Author: Kata Indonesia

Menkominfo Beri Penghargaan 9 Pejuang Telekomunikasi yang Tewas di Papua Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada pejuang telekomunikasi atas jasa dalam upaya pemerataan infrastruktur digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penghargaan atas jasa itu agar senantiasa menjadi teladan dan bagian sejarah dalam membangun infrastruktur digital di Indonesia. “Pemerintah memberikan penghargaan bagi pejuang telekomunikasi. Penghargaan tersebut diberikan agar jasa dan pengorbanan mereka dalam mengembangkan konektivitas digital hingga ke pelosok tanah air, selalu tetap dapat diingat dan menjadi teladan bagi kita semua. Dan selalu ingat kontribusi mereka tidak hanya dalam pemerataan jaringan telekomunikasi tapi juga andil besar…

Untuk Bangun Papua, Utamakan Pendekatan Humanis Melalui Sosial Budaya Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih. Seperti disampaikan mantan Dubes RI untuk Australia dan China, Imron Cotan, dalam konteks Papua, kebijakan itu memberi peluang terbuka bagi anak-anak muda OAP. “Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Imron saat menghadiri sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di di RM Gubug Udang Cibubur,…

Kunjungi Jayawijaya, Komisi II DPR Terima Aspirasi Pemekaran Papua Tengah Komisi II DPR RI menerima aspirasi pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah dari masyarakat La Pago di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurniawan menyebut usulan pemekaran Provinsi Papua susah disetujui pemerintah. “Usulan pemekaran Kabupaten dan Provinsi Papua sudah disetujui. Dan mudah-mudahan pada Mei atau Juni sudah rampung untuk tahap satu. Setelah kembali dari Papua, kami akan melakukan sidang dan dilanjutkan dengan pembentukan Undang Undang soal pemekaran ini,” katanya dalam kunjungan ke Jayawijaya, Minggu (6/3/2022).

Masyarakat Adat Biak dan LMA Wilayah II Saireri Gelar Deklarasi Dukung Otsus & DOB Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah II Saireri bersama Masyarakat adat Biak Numfor, baru-baru ini melakukan deklarasi dukungan terhadap keberlanjutan implementasi UU Otsus Nomor 02 Tahun 2021 dan DOB, di Segara Indah Bosnik Biak. Dalam kesempatan tersebut Ketua LMA Wilayah II Saireri David Rumansara Saireri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting demi membangun dan mendukung segala kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk menyiapkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Wapres terima audiensi Majelis Rakyat Papua Barat secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Selasa, guna membahas percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta MRPB turut mengawal percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. “Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat,” ujar…

Konsistensi Forum Bersama Wilayah Adat Tabi Dukung Pemekaran Papua Tokoh Adat, agama, MRP, DPRD, tokoh perempuan dan pemuda di wilayah adat Tabi yang tergabung dalam Forum Bersama Wilayah Adat Tabi secara konsisten mendukung pemekaran Papua yang meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah serta Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Konsistensi Forum Bersama Wilayah Adat Tabi dituangkan dalam pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Ketua Forum Kepala Daerah se Tanah Tabi yang juga sebagai Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, Jumat 11 Maret 2022 di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura.

DPR Targetkan Bahas RUU Pemekaran Papua dan Papua Barat Tuntas 2022 Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan RUU terkait pemekaran Papua dan Papua Barat tuntas pada 2022. DPR dan pemerintah, kata Guspardi, sudah beberapa kali membahas pemekaran Papua dan Papua Barat dengan pemerintah dengan elemen masyarakat lainnya. “Mudah-mudahan tahun 2022 ini, kita sudah melakukan konsinyering, tetapi belum terlalu fokus ke sana,” ujar Guspardi kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Kapolri ingatkan jajarannya kawal pembangunan Papua Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk mengawal pembangunan di Papua secara proporsional, dengan mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat namun tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban. “Personel Polri yang melakukan operasi di Papua tentunya harus mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat,” kata Sigit saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob di Pusat Pelatihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Masyarakat dan Pemuda TABI Tetap Konsisten Dukung Pemekaran DOB Ketua Pemuda Tabi Bersatu, Alberth Yohanes Manggo mengatakan, jika wacana Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua menjadi beberapa wilayah akan terus didorong hingga terwujud. Karena pro kontra Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua terus terjadi hingga hari ini. Tak seperti beberapa wilayah adat La Pago yang menolak DOB, masyarakat di wilayah adat Tabi yang menjadi cikal bakal pusat pemerintahan di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) justru mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua.

Sederet Saran Pakar Demi Kesejahteraan Orang Asli Papua Kebijakan afirmatif yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan. Hal ini demi menciptakan peluang lebih luas bagi Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih. “Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” kata pemerhati Papua dan isu-isu strategis Prof Imron Cotan dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute, di Jakarta, Rabu (23/2), dikutip dari Antara.

Bansos PKH Kepada Mama-mama Papua, Pemerintah Berupaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Salah satunya melalui bansos PKH yang di salurkan kepada mama-mama Papua. Tidak hanya pemberian bantuan penerima PKH juga mendapat pendampingan oleh SDM PKH.

Warga diminta ubah pola pikir jika ingin menjadi pengusaha sukses Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menempatkan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu program prioritas, namun juga diikuti dengan kerja keras dan semangat warga bila ingin meningkatkan pendapatan dalam keluarga. “Yang terpenting itu membentuk pola pikir untuk berusaha untuk berpikir jangka panjang, karena 30-40 persen orang asli Papua [OAP] masih didominasi konsumsi,” ujar Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (22/3/2022).