Bantah Isu Kunjungan Italia, Lawatan Presiden ke Paris Hasilkan Investasi Besar
Jakarta – Pemerintah membantah berbagai spekulasi yang beredar mengenai rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Italia dalam rangkaian lawatan ke Eropa. Pemerintah menegaskan bahwa agenda resmi yang telah ditetapkan sejak awal hanya kunjungan kenegaraan ke Prancis sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi pemerintah terkait agenda Presiden Prabowo ke Italia.
“Terkait dengan isu Presiden ke negara lain selain Prancis. Pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Wisma Danantara.
Menurut Qodari, pemerintah sejak awal hanya mengumumkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Ia menjelaskan bahwa jika terdapat wacana kunjungan ke negara lain, hal tersebut masih sebatas rencana yang belum tentu direalisasikan sebelum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
“Jadwal resmi memang hanya ke Prancis,” kata Qodari.
Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Macron ke Indonesia pada 2025. Informasi mengenai agenda tersebut juga telah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sejak 22 April 2026.
Di tengah berkembangnya isu mengenai kemungkinan kunjungan ke negara Eropa lainnya, pemerintah justru menyoroti berbagai capaian konkret yang berhasil diraih dalam lawatan Presiden Prabowo ke Paris. Qodari mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.
Menurutnya, kunjungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor penting, mulai dari pertahanan, pendidikan, energi hingga pengembangan mineral kritis.
“Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujarnya.
Selain sektor pertahanan, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama pendidikan, khususnya pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).
“Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi,” kata Qodari.
Pemerintah menilai hasil kunjungan tersebut menunjukkan fokus utama diplomasi Presiden Prabowo adalah menghadirkan manfaat nyata bagi Indonesia melalui investasi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas nasional, bukan sekadar memperluas agenda perjalanan ke berbagai negara.
