Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 menunjukan tren positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV-2020. Pada kuartal II-2021, Presiden Joko Widodo berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka di atas 7%.
Pemerintah daerah pun didorong untuk membantu pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Moch. Adrian mengatakan pada 2021 APBD mencapai Rp 1.199,36 triliun. Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98% untuk itu pemerintah daerah diharapkan bisa menyerap anggaran tersebut.
Baca Juga
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” kata dia dalam siaran resmi, Rabu (02/06/2021).
Adrian menilai pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. Belanja-belanja daerah yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19.
“Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya
Dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan Kementerian PUPR juga menjadi ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu dengan berbagai pembangunan di masa pandemi juga menjadi salah satu pendorong perekonomian.
Dia menegaskan dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung. Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi.
“Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” kata Endra.
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.
Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia mengatakan tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung. Dengan begitu masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Belanja pemerintah menurutnya menjadi motor penggerak ekonomi melalui program PEN.
