Author: Kata Indonesia

Kemendagri Buka-bukan Alasan FPI Dibubarkan Pejabat Kementerian Dalam Negeri bidang perizinan organisasi masyarakat Abda Ali menjelaskan mengapa izin ormas FPI tidak terbit. Dalam sidang Rizieq Shihab hari ini, Abda memastikan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI tidak terbit bukan karena masalah visi misi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. SKT ormas Front Pembela Islam (FPI) telah kadaluwarsa pada Juni 2019 dan pengajuan perpanjangannya pada 2020 tidak dikabulkan oleh Kemendagri. “Khusus FPI, permohonan perpanjangan SKT ditolak karena di AD ART tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal organisasi, jadi ditolak bukan karena visi dan misinya,” jelas Abda saat bersaksi di…

Oleh : Anindita Hapsari KTT ASEAN akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 april 2021. Acara ini sangat krusial, karena mengundang para pemimpin di seluruh wilayah ASEAN, mulai dari Malaysia hingga Filipina. Masyarakat Indonesia mendukung KTT ini, karena akan mempererat persahabatan antar bangsa. Walau masih pandemi, KTT ASEAN ke-38 akan digelar di Indonesia. Tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, agar acara ini berjalan dengan mulus. KTT dilaksanakan secara langsung mulai 23 april 2021, bukan via online seperti tahun lalu, karena kasus corona sudah mulai menurun. Indonesia akan berusaha menjadi tuan rumah KTT yang sempurna. karena keberhasilan acara ini akan membawa…

Oleh : Dita Latifah Saat pandemi belum selesai, ada ancaman lagi yaitu mutasi virus corona. Hal ini tentu makin memusingkan para dokter, anggota tim satgas covid-19, dan ahli epidemiologi. Penyebabnya karena jika tidak dicegah, akan terjadi lonjakan pasien dan pandemi entah kapan akan berakhir. Sudah 13 bulan pasca diumumkannya pasien corona pertama di Indonesia. Pandemi membuat keadaan masyarakat jadi jungkir-balik, terutama di bidang ekonomi. Belum selesai pemulihan efek pandemi di bidang kesehatan dan finansial, saat ini sudah ada ancaman baru berupa mutasi virus. Di India terjadi kasus mutasi virus covid-19 menjadi tipe B.1.617. Mutasi virus itu lebih berbahaya karena menyebabkan…

Kominfo bersama DPR-RI melaksanakan seminar live straming bertemakan “Berkah Ramadhan, Bijak Bermedia Sosial” yang diisi Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini selaku Anggota Komisi I DPR RI, KH. Taufik Damas, Lc selaku Dai Muda/Muballigh Virtual, Nirmala Firdaus selaku Pegiat Medsos yang mana dalam seminar live streaming tersebut Bambang Gunawan selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Politik memberikan sambutan sebagai berikut “Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, bahasa dan lain-lain. Dengan adanya keberagaman sebagai corak pluralisme masyarakat menjadikan hal itu sebagai penguat dalam kehidupan berbangsa, membina identitas bangsa memerlukan upaya yang berkesinambungan seluruh warga negara…

Oleh: Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Yogyakarta) Otonomi khusus atau yang lebih dikenal dengan Otsus Papua adalah sebuah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu alasan mengapa diadakannya Otsus Papua adalah karena untuk meningkatkan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip yang berlaku di otonomi daerah. Belakangan ini banyak provokator yang membangun narasi negatif terhadap Otsus Papua. Telah berjalan hampir 20 tahun lamanya, Otsus Papua mengalami banyak pro dan kontra antar sesama masyarakat. Bahkan pada bulan Februari silam, puluhan mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa…

Oleh : Zulkarnain Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ini sempat menjadi pro-kontra. Namun pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota dipindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. Karena yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di Jawa, tetapi juga di Kalimantan. Sebelum pandemi, ada wacana bahwa ibu kota Indonesia akan dipindah. Dari yang sebelumnya di DKI Jakarta, menjadi di Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ini sontak jadi perhatian publik, karena ibu kota akan dipindahkan, setelah Indonesia merdeka selama lebih dari 70 tahun. Sebenarnya kita tidak usah kaget ketika ada…

