• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»BIN Eratkan Kolaborasi Lintas Sektoral Untuk Sukseskan World Water Forum 2024

BIN Eratkan Kolaborasi Lintas Sektoral Untuk Sukseskan World Water Forum 2024

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 15 May 2024

BIN Eratkan Kolaborasi Lintas Sektoral Untuk Sukseskan World Water Forum 2024

Denpasar, Bali – PT. PLN (Persero) bersama Binda Bali mengeratkan kolaborasi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan World Water Forum (WWF) 2024 di Bali. PT. PLN (Persero) juga memastikan persiapan pengawalan pasokan listrik untuk event WWF ke-10 tersebut.

General Manager Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana, mengungkapkan kesiapan PLN dalam menyukseskan pelaksanaan WWF ke-10 di Bali.

Saat rapat terbatas dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, General Manager Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana menyampaikan bahwa PLN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BIN Daerah Bali terkait dengan pengawalan sektor kelistrikan untuk memastikan keandalan pasokan listrik dengan jaringan komunikasi yang baik hingga tingkat daerah di Bali.

“Setiap pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan daerah, selalu dilaporkan ke Kepala BIN dan Direktur PLN, sehingga jalinan kerja sama untuk pertukaran informasi melalui nota kesepahaman ini memang diperlukan,” ungkap I Wayan Udayana.

Perwakilan Binda Bali, Kolonel Agus, menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan PLN dalam mensukseskan KTT WWF dan menjaga keandalan listrik di Bali ke depannya. Kerja sama antara kedua pihak diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan acara berjalan lancar dan aman.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, I Nyoman Budiana, mengapresiasi sinergitas yang dilakukan lembaga negara dalam menghadirkan stabilitas keamanan di Bali jelang WWF ke-10.

“Semua jajaran aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, BNPT, intelijen, dan aparatur pemerintah daerah telah bersatu padu untuk mengatasi permasalahan keamanan di Bali,” terang Nyoman

Ia melanjutkan sinergitas semua lembaga negara akan memberikan dampak yang signifikan. Termasuk, pencegahan kelompok-kelompok yang resisten terhadap acara Forum Air Sedunia tersebut.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar itu pun meyakini acara WWF ke-10 dapat berlangsung aman dan lancar. Dirinya pun mendukung upaya pelibatan pecalang atau perangkat keamanan lokal Bali.

“Local wisdom Bali akan ikut membantu pemerintah agar event tersebut dapat terselenggara dengan tenang, serta berhasil menghasilkan output dan outcome yang bagus buat Bali,” pungkasnya

*

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

August 6, 2026

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya Oleh : Antonius Utomo Perkembangan…

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.