BLT dan BSU BBM Demi Jaga Daya Beli Mesyarakat

BLT dan BSU BBM Demi Jaga Daya Beli Mesyarakat

Oleh : Oka Rizki

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan program bantuan dari pemerintah, yang bertujuan untuk menambah daya beli masyarakat setelah pertamina resmi melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal penyaluran.

Mardiansyah menilai, bantuan kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut sudah sangat berarti bagi masyarakat.

Dengan penyaluran yang tepat sasaran, dirinya berharap bantuan tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat kalangan bawah untuk tetap stabil dan membantu masyarakat untuk bertahan hidup.

Hal tersebut dijelaskan saat deklarasi dan pelantikan pengurus RN Provinsi Bengkulu. Mardiansyah juga meminta kepada pengurus RN Bengkulu untuk membuat posko pengaduan BLT. Pihaknya juga berharap kehadiran RN di Bengkulu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Wilayah RN Bengkulu Hendri Satrio akan segera menindaklanjuti amanah dan arahan dari ketum dan segera membahas bersama jajaran pengurus. Pihaknya akan segera mematangkan kerja-kerja ke depan, tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh ketua umum akan menjadi perhatian penuh.
BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp 150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp 300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa BLT BBM yang diberikan pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Analisis Utama Ekonomi dan Politik, Reyhan Noor menyatakan bahwa BLT BBM efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT. Untuk mengamankan keberlanjutan kebijakan ke depan, maka strateginya adalah dengan memberikan BLT BBM dan mengamankan persediaan bahan pangan.
Hal ini menunjukkan bahwa BLT BBM bisa dibilang efektif karena dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mampu. Penyesuaian harga BBM tentu saja membuat mereka harus berpikir ulang sebelum belanja, karena harga-harga barang juga berubah. Namun ketika ada pemberian BLT BBM, mereka bisa membelanjakannya dan stok sembako serta bahan pangan lain aman.
Rakyat kecil tentu akan sangat mengapresiasi adanya program BLT BBM, hal ini dikarenakan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, BLT BBM juga bisa menjaga daya beli sehingga pasar tetap dinamis. Hal tersebut menunjukkan bahwa BLT BBM merupakan pemicu agar transaksi dapat terus terjadi sehingga ada perputaran uang, dan roda perekonomian negara terus berputar.
Transaksi di pasar memang hars dilakukan agar perekonomian terjaga, karena jika tidak ada aktivitas jual beli, berbahaya bagi kesehatan ekonomi negara. Oleh karena itu pemerintah berpesan agar BLT BBM langsung dibagikan sampai habis. Jangan disimpan atau dibelanjakan benda yang bersifat konsumtif, misalnya seperti membayar cicilan HP.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM harus dipercepat demi menjaga daya beli masyarakat. Hingga pertengahan September 2022, baru 40% BLT BBM yang disalurkan. Oleh karena itu Kementerian Sosial wajib untuk menyalurkan ke seluruh Indonesia.
Pemerintah memikirkan cara agar daya beli masyarakat tetap bagus walau ada perubahan harga barang-barang di pasar, sebagai efek dari penyesuaian harga BBM. Daya beli masyarakat dari Sabang sampai Merauke wajib untuk dijaga, karena menjadi cara pemerintah untuk bersikap adil. Tidak hanya masyarakat di Jawa yang merasakan efek positifnya, tetapi juga di luar Jawa.
Terlebih harga barang di luar jawa relatif lebih tinggi, sehingga diharapkan pemberian BLT BBM dapat membantu perputaran uang agar tetap lancar, meskipun harga bahan pokok mengalami penyesuaian. Di sisi lain, UMKM yang terdampak juga memerlukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya agar menjadi UMKM yang profesional.
Daya beli masyarakat menjadi titik perhatian pemerintah karena evaluasi dari awal masa pandemi, di mana ada larangan keluar rumah karena PPKM dan hal tersebut menyebabkan perekonomian menjadi lesu.
Pengamat Sosial Universitas Airlangga (UNAIR), Bagong Suyanto menuturkan, kehadiran BLT diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM. Menurut Bagong, pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan serta up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
BLT BBM merupakan upaya konkrit dari pemerinta untuk memberikan dukungan materiil kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat dari penyesuaian harga BBM bersubsidi, penyesuaian harga BBM tersebut merupakan opsi paling masuk akal untuk menyelamatkan APBN, meski demikian, BLT BBM disalurkan sebagai dukungan kepada masyarakat guna memperlancar transaksi di pasar.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025