Dewan Pers Perkuat Perlindungan Publik melalui Standar Verifikasi Media
Jakarta – Penguatan standar verifikasi media oleh Dewan Pers dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan di tengah pesatnya perkembangan media digital. Verifikasi tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan perusahaan pers menjalankan praktik jurnalistik secara profesional, kredibel, dan bertanggung jawab.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan seluruh pengelola media, pimpinan perusahaan pers, hingga jurnalis perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya verifikasi Dewan Pers.
“Penting sebenarnya bagi seluruh pimpinan media maupun para jurnalis, termasuk kami di pemerintahan, untuk mendapatkan perspektif terkait perlunya verifikasi Dewan Pers terhadap seluruh media,” ujar Muslim.
Menurutnya, verifikasi memberikan kepastian regulasi yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, termasuk bagi pemerintah daerah saat menjalin kemitraan dengan perusahaan media. Di tengah munculnya media yang belum memenuhi standar perusahaan pers, ia mendorong seluruh pengelola media untuk memenuhi ketentuan yang berlaku agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
Muslim menegaskan bahwa tujuan utama penerapan standar verifikasi dan kode etik jurnalistik adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima informasi.
“Muaranya adalah melindungi masyarakat yang menerima informasi atau berita. Karena kemampuan literasi masyarakat berbeda-beda, maka apa yang disampaikan media harus benar-benar diperhatikan agar dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Praktisi media Anggi Oktarinda menambahkan bahwa perkembangan teknologi di ruang redaksi harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Menurutnya, inovasi tidak boleh mengurangi tanggung jawab media dalam menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Jurnalisme itu sarat nilai, norma, dan etika. Ketika bertemu dengan sistem otomatis yang tidak memiliki pertimbangan moral, muncul banyak pertanyaan mengenai batas penggunaannya,” ujar Anggi.
Ia menilai pedoman yang disusun Dewan Pers menjadi rambu penting agar setiap perkembangan teknologi tetap berpijak pada prinsip transparansi, akurasi, dan akuntabilitas. Dengan penguatan standar verifikasi media, Dewan Pers dinilai semakin memperkuat perlindungan publik sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
