• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Berbagai Elemen Masyarakat Siap Sukseskan Program Unggulan Prabowo-Gibran

Berbagai Elemen Masyarakat Siap Sukseskan Program Unggulan Prabowo-Gibran

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 22 September 2024

Berbagai Elemen Masyarakat Siap Sukseskan Program Unggulan Prabowo-Gibran

Oleh: Nadhian Raulya

Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai program pembangunan yang dirintis pemerintahan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat diharapkan dapat dilanjutkan dengan lebih baik. Salah satu fokus utama adalah pemenuhan gizi anak-anak, yang mendapat atensi dan dukungan dari berbagai kalangan lintas profesi. Dukungan ini memperlihatkan pentingnya kesinambungan program dalam mencetak generasi penerus yang lebih sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan program-program pemerintahan. Kadin melihat pentingnya melanjutkan keberhasilan yang telah diraih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan dalam pencapaian target-target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu fokus utama, dengan harapan bahwa pemerintahan Prabowo dapat mencapai target yang lebih tinggi. Kadin sebagai organisasi yang mewakili berbagai sektor ekonomi siap memberikan kontribusi nyata dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat terus bertumbuh dengan stabil dan berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak menjadi perhatian penting dalam mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di bawah kepemimpinan dr. Adib Khumaidi SpOT, mendukung langkah-langkah yang direncanakan oleh Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di seluruh negeri. Salah satu inovasi yang diajukan adalah penggunaan susu ikan sebagai solusi pemenuhan gizi, yang dianggap sebagai langkah tepat untuk mengatasi stunting. Dengan peningkatan gizi yang memadai, diharapkan kualitas kesehatan generasi penerus dapat meningkat, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang produktif, sehat, dan berdaya saing.

Selain dari sektor ekonomi dan kesehatan, dukungan juga datang dari masyarakat yang diwakili oleh organisasi Rampai Nusantara. Organisasi masyarakat ini memiliki pandangan bahwa program-program pembangunan yang sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya harus diteruskan oleh Prabowo-Gibran, terutama yang berkaitan dengan hilirisasi industri dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rampai Nusantara menekankan pentingnya menjaga persatuan di antara para pemimpin bangsa untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Keberhasilan pembangunan yang dicapai di era Presiden Joko Widodo, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan pengurangan ketimpangan ekonomi, perlu diteruskan dengan komitmen yang sama kuatnya oleh pemerintahan berikutnya.

Hilirisasi industri menjadi salah satu agenda strategis yang harus tetap dilanjutkan. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, memberikan nilai tambah yang lebih tinggi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini juga dapat memperkuat sektor industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Program hilirisasi yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya dianggap berhasil, dan kini tantangan untuk memperluas cakupannya berada di tangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan dukungan kuat dari masyarakat dan berbagai sektor, program hilirisasi memiliki potensi besar untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu proyek strategis yang perlu menjadi atensi. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, tetapi juga sebagai simbol kemajuan bangsa. IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang mencerminkan kemajuan Indonesia menuju negara maju, dengan infrastruktur yang canggih dan ramah lingkungan. Persatuan dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembangunan IKN.

Dalam konteks ekonomi, Kadin melihat pentingnya kesinambungan program-program pembangunan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Keberhasilan dalam membangun infrastruktur seperti jalan tol di Papua dan Sumatera adalah contoh nyata bagaimana pemerataan pembangunan telah menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang semakin baik di berbagai wilayah Indonesia memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur terus berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Masyarakat juga melihat pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di bawah pemerintahan yang baru. Rampai Nusantara menilai bahwa peran penting TNI dan Polri dalam menjaga keamanan selama pemerintahan Presiden Jokowi patut diapresiasi, dan diharapkan peran ini terus berlanjut di era Prabowo-Gibran. Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi bagi terlaksananya program-program pembangunan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman di tengah upaya pemerintah untuk memajukan bangsa.

Dukungan yang datang dari berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk sukses dalam menjalankan program-program unggulan yang telah direncanakan. Program pemenuhan gizi anak-anak, hilirisasi industri, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi agenda-agenda strategis yang harus didukung oleh semua pihak. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, sektor ekonomi, kesehatan, dan masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai visinya sebagai negara maju yang sejahtera di tahun 2045.

*) Penulis merupakan analis kebijakan publik dari BDM Independent Research Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.