JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI menyatakan keseriusan dalam menangani persoalan Pulau Enggano, Bengkulu, pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano. Situasi pelik di pulau terluar Indonesia ini kini dalam pengawasan ketat lintas lembaga, demi memastikan pelaksanaan Inpres berjalan cepat dan efektif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa respons pemerintah terhadap persoalan Enggano merupakan cerminan dari gaya kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan kecepatan dan kerja kolektif.
“Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama ya, inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang, kita coba responsif,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ia mengakui, dinamika persoalan di masyarakat sering kali terjadi secara tak terduga, seperti pendangkalan pelabuhan yang kini menyulitkan akses distribusi logistik.
“Dengan segala jenis permasalahan, kita tidak bisa memprediksi terjadinya pendangkalan. Maka begitu ada sebuah kejadian yang dituntut oleh masyarakat, kita adalah respons yang cepat dari seluruh jajaran, terutama dari pemerintah,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor pelaksanaan Inpres. Ia menilai langkah Presiden menerbitkan Inpres sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat di wilayah terluar.
“Kita monitor terus implementasi Inpres ini. Karena kita tahu, masyarakat di Pulau Enggano sudah lama menghadapi hambatan infrastruktur yang serius,” jelas Dasco di kompleks parlemen Jakarta.
Dasco juga meminta semua pihak tidak saling menyalahkan, dan lebih fokus pada kerja nyata menyelesaikan masalah di lapangan.
“Sekarang saatnya kerja konkret, bukan saling tuding. DPR siap kawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Pemerintah berharap, pelaksanaan Inpres dapat mengembalikan akses distribusi logistik, membangkitkan perekonomian, dan memulihkan kualitas hidup warga Enggano secara menyeluruh.