Oleh : Zainudin Zidan Terorisme merupakan masalah serius yang harus dihadapi, pembiaran terhadap terorisme tentu saja akan berdampak pada beragam kerusakan, termasuk kerusakan rasa persatuan antar umat beragama di NKRI. Pemerintah pun optimal memberantas terorisme mulai dari pencegahan, mengoptimalkan program deradikalisasi maupun melakukan sejumlah penangkapan. Pada Maret 2021 lalu dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan laporan tahunan tentang indeks Terorisme Global tahun lalu menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-37, yang artinya medium terdampak terorisme. Di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dari…

Oleh: Chaidir Ashari Masa pandemik yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Keberadaan virus tersebut sangat berdampak secara komunal dan dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Bukan hanya penduduk kota yang merasakan dampaknya, penduduk di desa-desa pun juga sangat berdampak. Sebagai salah satu desa yang cukup terdampak, Desa Dermaji yang terletak di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, memiliki cara tersendiri dalam menghadapi kehidupan di masa pandemik ini. Seperti dalam proses kehidupan masyarakat desa biasa, Desa Dermaji memiliki kekhasannya sendiri dalam memperkenalkan desanya ke masyarakat luar. Beragam kegiatan sering diadakan di Desa Dermaji…

Oleh : Azka Ramadhan Ormas terlarang diduga memiliki relasi yang kuat dengan kelompok teroris. Densus 88 menyelidiki, apakah benar mereka terlibat tindak terorisme. Jika iya, maka bisa terkena pasal tentang terorisme dan menerima konsekuensinya. Pencegahan terorisme gencar dilakukan agar tidak ada lagi pengeboman dan kekerasan di Indonesia. Penangkapan terduga teroris di Condet membuka mata publik, karena ditemukan bawang bukti berupa atribut FPI. Padahal ia adalah ormas terlarang dan tentu saja atributnya dilarang juga di Indonesia. Ketika ia tertangkap, maka ada dugaan bahwa sudah terjadi ikatan yang kuat antara ormas terlarang dengan kelompok teroris. Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro…

Kominfo bersama DPR-RI melaksanakan seminar live straming bertemakan “Berkah Ramadhan, Bijak Bermedia Sosial” yang diisi Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini selaku Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Fariz Alniezar, M.Hum selaku Dosen Unusia/Pegiat Literasi, Syukri Rahmatullah selaku Pimred IDX Channel, TV & Portab Berita Ekonomi & Pasar Modal Indonesia yang mana dalam seminar live streaming tersebut Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini menyampaikan “Pertama marilah kita bersyukur di tengah bulan suci ramadhan ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang disebutkan sebagai Syahru Shiyam di mana menjalankan peribadatan satu ibadah yang luar biasa…

Oleh : Saby Kossay Otonomi khusus adalah program yang dimulai sejak tahun 2001 lalu. Otsus bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua melalui pembangunan infrastruktur, SDM, dan SDA. Sehingga rakyat Papua merasakan fasiitas yang sama seperti di Jawa dan tidak ada kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur. Papua adalah wilayah yang elok, tetapi masih identik dengan keterbelakangan. Memang provinsi Papua (dulu Irian Jaya) baru belakangan bergabung dengan Indonesia, di tahun 1969. Keterlambatan selama 25 tahun ini yang dikejar, agar ada keseimbangan kemajuan antara di Papua dan Jawa. Untuk memajukan Papua, maka sejak tahun 2001 diadakan program otonomi khusus. Jadi, pemerintah daerah Papua…

Oleh : Rebecca Marian Papua tak diragukan lagi keabsahannya sebagai bagian dari Indonesia. Namun sayang sekali ada pihak yang ngotot untuk memerdekakan Papua. Entah apa yang ada di pikiran mereka, mengapa selalu ingin berpisah? Padahal Papua sudah resmi menjadi bagian dari NKRI, sejak tahun 1969. Provinsi Papua dan Papua Barat sering digoda oleh kelompok separatis yang mengesalkan. Mereka membuat aksi teror, baik ke warga sipil maupun aparat, dengan tujuan untuk mendapat dukungan dalam memerdekakan Papua. Menurut mereka, pemerintah saat ini tidak sah, dan lebih baik membentuk Negara Federal Papua Barat. Padahal OPM salah saat menggugat kemerdekaan Papua. Menurut Menko Polhukam…