Forum Pemuda Tabi Bersatu Dorong Pemekaran Papua Forum Pemuda Tabi Bersatu (Forpetab) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para tokoh diwilayah adat Tabi, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, tokoh perempuan, serta anggota MRP dan DPR Papua dari wilayah adat Tabi. Hearing yang dilakukan untuk menyatukan persepsi ini digelar di aula Puspenka Sentani Kabupaten Jayapura Sabtu (19/3/2022). Ketua Forum Pemuda Tabi Bersatu Alberth Yohanes Manggo kepada media ini mengaku RDP tersebut dilakukan untuk mewujudkan wacana DOB Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah.
Author: Kata Indonesia
Genjot SDM di Papua, SI-IPAR Hadir di Kampung Yokatapa Melalui program Polisi Mengajar (Si-Ipar), personel Binmas Noken Ops Damai Cartenz yang dipimpin Ipda Amos Laa Tonglo, S.H hadir di Kampung kampung Yokatapa Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (03/03/2022). Kedatangan personel disambut antusias Kepala Keluarga Kampung Yokatapa bapak Malius bersama anak-anak yang telah siap menerima pembelajaran yang akan diberikan. Dalam kesempatannya Ipda Amos Laa Tonglo, S.H memberikan materi seputar membaca huruf alfabet, menulis huruf hingga menghafal dan mengeja kata-kata. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal S.H, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Program Si-Ipar sebagai bentuk kepedulian…
Airlangga: Vokasi Percepat Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai isu ketenagakerjaan menjadi bagian penting kemajuan pembangunan dan perekonomian nasional. Pemerintah sendiri sudah menetapkan sasaran pembangunan nasional periode 2019-2024 menitikberatkan pada peningkatan investasi. Dalam konteks ketenagakerjaan, ada sejumlah alasan peran investasi menjadi sangat penting. Yakni, membuka lapangan kerja, memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong peningkatan produktivitas, dan memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdayakan Pelaku UMKM di Papua, Kemendag Gelar Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar kegiatan ‘Peningkatan Kewirausahaan dan Sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri’, Selasa (15/03/2022) secara hybrid. Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggandeng Papua Muda Inspiratif (PMI), serta dinas yang membidangi perdagangan dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke ini merupakan wujud komitmen Kemendag untuk melakukan pendampingan, penberdayaan, serta pengembangan potensi UMKM di Papua.
Wapres: Percepatan Pembangunan Papua Perlu Dukungan Berbagai Pihak Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kesungguhan tersebut terlihat dari rancangan berbagai regulasi terkait program ini, di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).
Kebijakan Afirmatif Beri Peluang Warga Papua Punya Masa Depan Cerah Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat asli Papua di Bumi Cendrawasih. “Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP (Orang Asli Papua) agar punya masa depan lebih cerah,” kata Pemerhati Papua, Prof. Imron Cotan di Jakarta pada Kamis, 24 Februari 2022.
Wapres Minta Majelis Rakyat Papua Barat Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Termasuk ke Anti-NKRI Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada Orang Asli Papua (OAP), termasuk ke kelompok yang menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Ma’ruf, sosialisasi itu diperlukan agar masyarakat Papua paham bahwa pemerintah sudah memberikan afirmasi kepada OAP. “Juga proaktif melakukan sosliaslisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua,” kata Ma’ruf dalam audiensi dengan MPRB secara virtual, Selasa (1/3/2022).
Tingkatkan Kualitas Orang Asli Papua, Kebijakan Afirmatif Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat dinilai penting untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih. “Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Prof Imron Cotan, pemerhati Papua dan isu-isu strategis dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di Jakarta, Rabu 23 Februari 2021.
Orang Asli Papua Diharap Bisa Maksimalkan Perubahan Kebijakan Otonomi Khusus Pemerintah berinisiatif melakukan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau UU Otsus Papua. Langkah ini tidak lain didasari pada pertimbangan untuk memacu percepatan kesejahteraan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP). Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay berharap UU Otonomi Khusus Papua bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa asli Papua pada bidang pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah tanah Papua.
Otsus Akomodir OAP di DPRK, DPRD Raja Ampat Kumpulkan Tokoh Adat dan Kesbangpol Akan ada orang asli Papua (OAP) yang bakal duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut, sebagai wujud atau implementasi afirmasi politik dari disahkannya Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh DPR RI.
Indonesia Serukan Resolusi Konflik di Ukraina, Myanmar hingga Kemerdekaan Palestina Oleh : Dian Ahadi Indonesia terus menyerukan resolusi konflik di Ukraina, Demokrasi di Myanmar, hingga Kemerdekaan Palestina. Seruan tersebut disampaikan dalam pertemuan parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union) ke 144 yang digelar sejak 20-24 Maret 2022. Melalui ajang pertemuan para delegasi Parlemen dunia, Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 Indonesia terus mendorong upaya resolusi konflik yang terjadi di Ukraina, Myanmar hingga terus juga mendorong kemerdekaan Palestina. Menurut Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bahwa perdamaian dunia memang merupakan poin yang sangatlah penting untuk ditekankan. Dirinya mengangkat sebuah konsep penting…
Buka Sidang IPU ke -144, Jokowi Ajak Parlemen Dunia Mobilisasi Kebijakan Dan Aksi Nyata Cegah Perubahan Iklim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan resmi membuka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke – 144 di Nusa Dua Bali. Kegiatan yang menghadirkan delegasi parlemen seluruh dunia bakal berlangsung hingga 24 Maret mendatang dengan berbagai agenda membahas beragam isu global, terutama isu perubahan iklim. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bahwa tantangan global yang dihadapi kedepan tidak semakin mudah, namun semakin sulit, apalagi dengan munculnya pandemi Covid-19, yang mendistrupsi semua hal yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan, namun saat ini bisa dirasakan. Dihadapan para peserta IPU Jokowi mengemukakan…