BIN Bantu Korban Gempa Cianjur dengan Layanan Door to Door

BIN Bantu Korban Gempa Cianjur dengan Layanan Door to Door

Oleh : Putri Keumala

Badan Intelijen Negara (BIN) menerjunkan Tim Kemanusiaan untuk menolong para korban gempa Cianjur. Selain memberikan bantuan berupa makanan, BIN juga memberikan layanan kesehatan door to door. Layanan ini dilakukan secara berkeliling agar seluruh penyintas gempa mendapatkan pertolongan kesehatan yang memadai.

Setelah Cianjur dilanda gempa tanggal 21 November 2022, Tim Kemanusiaan BIN langsung datang ke kabupaten di Jawa Barat tersebut. BIN selalu jadi garda terdepan ketika ada bencana di Indonesia. oleh karena itu tim Kemanusiaan langsung mematuhi perintah dari Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, untuk menolong para korban gempa Cianjur.

Tim Kemanusiaan BIN datang dan mendirikan Posko Bantuan di Desa Cijedil, Cianjur. Selain membawa 2 truk berisi barang-barang bantuan, Tim Kemanusiaan BIN juga membawa para tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat. Tenaga medis sangat dibutuhkan para penyintas gempa, dan layanannya dilakukan dengan sistem door to door.

Dokter Sri Wulandari, Ketua Tim Dokter Medical Intelligence, menyatakan bahwa pihaknya datang untuk membantu para korban gempa yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sarana kesehatan. Selain membutuhkan untuk masalah logistik dasar, para korban memiliki masalah kesehatan. Untuk itu, layanan kesehatan diberikan secara door to door.

Dokter Sri menambahkan, Tim Medical Intelligence BIN menyiapkan mobil ambulans. Juga ada 2 dokter dan 7 tenaga medis terlatih. Di dalam ambulans juga ada obat-obatan sehingga bisa langsung diberikan ke masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat sangat mengapresiasi layanan kesehatan yang diberikan oleh BIN secara door to door. Jika memakai metode ini maka selain ada Posko kesehatan, juga ada mobil ambulans yang berkeliling ke seluruh daerah Cianjur. Masyarakat yang didatangi oleh dokter dan tenaga medis, bukannya datang ke posko kesehatan.
BIN sangat menyadari bahwa banyak korban gempa Cianjur yang sakit parah dan ada yang tidak kuat untuk sekadar berjalan kaki, bahkan berdiri. Oleh karena itu layanan kesehatan diberikan secara door to door. Ketika metode lama yakni dengan mendirikan posko kesehatan maka akan kurang efektif karena jangkauannya tidak seluas layanan kesehatan door to door.
Jika ambulans yang berkeliling di Cianjur maka akan ada lebih banyak penyintas gempa yang diselamatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka juga bisa meminta obat dengan gratis. Di dalam ambulans juga tersedia alat kesehatan dan tandu untuk menolong para korban gempa yang luka parah.
Masyarakat mengapresiasi layanan kesehatan door to door yang diberikan oleh tim medis BIN karena tak hanya berkeliling di pusat Kabupaten Cianjur. Namun mobil ambulans datang sampai ke wilayah yang masih terisolir. Jika jalannya tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4, maka tim kemanusiaan BIN datang dengan berjalan kaki. Semua ini dilakukan agar masyarakat Cianjur tak lagi kesakitan setelah gempa.
Ketika ada layanan kesehatan secara door to door maka akan mengobati masyarakat yang kesakitan pasca gempa. Para korban akan cepat tertolong. Banyak dari mereka yang luka parah karena terkena reruntuhan bangunan. Jika ada layanan kesehatan maka akan memperkecil potensi kematian karena korban yang luka parah bisa segera tertolong.
Menurut data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), ada 108 korban luka berat di Cianjur. Belum bisa dipastikan berapa korban luka ringan karena pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka yang luka ringan maupun berat akan diobati oleh layanan kesehatan dari BIN yang terus berkeliling di Cianjur untuk mengobati para korban.
Sementara itu, Kepala Desa Cijedil, Puhidin, mengapresiasi layanan kesehatan door to door dari tim medis BIN. Ia berharap layanan tersebut ditingkatkan lagi jangkauannya. Mengingat masih ada desa yang belum tersentuh oleh layanan kesehatan.
Layanan kesehatan door to door akan lebih menjangkau wilayah terpencil, agar lebih banyak lagi masyarakat Cianjur yang bisa diobati oleh dokter. BIN selalu menjaga komitmen untuk menolong korban bencana.
Salah satu korban gempa Cianjur yakni Iyun (53 tahun) sangat mengapresiasi layanan kesehatan dari BIN. Warga Desa Cibereum ini bersyukur karena bisa mendapatkan obat-obatan. Ia bertahan di tenda pengungsian karena rumahnya hancur karena gempa.
Iyun menambahkan, selain bantuan kesehatan, masyarakat Cianjur juga membutuhkan bantuan berupa makanan dan berbagai kebutuhan lain. Masih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan dari para relawan dan donatur. Terutama bagi anak-anak dan bayi.
Bantuan terus berdatangan ke Cianjur dan tim kemanusiaan BIN terus berada di sana untuk menyalurkan bantuan. Tim kemanusiaan berusaha agar warga Cianjur mendapatkan bantuan berupa logistik, juga layanan kesehatan.
BIN terus berkomitmen untuk menolong masyarakat yang jadi korban bencana, termasuk warga Cianjur. Mereka menderita karena terjadi gempa-gempa susulan setelah gempa e besar tanggal 21 November 2022 lalu. Layanan kesehatan dari tim medis BIN sangat diapresiasi karena memiliki sistem door to door, dan berkeliling Cianjur untuk mengobati masyarakat di sana.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025