Author: Kata Indonesia

Pimpinan KST Egianus Kogoya Bertanggung Jawab atas Pembunuhan 2 Marinir di Nduga Pimpinan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Egianus Kogoya mengakui, pihaknya telah melakukan penembakan di Pos Militer Indonesia (Marinir) di Keneyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Sabtu 26 Maret yang menewaskan dua anggota TNI tewas. Ia pun menegaskan bertanggungjawab atas peristiwa itu. “Saya siap bertanggung jawab atas penembakan di ujung bandara, belakang kantor perikanan ibu kota Kabupaten Nduga, Papua,” katanya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (27/3).

Kelompok Separatis Teroris Tembak Sertu Eko Hingga Gugur di Kabupaten Yalimo Kelompok sepataris teroris (KST) kembali berulah pada Kamis (31/3/2022). Mereka menembak anggota Koramil Yalimo, yaitu Sertu Eko, hingga gugur di Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Kabar itu dibenarkan oleh Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Arif Budi Situmeang. “Memang benar ada insiden penembakan yang menewaskan anggota Koramil Yalimo dan saat ini sedang dilidik,” kata Arif saat dikonfirmasi dari Kota Jayapura, Kamis. Hingga kini, kronologi kejadian masih belum diketahui. Serangkan KST Papua belakangan ini, semakin intens mengincar aparat keamanan.

Perangi KST, Polda Papua Kirim Pasukan Tambahan ke Puncak Jaya Kelompok separatis teroris (KST) kembali melakukan aksi kriminalitas. Mereka menembak dua tukang ojek di Kampung Lumbuk, Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Seorang di antaranya tewas. Kepala Humas Operasi Damai Cartenz Kombespol A.M. Kamal mengatakan, penembakan itu terjadi Selasa sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu dua pengojek tersebut baru selesai mengantarkan penumpang ke Kampung Lumbuk. ”Di tengah jalan pulang, mereka dihentikan beberapa orang,” paparnya. Saat itulah keduanya ditembak. Seorang korban bernama Soleno Lolo ditembak di bagian rusuk kanan. Dia meninggal di tempat kejadian.

Sepanjang 2022, Kelompok Separatis Teroris Papua Sudah Serang TNI Tiga Matra Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua terus berulah dan semakin agresif sepanjang 2022. Mereka sudah menyerang dan membunuh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) tiga matra dalam waktu tiga bulan ini. Kasus penyerangan terakhir menimpa matra laut, ketika dua personel Korps Marinir yang bertugas di Pos Quary Bawah, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, gugur. Keduanya adalah Letda Mar M Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson Here yang menjadi korban serangan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) Kodap III Ndugama pada Sabtu (26/3/2022) sore WIB. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksma…

Kongres Cendekiawan Perempuan Papua Bahas Implementasi Otonomi Khusus Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) menggelar Kongres Pertama pada Selasa (22/3/2022), di Hotel Borobudur Jakarta yang dibuka secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Kongres dihadiri juga oleh Menparekraf Sandiaga Uno secara virtual dan beberapa Pejabat serta Ketua Organisasi Wanita se Indonesia. Ketua Umum CPP Rosaline Rumaseuw mengatakan, kongres secara spesifik akan bahas Peran Perempuan Papua dalam Implementasi Otsus Papua setelah Revisi UUD No 2 Tahun 2021

Moeldoko Tegaskan Otsus Papua Demi Kemakmuran Masyarakat, Bukan Tujuan Lain Tujuan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah demi kesejahteraan masyarakat, tidak ada tujuan lain. Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat membuka rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah adat Saireri provinsi Papua, Selasa 29 Maret 2022. Otsus Papua Yang tertuang dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2021, semata-semata demi kemakmuran masyarakat, dan bukan untuk tujuan lain. Menurut dia, dengan kebijakan Otsus tersebut, provinsi dan masyarakat tanah Papua memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan alam, sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Paripurna Sepakati Tiga RUU DOB Papua Jadi Inisiatif DPR Ketua DPR, Puan Maharani menetapkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sebagai RUU usul inisiatif DPR. Ketiganya adalah RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. “Dapat disetujui (sebagai) RUU usul inisiatif DPR RI?” tanya Puan dijawab setuju oleh anggota dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Moeldoko tekankan Otsus Papua semata untuk kemakmuran masyarakat Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko kembali menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, semata-mata demi kemakmuran masyarakat, dan bukan untuk tujuan lain. Menurutnya, dengan kebijakan Otsus tersebut, provinsi dan masyarakat tanah Papua memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan alam, sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Semuanya harus kembali pada masyarakat, ya kesejahteraannya, ya kemakmurannya,” tegas Moeldoko, saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Wilayah Adat Saireri, Provinsi Papua, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masyarakat Adat Meepago Dukung Pemekaran Wilayah Papua Sejumlah warga Kabupaten Mimika menggelar aksi menggalang dukungan untuk pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Tengah dari Kota Timika menuju ke Kantor Bupati Mimika, Rabu (13/4/2022). Mereka juga mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan. Ketua Koordinator Aksi Deklarasi, Karel Kum mengatakan, ada 18 perwakilan dari setiap suku di Timika yang mengikuti deklarasi ini. Setiap perwakilan dari suku atau kerukunan kemudian memberikan penyataan deklarasi dukungan pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah atas terbentuknya DOB Papua Tengah dengan ibu kotanya di Timika,” ujar Karel dalam keterangan…

Harmonisasi RUU Papua Barat Daya Jadi Prioritas di Baleg DPR Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyebut perlunya pemekaran Papua Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan  serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Menurut Baidowi, DPR RI melalui Baleg sedang melakukan proses harmonisasi terkait usulan pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran provinsi Papua Barat ini, lanjutnya, mengacu pada UU 2/2021 tentang Otsus Papua.

MRP Berharap Papua Diperlakukan seperti Aceh oleh Pemerintah Indonesia Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib berharap agar penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua oleh pemerintah, menggunakan “mekanisme Aceh”. Mekanisme yang dimaksud yaitu dengan mengutamakan pendekatan dialog yang dilakukan secara tulus dengan mengajak bicara tokoh-tokoh pergerakan setempat, bukan elite-elite lokal. Perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya disepakati lewat Kesepakatan Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 sekaligus mengakhiri pertikaian puluhan tahun kedua pihak. “MRP sangat memberikan apresiasi kepada RI karena pernah melakukan langkah-langkah sangat konkret dan cepat kepada teman-teman di Aceh, yaitu GAM yang berseberangan pendapat dengan negara,…

Rapat Paripurna Setujui Tiga RUU DOB Papua Jadi Usul Inisiatif DPR Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-undang (RUU) daerah otonom baru di Papua menjadi RUU inisiatif DPR. Tiga RUU DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. “Apakah RUU Usul inisiatif Komisi II DPR RI yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui menjadi RUU Usul inisiatif DPR RI?” ujar Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang kepada anggota dewan yang hadir, Selasa, 12 April 2022. “Setuju,”…