dr. Dewi Puspitorini Wujudkan ILUNI UI Guyub dan Progresif di Pemilu 2025

dr. Dewi Puspitorini Wujudkan ILUNI UI Guyub dan Progresif di Pemilu 2025

Jakarta — dr. Dewi Puspitorini resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 dengan mengusung visi ILUNI UI sebagai rumah besar yang guyub, progresif, dan inklusif. Melalui tagline “U\&I Guyub, U and I become Us”, Dewi ingin membangun ekosistem alumni yang solid dan berkontribusi nyata bagi almamater serta kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

 

Sebagai dokter spesialis paru dengan rekam jejak kepemimpinan di berbagai institusi kesehatan, Dewi menawarkan gagasan konkret untuk membawa ILUNI UI menjadi organisasi alumni yang modern dan berdampak.

 

Visi tersebut ia tuangkan dalam lima misi strategis: digitalisasi total ILUNI UI, penguatan jejaring alumni global, program kesejahteraan dan kesehatan alumni, kontribusi bagi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, serta pemberdayaan perempuan melalui kepemimpinan.

 

“ILUNI UI harus menjadi rumah besar bagi semua alumni, tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujar Dewi.

 

Ia menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

 

Dewi juga memberi perhatian khusus pada kesetaraan gender. Melalui program kepemimpinan perempuan, ia mendorong keterlibatan alumni perempuan di berbagai sektor pembangunan.

 

Baginya, pemberdayaan perempuan di lingkungan alumni UI adalah langkah strategis untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru yang berdaya saing global.

 

Dengan visi progresif dan program kerja nyata, dr. Dewi Puspitorini mengajak seluruh alumni UI untuk memilih pemimpin yang mampu menjadikan ILUNI UI sebagai kekuatan besar bagi bangsa.

 

“Kini saatnya U and I become Us,” pungkas Dewi.

 

Dukungan kepada Dewi terus menguat dari berbagai elemen alumni. Ketua Umum ILUNI FKUI, Wawan Mulyawan, menyebut Dewi sebagai figur pemersatu yang mampu menjembatani lintas fakultas dan generasi.

 

“Beliau memiliki visi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan organisasi alumni hari ini,” ujarnya.

 

Dengan nomor urut 6, Dewi menjadi salah satu dari tujuh kandidat Ketua Umum ILUNI UI 2025-2028. Ia bersaing dengan alumni dari berbagai fakultas, namun keunggulan visi dan pengalamannya menjadikannya sosok yang diyakini mampu menggerakkan lebih dari 300 ribu alumni UI untuk bersatu dan berkontribusi lebih luas.

 

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI akan digelar secara e-voting melalui aplikasi UI Connect pada 23–24 Agustus 2025. Sistem digital ini menjadi bagian dari komitmen ILUNI UI dalam membangun tradisi demokrasi yang modern dan inklusif.-

 

[edRW]

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025