Wacana pembentukan bank tanah sudah bergulir sejak lama dan kini mulai menemukan titik terangnya. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, program ini dipastikan akan efektif dikerjakan mulai tahun depan.
“Pembentukan bank tanah, kita akan efektif tahun depan, walaupun tahun ini persiapan-persiapan awal, mudah-mudahan sudah akan bisa keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/6/2021).
Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan proyek bank tanah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 64/2021 tentang Badan Bank Tanah yang baru berlaku per 29 April 2021 lalu. Namun, untuk pelaksanaannya masih diperlukan peraturan presiden (Perpres) kelembagaannya.
Sebab, berdasarkan PP tersebut bank tanah akan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui Komite Bank Tanah. Komite ini mengemban tugas untuk menetapkan kebijakan strategis bank tanah. Untuk diketahui, Sofyan sendiri telah ditunjuk presiden menjabat sebagai Ketua sekaligus anggota dari komite tersebut.
“PP nya sudah oke, tinggal Perpres kelembagaannya yang sedang kita siapkan dan pemasukan modal awal mudah-mudahan tahun depan kita bank tanah ini akan bekerja full untuk melaksanakan tugas yang diharapkan oleh UU,” paparnya.
Program bank tanah telah masuk dalam salah satu program kerja Kementerian ATR/BPN tahun anggaran (TA) 2022. Terbentuknya bank tanah juga merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.
