Debottlenecking Ekonomi Dipercepat, Pemerintah Kawal Kepastian Usaha
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penguraian berbagai hambatan ekonomi dan investasi guna menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, efisien, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Upaya ini sejalan dengan penguatan debottlenecking sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus memperkuat iklim investasi.
“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan bahwa penyelesaian hambatan investasi terus menjadi perhatian Pemerintah.
Lanjut Airlangga, pemerintah mengandalkan mekanisme debottlenecking guna menangani hambatan investasi secara spesifik dan bertahap.
“Dengan debottlenecking, kita menyelesaikan persoalan satu per satu dan korporasi per korporasi. Harapannya ini bisa mendorong investasi yang lebih lancar,” ujar Airlangga.
Melalui skema penanganan tersebut, pemerintah mencatat sebanyak 170 aduan pelaku usaha telah masuk hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 124 aduan di antaranya berhasil diselesaikan, mencakup persoalan perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, hingga pasokan energi.
Airlangga juga menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan dunia usaha melalui konsep Indonesia Incorporated.
“Kita perlu Indonesia Inc., yaitu kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi bersama. Ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pengusaha, tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tidak juga oleh akademisi dan masyarakat sipil, tetapi kita harus bekerja bersama-sama,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mendorong industri untuk fokus pada penyelesaian berbagai hambatan atau debottlenecking di hulu guna mencegah terjadinya lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Upaya debottlenecking menjadi penting karena berbagai persoalan di hulu industri yang menjadi penyebab utama PHK dapat diselesaikan.
“Makanya debottlenecking ini kita fokus banget, karena banyak PHK itu terjadi karena hulunya tidak bisa diselesaikan,” kata Shinta.
Kebijakan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Dengan percepatan penyelesaian hambatan, serta koordinasi pusat dan daerah, pemerintah optimistis kepastian usaha semakin terjaga. Langkah ini diharapkan mendorong investasi, memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
