Budi Gunawan Kembali Pimpin PB Esport Periode 2024 – 2029: Esport Ekosistem Baru Bagi Generasi Muda

Budi Gunawan Kembali Pimpin PB Esport Periode 2024 – 2029: Esport Ekosistem Baru Bagi Generasi Muda

Kepemimpinan Ketua Umum PBESI, Budi Gunawan sudah terbukti secara nyata sangat berhasil dengan mendatangkan banyak sekali prestasi yang berhasil dicetak oleh Tim Esports Indonesia di kancah dunia. Semua hal tersebut sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dukungan penuh yang telah diberikan oleh PBESI.

Ternyata telah terjadi banyak sekali perubahan dan perkembangan yang terjadi pada ekosistem esports di Indonesia. Hal tersebut semenjak kehadiran Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) yang menjadi organisasi olahraga sekaligus wadah bagi para atlet esports Tana Air. Terutama tatkala era kepengurusan PBESI sejak ditantik pada tahun 2020 silam yang diketuai oleh Jend Pol (Purn) Budi Gunawan hingga peridoe 2020-2024.

Budi Gunawan selaku Ketua PBESI terpilih periode 2024 – 2029 mengatakan, bahwa Di era kepengurusan pb e-sports Indonesia periode 2020-2024, telah banyak capaian dan Prestasi yang telah diraih, baik di tingkat nasional maupun Internasional.

Budi Gunawan mengungkapkan, bahwa Esport di Indonesia sudah menjadi ekosistem yang baru dan sudah terbentuk.

“Di Indonesia, e-sports sebagai sebuah cabang olahraga baru, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan ekosistem yang sudah terbentuk kita, telah berhasil mengubah pandangan negatif masyarakat tentang game,” jelas Budi Gunawan kepada media di Jakarta, Jumat (6/10).

Budi Gunawan juga menambahkan, Esport bukan hanya untuk menghibur dan hobby saja namun dapat menghasilkan uang.

“Sekarang dengan berkembangnya e-sports, main game dapat menjadi pilihan karier yang menjanjikan, karena memang menghasilkan uang sekaligus berprestasi di tingkat Internasional,” tambah Budi Gunawan.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025