengah pengungsian, mereka tidak kehilangan harapan karena masih mendapatkan bantuan oleh BIN, yang rela datang jauh-jauh ke wilayah yang terisolir di Cianjur. BIN juga menjaga komitmen untuk memberikan pertolongan kepada warga Cianjur sampai ke tempat terpencil sekalipun.
Keadaan di Kabupaten Cianjur saat ini tentu saja masih belum pulih 100% karena puing-puing bangunan belum dibersihkan dan masyarakatnya masih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, mereka tetap sabar dan ikhlas. Selain bantuan berupa makanan dan layanan kesehatan, BIN juga memberikan trauma healing. Masyarakat, terutama anak-anak akan diajari cara menghilangkan trauma akibat kerasnya gempa.
Dalam memberikan bantuan untuk korban gempa, BIN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan yang digalang oleh IDC 83, harapannya bantuan tersebut dapat meringankan kesulitan yang tengah dihadapi oleh para korban gempa di Cianjur Jawa Barat.
*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025