• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Dorong Ekonomi Riil, Insentif Likuiditas Dialirkan Optimal ke Sektor UMKM

Dorong Ekonomi Riil, Insentif Likuiditas Dialirkan Optimal ke Sektor UMKM

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 7 September 2026

Dorong Ekonomi Riil, Insentif Likuiditas Dialirkan Optimal ke Sektor UMKM

Jakarta – Pemerintah bersama otoritas moneter terus mendorong agar likuiditas perbankan tidak berhenti sebagai dana yang tersedia di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diperkuat melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang mulai berlaku September 2026. Kebijakan ini diarahkan agar insentif perbankan semakin tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.

 

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga agar ketersediaan likuiditas memberikan dampak nyata terhadap kegiatan usaha. Menurutnya, pembiayaan harus mampu mendorong ekspansi bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja. “Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

 

Destry menjelaskan, hingga awal Agustus 2026 total insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai sekitar Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Mulai September, besaran insentif KLM ditingkatkan dari maksimal 5,5 persen menjadi 6 persen. Peningkatan tersebut diharapkan semakin memperkuat transmisi kebijakan sehingga dana perbankan lebih efektif masuk ke sektor yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis menyampaikan bahwa penyempurnaan KLM diarahkan kepada sejumlah sektor produktif, antara lain pertanian, industri dan industrialisasi, konstruksi, real estat dan perumahan, serta sektor jasa termasuk ekonomi kreatif. UMKM juga menjadi sasaran penting karena kelompok usaha tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperluas kegiatan dan meningkatkan kapasitas usaha. “KLM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pasokan kredit, tetapi juga memastikan pembiayaan dapat menjangkau sektor dan pelaku usaha yang membutuhkan,” katanya.

 

Alexander menambahkan, desain baru KLM tidak semata-mata memberikan tambahan likuiditas kepada bank, tetapi mendorong perbankan menyalurkannya kepada sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan membuat manfaat kebijakan moneter lebih terasa hingga pelaku usaha di tingkat bawah, termasuk UMKM yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

 

Dengan penguatan insentif, sinergi pemerintah dan otoritas keuangan, serta penyaluran kredit yang lebih tertarget, kebijakan likuiditas diharapkan menjadi penggerak ekonomi riil. UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih kuat, dunia usaha memiliki ruang ekspansi, dan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

September 8, 2026

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

September 8, 2026

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong…

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan PAPUA — Tokoh adat dan…

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau Jakarta – Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.