Author: Kata Indonesia

Kebijakan DOB Strategi Jitu Menyejahterakan Orang Asli Papua Oleh : Levi Raema Wenda Kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua adalah sebuah strategi jitu untuk menyejahterakan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Hal ini karena dengan adanya DOB Papua diyakini akan terjadi peningkatan yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Pembentukan DOB di Papua tengah menjadi topik pembicaraan hangat di Pemerintah Pusat dan juga masyarakat Papua. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan persnya menyatakan bahwa suara rakyat mengenai DOB ini telah ditampung dan dipastikan akan diakomodir dalam RUU DOB. Sebagaimana diketahui, RUU mengenai…

Bersinergi Menangkal Masuknya Radikalisme ke Dunia Pendidikan Oleh : Alif Fikri Radikalisme masih menjadi tantangan bangsa karena tidak ada elemen masyarakat yang imun terhadap virus tersebut, termasuk lingkungan pendidikan. Masyarakat diminta untuk bersinergi guna menangkal penyebaran radikalisme yang dapat menyasar mahasiswa serta menghambat target Indonesia emas 2045. Pengamat Pendidikan Nasional Darmaningtyas menilai, munculnya radikalisme di kampus merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga upaya pembenahannya tidak bisa hanya dibebankan pada kampus semata, namun institusi pendidikan secara keseluruhan, mulai dari SMP dan SMA. Darmaningtyas juga menyayangkan apabila ada institusi perguruan tinggi yang cenderung meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya hal ini…

UU Cipta Kerja Memudahkan Pelaku UMKM Oleh : Astrid Julian UU Cipta Kerja adalah peraturan sapu jagat yang dapat meringkas regulasi di Indonesia. Peraturan tersebut juga memiliki klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpihak kepada pengusaha kecil agar dapat terus mengembangkan usahanya. Pandemi membuat telah keadaan ekonomi terguncang dan golongan yang paling kena efeknya adalah pedagang kecil atau UMKM (usaha, mikro, kecil dan menengah). Daya beli masyarakat menurun sehingga pendapatan mereka menipis. Pemerintah berusaha membantu pelaku UMKM agar tidak gulung tikar dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster UMKM yang akan memudahkan bisnis bagi…

Gencarkan Prokes, Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Oleh : Edwin Harahap Seluruh masyarakat harus kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan pada diri mereka masing-masing. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang mampu diambil untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang utamanya disebabkan oleh munculnya sub varian terbaru dari Omicron yakni BA.4 dan BA.5. Keberadaan pandemi Covid-19 memang masih nyata dan belum benar-benar berakhir di dunia termasuk Indonesia sendiri. Apalagi belakangan terjadi mutasi dari varian Omicron yang kemudian menurunkan sub varian terbaru yakni BA.4 dan BA.5. Maka dari itu Kementerian Kesehatan terus memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Peningkatan…

Presiden Jokowi Mendapat Apresiasi Pemimpin Dunia Oleh : Abdul Hadi Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi besar dari pimpinan dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang diselenggarakan di Jerman. Sambutan hangat tersebut menunjukkan bahwa ketokohan Presiden Jokowi diakui secara internasional. Di tengah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Presiden Joko Widodo selaku pimpinan negara yang menganut prinsip non-blok terus mengupayakan proses damai karena sesuai dengan amanat konstitusi untuk terus mendukung perdamaian dunia. Dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7, beliau terus mendorong supaya kedua negara tersebut bisa menyelesaikan konflik mereka sesegera mungkin. Selain itu, Indonesia sendiri merupakan presidensi pada Konferensi…

Fraksi Partai Demokrat menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis untuk kelanjutan RUU jika nantinya disahkan sebagai Undang-Undang. Melalui Rezka Oktoberia yang mewakili Fraksi Partai Demokrat mengatakan, pemekaran di wilayah Papua tidak boleh dilandaskan pada kepentingan oligarki politik dan bisnis bersifat menguntungkan sesaat. “Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua harus memasukkan dan menanamkan karakteristik lokal ke dalam sistem pemerintahan daerah di provinsi-provinsi yang ada di Papua, misalnya melalui pendekatan antropologis dengan melakukan program ketahanan…

