Dipimpin Presiden Jokowi, Indonesia Tunjukkan Aksi Nyata di KTT AIS Bali

Dipimpin Presiden Jokowi, Indonesia Tunjukkan Aksi Nyata di KTT AIS Bali

Bali – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 mulai di gelar di Bali sejak 10-11 Oktober 2023. Dalam Forum perdana yang dipimpin Presiden Jokowi ini, Indonesia telah menghasilkan sejumlah aksi konkret.

Diketahui, Indonesia sendiri telah memberikan aksi nyata melalui pendanaan berkelanjutan forum negara-negara kepulauan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi.

“Komitmen pendanaannya dari 2022 sampai 2025,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen pendanaan dalam forum tersebut memang benar-benar baru datang dari Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh negara atau organisasi internasional lainnya.

Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves itu melanjutkan bahwa pendanaan terhadap AIS Forum akan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah bagi kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan di Negara Pulau dan Kepulauan.

“Tentunya harapan kami menjadi sebuah terobosan bagi diplomasi ekonomi biru di tingkat global,” imbuhnya

Sebelumnya, Indonesia telah mengenalkan aksi responsif dalam bentuk Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun dalam salah satu side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali. Dokumen ini merupakan bagian integral dari strategi untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan dokumen ini akan berfungsi sebagai peta jalan bagi upaya Indonesia untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru, meningkatkan potensi penyimpanan karbon untuk kepentingan planet, dan generasi mendatang.

“Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim yang kompleks, kita membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun akan menjadi bagian peningkatan target kontribusi nasional (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peta jalan untuk menentukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh,” pungkasnya.

Dalam Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun, Indonesia akan memusatkan perhatian pada langkah-langkah seperti intervensi dalam regulasi pemanfaatan ruang laut serta melakukan restorasi padang lamun. Langkah-langkah ini diproyeksikan akan berkontribusi secara signifikan pada penurunan emisi karbon hingga tahun 2030.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menggalakkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengumpulan data terkait padang lamun

“Untuk mendukung hal ini, tengah dikembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pembangunan the Blue Carbon Room, ruang terpusat untuk memantau aktivitas karbon biru di Indonesia,” imbuhnya.

*

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025