Berdampak Positif, Tokoh Masyarakat Morowali Dukung Investasi dan Situasi Kondusif

Berdampak Positif, Tokoh Masyarakat Morowali Dukung Investasi dan Situasi Kondusif

Situasi dan kondisi di areal tambang perusahaan PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di kabupaten Morowali Utara (Morut) sudah berangsur kondusif pasca bentrok antar pekerja beberapa hari lalu.

Untuk menciptakan situasi kondusif, sebanyak 909 aparat keamanan TNI/Polri hingga kini masih disiagakan untuk mengamankan kawasan industri PT GNI.

Lurah di kelurahan Bahontula Morowali Utara Budi Tangko angkat bicara mengenai perusahaan PT. GNI yang ada di daerah tersebut. Ia sangat mendukung dengan hadirnya PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara.

“Dengan hadirnya perusahaan PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara, kami selaku pemerintah kelurahan Bahontula bersama masyarakat kelurahan Bahontula sangat mendukung dengan hadirnya investasi PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa, pihaknya sangat menyayangkan kejadian bentrok yang terjadi di PT. GNI dan berharap kepada masyarakat agar tidak turut terprovokasi dengan isu yang berkembang dan senantiasa membantu untuk menciptakan situasi yang kondusif.

“Kami sangat menyayangkan tragedi yang terjadi di PT. GNI kemarin, kami memohon kepada seluruh masyarakat Bahontula supaya tidak terprovokasi dengan adanya isu-isu yang berkembang yang bisa merusak persaudaraan di negeri kita yang tercinta ini,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah di Kelurahan Kolonodale kabupaten Morowali Utara M. Yamin Bagenda mengatakan, kehadiran PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami dari pemerintahan kelurahan Kolonodale bersama masyarakat di Kelurahan Kolonodale sangat menerima dan mendukung adanya investasi tambang perusahaan PT. GNI di wilayah kami,” ujarnya.

Lebih lanjut Lurah Kolondale itu menilai perusahaan tambang PT. GNI ini sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Tidak hanya itu, pihak pemerintahan Kelurahan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara sangat menyayangkan kejadian bentrok yang terjadi di PT. GNI dimana kejadian tersebut dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar Morowali Utara.

“Dengan adanya kejadian tanggal 14 Januari kemarin, kami sangat sesalkan dan kami berharap kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali karena kejadian-kejadian seperti itu dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat,” kata Lurah Kolonodale.

 

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025