Moderasi Beragama Modal Utama Jaga Keutuhan Bangsa Oleh : Pandu Wijaya Kusuma Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan memiliki keragaman latar belakang agama. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah keharusan. Penulis menyadari bahwa bukan suatu hal yang mudah dalam menyatukan berbagai macam pikiran, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa. Ishak selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Mempawah mengatakan bahwa penguatan moderasi beragama merupakan salah satu dari tujuh program prioritas Kementerian Agama. Pertama, penguatan moderasi beragama. Kedua, transformasi digital. Ketiga, tahun…

Ratusan Mahasiswa Papua Dukung Pembentukan DOB Oleh : Saby Kossay Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Jabodetabek menggelar unjuk rasa pada 23 Juni 2022, di Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemekaran wilayah Papua segera dilaksanakan. Saat ini Papua memiliki 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Masyarakat ingin agar ada penambahan provinsi baru karena untuk daerah seluas Papua, terlalu sedikit jika provinsinya ada 2. Perwakilan orang asli Papua akhirnya beraudensi dengan Presiden Jokowi dan keinginan mereka dikabulkan, karena pemerintah akan menambah 3 daerah otonomi baru di Bumi Cendrawasih. Aksi mendukung pembentukan DOB Papua…

Komitmen Pemerintah dalam Penyelamatan Aset Negara Oleh : Gita Kemala Dewi Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelamatkan aset negara. Komitmen pemerintah ini tercermin dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satgas BLBI pada Juni 2021. Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Selama masa berkerja kurang lebih setahun, satgas BLBI ini telah menyita banyak aset dari para obligor BLBI. Aset-aset dari obligor BLBI yang telah disita oleh satgas BLBI ini…

Mengapresiasi Rencana Investasi Foxconn di IKN Oleh : Deka Prawira Indonesia sangat bersungguh-sungguh dengan investasi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat investor asing, Foxconn yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Rencana tersebut perlu mendapat apresiasi karena mencerminkan iklim investasi Indonesia yang kondusif. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah adanya tuduhan yang menyatakan bahwa tidak adanya minat investor di Ibu Kota Negara (IKN). Nyatanya Hon Hai Precision Industry Co.Ltd (Foxconn) diklaim akan mengucurkan dananya di sana. Dalam keterangan persnya usai mendampingi Chairman Foxconn Young Liu dengan Presiden Joko Widodo, Bahlil mengatakan harapannya agar investasi ini bisa betul-betul…

Mendukung Upaya Pemerintah Mengatasi Krisis Pangan Global Oleh : Afif Futtaqi Pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya untuk dapat menguatkan ketahanan pangan di Indonesia, salah satunya dengan diversifikasi pangan. Hal tersebut perlu untuk mendapat dukungan luas masyarakat agar Indonesia mampu keluar dari ancaman krisis pangan yang saat ini melanda akibat instabilitas geopolitik global. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan Food and Agriculture Organization (FAO) mewanti-wanti akan adanya krisis pangan global. Hal itu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir, ditambah dengan perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini juga masih belum mereda. Bahkan diketahui pula bahwa sejumlah…

PT PLN (Persero) terus melakukan pembenahan sistem kelistrikan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik saat pagelaran internasional KTT G20 yang digelar November tahun ini di Pulau Bali. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali (UIT JBM), Didik F. Dakhlan mengatakan, PLN sebagai penyedia energi saat KTT G20 melakukan pemeliharaan serta penambahan infrastruktur dari sistem 20 kV hingga sistem 150 kV. “Event Internasional G20 di Bali tinggal beberapa bulan lagi, kami terus melakukan berbagai persiapan untuk menjaga dan memperbaiki keandalan di sistem Jawa Timur dan juga Bali,” kata Didik. Setelah melakukan pekerjaan pada tiga pekan lalu sejak 4…