Author: Kata Indonesia

Pemerintah Australia menjajaki peluang kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan pemerintah Indonesia. Upaya itu dilakukan Kedutaan Besar Australia di Jakarta melalui audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. “Kami menerima delegasi Kedutaan Besar Australia di Jakarta melalui audiensi virtual untuk mempersiapkan kerja sama Jaminan Produk Halal,” ungkap Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah di Jakarta, Selasa (25/5/2021). Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Christine Groeger, mengungkapkan bahwa pemerintah Australia berniat meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia melalui perdagangan produk halal. Untuk itu, audiensi dengan BPJPH Kemenag  secara khusus membahas…

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berkunjung ke kediaman resmi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (17/5) malam. Dalam pertemuan itu, Kiai Said menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer yang dilakukan Israel. Ia juga mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komunitas Internasional untuk segera mengambil langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata. “Ini sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam menyikapi konflik yang mencederai kemanusiaan,” tutur Kiai Said, didampingi Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini dan Ketua PBNU H Robikin Emhas. Ia juga mendorong pemerintah Indonesia…

Oleh : Fauzan Rahman Para buruh akan berdemo pada tanggal 18 mei 2021. Mereka memprotes kekejaman Israel yang menyerang Palestina secara brutal. Akan tetapi, demo di masa pandemi tentu dilarang, karena melanggar protokol kesehatan. Batalkan saja unjuk rasa ini, karena rentan menciptakan kluster Baru Covid-19. Serangan tentara Israel ke wilayah perbatasan Palestina membuat rakyatnya menderita dan memakan korban jiwa hingga hampir 200 orang. Rakyat Indonesia langsung bergejolak dan mengecam Israel habis-habisan, karena tega menghabisi nyawa warga sipil, yang kebanyakan wanita dan anak-anak. Apalagi serangan ini ditujukan ke kompleks Masjidi Aqsa, sehingga melanggar HAM. Para buruh yang tergabung dalam KSPI merencanakan…

Oleh : Made Raditya Dewan pengawas KPK adalah bagian dari KPK yang mengawasi sepak terjangnya. Tujuan dari pembentukan dewan ini bukan untuk membatasi kegalakan KPK, melainkan untuk pengawasan. Karena sebuah lembaga memang perlu pengawas, agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Indriyanto Seno Adji baru saja diangkat jadi anggota Dewan Pengawas KPK. Ia menggantikan posisi Artidjo Alkostar yang meninggal dunia pada bulan februari tahun 2021 lalu. Pelantikannya diadakan di Istana Negara, dan ia membaca sumpah jabatan serta berjanji untuk mengemban amanah dengan baik. Setelah itu, ia menandatangan Pakta Integritas. Saat bersumpah pada jabatannya, ia bersedia mematuh, melaksanakan, dan sungguh-sungguh memperkuat perundang-undangan dan…

Oleh: Anwar Sanusi (Warganet Kabupaten Bogor) Dampak mutasi Virus Corona semakin parah, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan lalai sedikitpun dalam menaati protokol kesehatan, jaga imunitas dan juga higienitas. Karena mutasi virus ini jauh lebih berbahaya dan menular dengan proses yang lebih cepat. Perayaan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 harus dilaksanakan dengan Prokes yang ketat agar tidak menimbulkan dampak buruk. Hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi esensi Idul Fitri dan juga sejalan dengan pedoman beragama serta kebijakan pemerintah yang saat ini fokus mengantisipasi gelombang Covid-19 pasca Lebaran. Kekhawatiran ini beralasan setelah melihat perayaan agama di India hingga…

Oleh : Rebeca Marian Indonesia adalah negara hukum, dan termasuk juga di Papua, saat ada pelanggaran hukum tentu akan mendapat hukuman yang setimpal. Akan tetapi, jangan sampai penegakan hukum dipelintir jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita harus melihat akar masalahnya dan jangan sampai membela pihak yang salah, dengan alasan menegakkan HAM. Status KKB sebagai kelompok teroris membawa 2 kubu yang bersebrangan. Pihak pertama menyetujui keputusan pemerintah ini, karena mereka menganggap bahwa kelakuan organisasi tersebut sudah seperti teroris yang meresahkan. Sedangkan pihak berdua malah berkata bahwa pelabelan teroris ditakutkan akan membawa kasus hak asasi manusia di tanah Papua. Aneh sekali…

