• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Politik»Dapat Dukungan Jokowi dan Prabowo, De Gadjah Siap Lawan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta

Dapat Dukungan Jokowi dan Prabowo, De Gadjah Siap Lawan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 August 2024

Konstelasi politik menuju Pilkada Bali 2024 semakin hangat, dengan PDI Perjuangan secara resmi mengeluarkan rekomendasi untuk  Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali 2024-2029. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis (22/8/2024) di Jakarta oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Tak butuh waktu lama bagi Partai Gerindra untuk merespons. Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, atau yang akrab disapa De Gadjah, langsung menyampaikan tanggapannya. De Gadjah, yang juga menjadi calon gubernur dari partai berlambang kepala garuda tersebut, menegaskan kesiapannya untuk menghadapi pertarungan politik yang semakin dekat.

“Untuk kepentingan rakyat Bali, saya siap lahir batin. Saya menyerahkan jiwa dan raga saya untuk Bali. Jika rakyat Bali memberikan mandat kepada saya, saya akan mengabdi sepenuh hati,” tegas De Gadjah di Bali, Minggu (25/8).
Ia juga menekankan komitmennya dalam menjalani peran apapun yang diamanahkan kepadanya.

“Jika kami menjadi lawan, kami akan menjadi lawan yang tangguh. Jika kami menjadi koalisi, kami akan menjadi koalisi yang loyal,” tambahnya, menunjukkan sikap yang tegas namun terbuka terhadap berbagai kemungkinan dalam peta politik Bali.

De Gadjah mengakui bahwa saat ini nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya masih dalam proses finalisasi oleh DPP Gerindra.

“Kami akan mencari hari baik untuk mengumumkannya. Semua yang kami lakukan adalah demi kebaikan Bali dan kami serahkan semua kepada rakyat bali dan Hyang Widhi” ujarnya.

 

Yang menarik, De Gadjah juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh penting nasional, termasuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo. “Restu dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo sudah kami dapatkan. Ini memberikan kepercayaan diri yang lebih untuk melayani masyarakat Bali ke depan,” jelasnya.

Dukungan dari keluarga pun tak kalah penting bagi De Gadjah. Ia menegaskan bahwa keluarganya, mulai dari ibunda hingga istri dan anak-anak, memberikan dukungan penuh untuk perjuangannya di Pilgub Bali 2024. “Selama 43 tahun saya sudah merasakan pahit getirnya kehidupan, sekarang saatnya saya mengabdikan diri sepenuh jiwa raga untuk rakyat Bali,” pungkasnya.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.