Berpidato di WEF 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Tegakkan Hukum

Berpidato di WEF 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Tegakkan Hukum

Davos, Swiss — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjamin kepastian hukum bagi para investor. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

 

Dalam forum ekonomi global tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan tidak akan pernah terwujud tanpa penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara.

 

“Tidak akan ada yang datang untuk berinvestasi di negara yang tidak memiliki hukum atau mempunyai tradisi hukum yang lemah. Karena itu, saya bertekad untuk menegakkan aturan hukum dalam pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha global.

 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar pernyataan, melainkan telah dibuktikan melalui kebijakan konkret pemerintah. Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menutup jutaan hektare perkebunan dan tambang ilegal di berbagai wilayah Tanah Air, sebagai bentuk keberpihakan negara pada supremasi hukum.

 

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum di sektor kehutanan yang dinilainya sebagai yang paling tegas sepanjang sejarah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum, meskipun memiliki kekuatan ekonomi besar.

 

“Kami sebenarnya telah memberlakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling tegas dan paling berani dalam sejarah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

 

Presiden Prabowo merinci, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah telah berhasil menguasai kembali lebih dari 4,09 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 korporasi yang terbukti melanggar hukum, dengan total luas kawasan mencapai 1,01 juta hektare hutan.

 

Menurut Presiden Prabowo, kebijakan tersebut tidak mudah untuk dijalankan karena kerap menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menguasai sebagian sektor ekonomi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam menegakkan hukum demi kepentingan bangsa.

 

“Upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil membutuhkan supremasi hukum. Dan menegakkan supremasi hukum membutuhkan tekad dan kemauan politik yang kuat,” tegasnya.

 

Melalui pernyataan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membuka diri terhadap investasi, dengan jaminan kepastian hukum sebagai fondasi utamanya. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan. Pesan yang disampaikan di WEF 2026 ini menjadi sinyal kuat bagi komunitas global bahwa Indonesia adalah negara yang serius menegakkan supremasi hukum demi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi investasi. (*)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025