Deregulasi dan Mekanisasi Jadi Kunci Swasembada Pangan Nasional

Deregulasi dan Mekanisasi Jadi Kunci Swasembada Pangan Nasional

Jakarta – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan strategi percepatan swasembada pangan terus diperkuat seiring capaian stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah, dengan fokus pada dua langkah utama yakni penyederhanaan regulasi serta percepatan transformasi pertanian dari pola tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi dan efisiensi.

 

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” ungkap Amran.

 

Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Reformasi ini terutama berdampak pada tata kelola pupuk yang kini dipangkas menjadi distribusi langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, lalu ke petani.

 

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” kata Amran.

 

Penyederhanaan tersebut menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi sebesar 700 ribu ton tanpa menambah beban anggaran negara.

 

Selain deregulasi, transformasi pertanian dilakukan melalui mekanisasi, digitalisasi, serta pemetaan lahan berbasis teknologi. Modernisasi ini meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali setahun.

 

“Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.

 

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125 tertinggi sepanjang Sejarah, didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.

 

Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton.

 

Untuk memperkuat ekspansi jangka panjang, pemerintah juga mengakselerasi optimalisasi lahan rawa melalui revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru.

 

Dengan kombinasi deregulasi, modernisasi, serta penguatan kebijakan harga yang berpihak pada petani, pemerintah menegaskan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada pangan berkelanjutan menuju 2026 dan seterusnya.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025