Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Badan Intelijen Negara (Bakohumas BIN) menggelar Forum Koordinasi dengan Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya pada Kamis (12/12/2019) di Gedung Soekarno-Hatta, BIN , dengan mengambil tema : Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi kerawanan yang timbul dalam pelaksanan berbagai kebijakan Pemerintah salah satunya penyederhanaan regulasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari K/L negara diantaranya DPR RI, MPR RI, Bappenas, Puspen TNI, Humas Kepolisian, Bappenas, hingga Kemen Kominfo. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan internal BIN. Adapun beberapa narasumber yang hadir yaitu, Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.
Dalam periode kedua Pemerintahannya, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergegas untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program prioritas pembangunan, termasuk kebijakan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
“Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait berbagai Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik”, demikian sambutan Sekretaris Utama BIN, Zaelani.
Penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi salah satu target pembenahan Pemerintah. Seperti menjadi rahasia umum, Indonesia memiliki sistem perizinan yang berliku disertai adanya tumpang tindih regulasi. Akibatnya, perizinan investasi seringkali terhambat bahkan mandek di tengah jalan.
Padahal, Pemerintah sedang gencar menggenjot investasi guna menggerakkan roda perekonomian di antara ancaman resesi ekonomi global.
Rencana penerapan penyederhanaan birokrasi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, meskipun bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Sejumlah tantangan terbentang mulai dari adanya penolakan berbagai pihak , kurangnya minat investasi hingga potensi terganggunya pelayanan publik.
Minimnya sosialisasi terhadap penyederhanaan regulasi dan kebijakan Pemerintah lainnya juga menjadi celah bagi kelompok-kelompok tertentu mendiskreditkan niat baik dari kebijkan Pemerintah tersebut. Akibatnya, berbagai kebijakan Pemerintah tidak tersosialisasikan secara baik ke publik yang memicu respon apatis dan polemik di tengah masyarakat. Padahal berbagai kebijakan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara guna memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam Forum koordinasi tersebut, perwakilan K/L menyepakati untuk bersama-sama menyukseskan berbagai kebijakan Pemerintah. Dengan adanya kesamaan pandangan terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, berbagai kendala seperti ketidakharmonisan akibat perbedaan persepsi dapat diminimalisasi.
BIN melalui Forum koordinasi Bakohumas juga mendorong kepada seluruh Instansi negara untuk mengawal dan meningkatkan sosialisasi kebijakan Pemerintah secara tepat kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut harus dapat dikemas secara menarik dan sederhana sehingga dapat menjangkau masyarakat luas.
Humas Kementerian dan Lembaga merupakan corong Pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan dan pogram kerjanya.
“Sosialisasi melalui pemberdayaan insan Humas Kementerian Lembaga Negara yang tergabung dalam Bakohumas menjadi alternatif utama” sambung Zaelani.
BIN berharap dengan digelarnya forum koordinasi Bakohumas antar K/L negara dapat mengoptimalkan sosialisasi kebijakan Pemerintah sekaligus memberikan literasi secara tepat dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kontribusi semua kalangan untuk suksesnya betbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai visi misinya menuju Indonesia Maju. #ProbjektifBIN