Oleh: Zakaria Program vaksinasi nasional sudah diselenggarakan sejak awal 2021. Masyarakat diminta untuk menaatinya, karena ini adalah kunci penting dalam mengatasi pandemi. Namun walau sudah disuntik vaksin, tetaplah menaati protokol kesehatan, agar tidak terkena keganasan corona. Saat vaksin Sinovac sudah mendarat di Indonesia, maka masyarakat lega karena mereka akan disuntik dan mendapatkan tambahan kekebalan tubuh dari corona. Apalagi ketika vaksin diberikan oleh pemerintah secara gratis. Masyarakat makin dimudahkan untuk mendapatkan akses kesehatan dengan lebih cepat. Program vaksinasi nasional sudah dimulai dan yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, baru para pekerja di sektor pelayanan publik, misalnya guru, wartawan, dll. Hukum dari vaksinasi…

Oleh : Zakaria Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah pemangkasan regulasi tersebut dianggap tepat karena dapat menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19. Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 sempat membuat sektor perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Daya beli masyarakat menurun dan hampir setiap hari tersiar kabar PHK ataupun karyawan yang dirumahkan. Permasalahan ini tentu saja harus ditangani seiring dengan upaya penanganan pandemi di sektor kesehatan. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, tentu saja diperlukan regulasi yang mendukungnya, regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan…

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi perayaan Idulfitri dan Kenaikan Yesus Kristus ke Surga di Indonesia yang berlangsung dengan tertib dan damai. Ini menurut Menag, mengindikasikan toleransi di Indonesia semakin membaik. Dua hari besar keagamaan tersebut pada tahun ini jatuh di waktu yang sama, yakni Kamis, 13 Mei 2021. “Seperti yang kita tahu kemarin ketika umat Islam merayakan Idulfitri, di saat yang sama saudara-saudara umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan kita lihat tidak ada apa-apa, semua damai-damai, saling menghargai, bahkan saling membantu,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam wawancara dengan TV One, di Kediaman Widya Chandra, Minggu (16/5/2021).…

Oleh : Reza Pahlevi Gelombang kedua penularan covid-19 yang terjadi di India jangan sampai terjadi di Indonesia. Untuk mencegahnya, maka masyarakat harus makin disiplin dalam menaati protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Jangan malah santai-santai karena corona bisa mengintai di mana saja. Pandemi covid-19 sudah kita lewati selama setahun dan belum tahu kapan selesainya. Yang terjadi malah ada gelombang kedua penularan corona yang terjadi di India, karena masyarakatnya nekat tak pakai masker dan tak menjaga jarak. Akhirnya, ratusan orang jadi korban jiwa dan virus covid-19 mengalami mutasi ganda, sehingga makin cepat menular. Keberadaan serangan gelombang kedua corona ini patut kita waspadai,…

Oleh : Moses Waker Keberhasilan TNI dalam menduduki markas KKB dipuji masyarakat. Mereka lega karena akhirnya kelompok separatis itu diberantas sampai ke wilayah persembunyiannya. Warga sipil Papua sudah jenuh dan lelah karena selama puluhan tahun diteror oleh KKB dan OPM, sehingga mereka berharap kelompok separatis benar-benar diusir dari Indonesia. Setelah dinyatakan sebagai kelompok teroris, pemberantasan KKB makin intensif. Pasukan dari Yonif 315/Garuda sudah datang ke Papua untuk membantu aparat di sana dalam menumpas tiap anggota kelompok separatis tersebut. Sebanyak 400 prajurit yang dijuluki ‘pasukan setan’ karena tidak memiliki rasa takut, langsung semangat untuk bekerja, demi kedaulatan NKRI. Pasukan setan diterjunkan…

Oleh : Alfisyah Dianasari Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah amanat Undang-Undang, karena sudah jelas payung hukumnya. Hal ini membuktikan bahwa perubahan status mereka adalah instruksi dari pemerintah, bukan balas dendam dengan motif pribadi. Seluruh rangkaian tes dan prosesinya sudah sesuai dengan peraturan dan sangat objektif. Saat pegawai KPK diubah statusnya jadi aparatur sipil negara, maka agak mengejutkan karena ada dugaan pembungkaman kritisme mereka. Padahal sejak dulu KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pekerjanya dijadikan pegawai negeri. Selain itu, ada jaminan bahwa perubahan ini tidak akan mengubah ‘kegalakan’ KPK dan mereka akan tetap membasmi korupsi hingga tuntas. Ketua…