Desa Wisata Binaan PLN Diminati Pengunjung Ajang Vakantiebeurs 2024 di Belanda

Booth PT PLN (Persero) yang menampilkan enam Desa Wisata binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN menarik antusias pengunjung ajang Vakantiebeurs 2024 yang digelar pada 9 – 12 Januari 2024 di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda. Lebih dari 1.000 orang mengunjungi _booth_ PLN tersebut.

Enam desa dari berbagai daerah di Indonesia ini mempromosikan keistimewaan destinasi wisata dan ekosistem alam pedesaan yang otentik untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Adapun enam desa tersebut yaitu Desa Wisata Ngadiharjo Magelang, Jawa Tengah; Ekowisata Sungai Mudal, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Bird Friendly Village Wanapaksi, Kulonprogo, DIY; Desa Wisata Manistutu, Jembrana Bali; Desa Wisata Air Terjun Gumbang Ganang, Lombok, NTB dan Desa Wisata Jerowaru, Lombok, NTB.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas yang membuka Paviliun Indonesia meyakini, ajang ini mampu menarik turis-turis Eropa untuk berkunjung ke Indonesia melalui _travel agent_ di Belanda. Hal ini mengingat ajang Vakantiebeurs ini adalah yang terbesar di kawasan Eropa.

“Bagi turis-turis Eropa, khususnya Belanda yang paling disukai adalah wisata alam, _nature tourism_ karena wisata alam itu para turis _more happier,_ lebih bahagia, dengan ketenangan dan keindahannya. Juga dengan model _glamping_ yang saat ini banyak digemari wisatawan alam,” ujar Mayerfas.

Terlebih, menurut Mayerfas, berbagai destinasi wisata yang ditampilkan di paviliun Indonesia itu langsung mendapat banyak atensi dari pengunjung pada saat pembukaan Rabu (10/1). Dirinya berharap ajang Vakantiebeurs yang menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Eropa ini dapat memberikan informasi wisata Indonesia ke seluruh dunia.

“Keikutsertaan Desa Wisata dan _Eco Tourism_ dalam Vakantiebeurs diharapkan mampu membawa nama Indonesia di kancah internasional sebagai destinasi wisata yang baik dan juga menambah jumlah wisatan asing datang ke Indonesia,” ujar Mayerfas.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan, PLN berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis desa. Karena itu, program TJSL PLN dalam mendukung Desa Berdaya terus ditingkatkan untuk mengoptimasi potensi desa sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan atau _Sustainable Development Goals_ (SDGs).

“Program Desa Berdaya PLN hadir untuk menjawab upaya mengembangkan Desa Wisata. Tampilnya enam desa binaan PLN di ajang ini pun diharapkan bisa membuat potensi wisatanya mendunia, sehingga mampu membantu menumbuhkan perekonomian desa dan perkembangan desa dari segi tujuan desa wisata maupun perkembangan UMKM. Selain itu, pemilihan lokasi desa wisata yang ditawarkan PLN pada kesempatan ini juga mendukung pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia yaitu di sekitar Candi Borobudur Jateng dan pantai Mandalika NTB,” ujar Didi.

Didi juga menyampaikan dukungan penuh PLN terhadap kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dalam pengembangan berbagai potensi. Salah satunya, kerja sama mewujudkan ekosistem hijau di Indonesia melalui sektor pariwisata.

“Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia bisa menjadi pusat menumbuhkan informasi. Sehingga niat baik untuk mendukung tumbuhnya _green ecosystem_ di Indonesia ini bisa nanti kita wujudkan,” katanya.

Adapun desa yang ditampilkan pada Vakantiebeurs 2024 memiliki keindahan alam dan orisinalitas wisatanya tersendiri. Seperti Ekowisata Sungai Mudal yang berada di Kabupayen Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi ekowisata berbasis alam. Sejak menjadi mitra desa binaan PLN pada 2016, kawasan Sungai Mudal ini terus berkembang dan menarik wisatawan datang untuk menikmati pemandangan, sungai maupun merasakan berbagai wahana outbound.

Begitu juga Desa Wisata Manistutu, Jembrana Bali yang menampilkan keindahan wisata alam, religi hingga keunikan budaya masyarakat setempat. Desa binaan PLN ini dikenal dengan potensi alam yang mempesona yakni air terjun, Sungai Grobogan Megending, dan didukung dengan aktivitas seni dan tari, serta ketersediaan _camping ground_ yang dikelola secara apik.

*Narahubung*
Gregorius Adi Trianto
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025