Bijak Tanggapi Provokasi Demo, Buruh dan Masyarakat Berperan Jaga Kondusifitas

Bijak Tanggapi Provokasi Demo, Buruh dan Masyarakat Berperan Jaga Kondusifitas

*Jakarta* – Aksi demonstrasi buruh yang digelar di kawasan Jakarta Pusat mendapat perhatian serius aparat keamanan. Sebanyak 1.895 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa gangguan. Pengamanan terpusat di wilayah Gambir dan sekitar Monas, lokasi utama berkumpulnya massa buruh yang menuntut sejumlah isu ketenagakerjaan.

 

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa aparat hadir bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan keselamatan seluruh peserta aksi.

 

“Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati. Personel berasal dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta yang diturunkan secara terkoordinasi untuk mendampingi para buruh,” ujarnya.

 

Demonstrasi yang melibatkan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) serta sejumlah elemen buruh lainnya berlangsung bertepatan dengan agenda besar di ibu kota, sehingga situasi lapangan dipantau secara ketat. Meski demikian, aparat memastikan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas dalam pengamanan.

 

“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional,” kata Susatyo.

 

Untuk menjamin kenyamanan massa, seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Kebijakan ini diterapkan agar unjuk rasa berjalan damai dan peserta merasa aman selama berada di lokasi aksi. Aparat juga mengatur lalu lintas dan akses publik agar kegiatan masyarakat tetap berjalan meski terjadi peningkatan aktivitas di sekitar titik unjuk rasa.

 

Kapolres juga mengimbau orator dan koordinator lapangan agar bijak dalam menyampaikan aspirasi serta tidak memunculkan narasi provokatif yang dapat memicu gesekan antarmassa. Menurutnya, buruh memiliki peran besar dalam menjaga kondusivitas ibu kota, terutama saat aksi melibatkan jumlah peserta yang besar.

 

“Kami mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban sehingga tidak ada tindakan yang membahayakan atau merusak lingkungan,” ucapnya.

 

Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga, namun harus tetap dilakukan secara tertib dan menghormati kepentingan publik. Sinergi antara aparat keamanan dan peserta aksi dinilai menjadi kunci agar unjuk rasa dapat berlangsung damai tanpa insiden yang merugikan.

 

Dengan komitmen pengamanan yang humanis serta kedewasaan peserta aksi dalam menyampaikan tuntutan, demonstrasi buruh diharapkan dapat terus menjadi ruang aspirasi yang sehat tanpa mengganggu stabilitas Jakarta. Aparat dan masyarakat sama-sama diimbau untuk menjaga ketenangan, saling menghormati, dan mengutamakan keselamatan bersama.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025