Author: Kata Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menyisakan polemik yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka dari itu, Lembaga Harmoni Nusantara membuka ruang diskusi seminar dengan tema “RKUHP untuk Menjaga Demokrasi dan Keadilan” sebagai jawaban atas masih adanya perdebatan yang dialami khalayak. Acara tersebut dilaksanakan pada 12 Agustus 2022  di Amos Cozy Hotel and Convention Hall, Jakarta Selatan Seminar ini mengundang narasumber diantaranya adalah Dr. Albert Aries S,H., M,H., selaku Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham/Ahli Hukum Pidana),  Andi Windo Wahidin, S.H.,M.H, selaku Direktur Operasi KPMH sekaligus Dosen Pasca Sarjana…

Pembentukan DOB Murni Keinginan Masyarakat Papua Oleh : Rebecca Marian Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah murni aspirasi dan keinginan rakyat Papua, karena mereka ingin agar kehidupannya lebih sejahtera. Dengan adanya provinsi baru maka akan dibangun berbagai fasilitas dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua. Papua adalah wilayah yang sangat luas dan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Daerah Papua yang membentang sepanjang lebih dari 400.000 KM2, terlalu lebar jika hanya ada 2 provinsi. Oleh karena itu ketika Presiden Jokowi meresmikan 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, amat didukung masyarakat karena akan memudahkan rentang kendali pemerintah daerah.…

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat, Rezka Oktoberia, menyampaikan apresiasinya untuk Kapolda Sumbar dan jajaran serta menyatakan dukungannya untuk Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberantas perjudian di Ranah Minang. “Perjudian sudah jelas dilarang oleh syariat Islam dan sangat meresahkan, apalagi bila korbannnya adalah rakyat kecil. Kita mendukung komitmen Kapolda Sumbar terkait pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya judi di wilayah hukum Polda Sumbar,” kata Rezka saat dihubungi media, Jumat (12/8) malam. Kinerja Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH dan jajaran yang dalam tempo 11 hari telah berhasil mengungkap puluhan kasus judi. Tercatat, dari tanggal 1 sampai dengan 11…

RI Terbaik se-Asia dalam pengendalian Covid-19 Oleh : Syafrudin Pratama Fenomena Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami tanda-tanda yang membaik. Hal tersebut diperkuat oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator bidan Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang mengklaim bahwa kondisi dan perkembangan kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia akhir-akhir ini menjadi yang terbaik dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan cepat. Walaupun kasus meningkat, namun tingkat rawat inap rumah sakit dan angka kematian masih terkendali. Dengan demikian, kasus Covid-19 di Indonesia masih menjadi yang terbaik se-Asia dan salah satu negara yang baik pula dalam menangani…

RKUHP Upaya Bebaskan Indonesia dari Nuansa Kolonial Oleh : Made Raditya Pemerintah secara resmi telah menyerahkan draft rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) pada Komisi III DPR pada 6 Juli 2022. Langkah ini perlu mendapat apresiasi semua pihak, sebagai bentuk komitmen Pemerintah membebaskan Indonesia dari nuansa Kolonial. RUU KUHP akan kembali dibahas komisi III DPR bersama dengan pemerintah, khusus pada 14 isu krusial karena RUU ini merupakan RUU operan (Carryover) DPR periode 2014-2019. Artinya dengan metode itu, RUU tersebut tidak akan dibahas secara keseluruhan dari awal, tetapi langsung di take over persoalan-persoalan yang mengganjal yang menjadi 14 isu…

Revisi UU Cipta Kerja Ciptakan Kemudahan Berusaha di Daerah Oleh : Deka Prawira Kemudahan dalam berusaha menjadi isu penting yang tidak bisa diabaikan, mudahnya mengurus perizinan tentu akan berdampak pada akselerasi perkembangan industri di Indonesia tak terkecuali di daerah-daerah. Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentunya harus diikuti dengan perbaikan sistematis UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk merevisi UU tersebut sesuai dengan putusan MK. Revisi ini akan semakin penting jika mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memberikan alarm terkait…

Menangkal Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Perguruan Tinggi Oleh : Bening Arumsari Radikalisme adalah pintu gerbang dari terorisme. Semua pihak dapat terpapar radikalisme tanpa melihat usia, pekerjaan, atau pendidikan. Menangkal penyebaran radikalisme di lingkungan perguruan tinggi sangat penting untuk dilakukan. Karena perguruan tinggi adalah tempat untuk menempa bibit unggul penerus bangsa, yang akan membawa perubahan bagi Indonesia di masa depan. Radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrem dalam aliran politik. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menjelaskan bahwa konservatisme, fundamentalisme, ketertutupan pikiran,…

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Watipo didampingi Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II Rezka Oktoberia, Kamis (11/8/2022) secara resmi menyerahkan daftar kode wilayah baru kepada Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi. Penyerahan kode wilayah tersebut dilakukan setelah usulan pemekaran nagari yang diajukan oleh Pemkab Pasaman Barat kepada Kementrian Dalam Negeri disetujui dan disahkan oleh Mendagri Tito Karnavian beberapa pekan lalu. Dikatakan Wamendagri, pemekaran 59 Nagari yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disetujui setelah Kementrian Dalam Negeri menganalisa dan melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut. “Kami menerima ratusan usulan pemekaran nagari, kelurahan dan desa dari berbagai daerah…

Mengapresiasi Penurunan Kasus Covid-19 Indonesia Oleh : Syafrudin Pratama Penurunan kasus Covid-19 yang sempat tercatat di Indonesia beberapa waktu yang lalu dilaporkan bukan hanya karena vaksinasi saja. Namun juga berasal dari infeksi virus pada masyarakat sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa antibodi masyarakat berasal dari vaksinasi dan infeksi Covid-19. Indonesia juga telah menggelar survei serologi antibodi Covid-19. Survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universita Indonesia. Hasil yang didapat menjelang momen lebaran tahun ini, antibodi masyarakat tanah air sudah mencapai 99,2%. Survei menunjukkan bahwa titer antibodi yang tinggi bisa…

Bersatu Lawan Radikalisme dan Ekstremisme Oleh : Bening Arumsari Radikalisme dan ekstremisme menjadi pintu gerbang dari terorisme yang akhibatnya membawa kehancuran bagi bangsa dan negara. Karena itu, Masyarakat Indonesia harus bersatu melawan radikalisme dan ektremisme sebagai cara untuk menjaga kedamaian dan keaman Bangsa Indonesia. Radikalisme merupakan sebuah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrem dalam aliran politik. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menjelaskan bahwa konservatisme, fundamentalisme, ketertutupan pikiran, dan intolerasnsi dapat menjadi bibit-bibit radikalisme bagi individu. Sementara itu, ekstremisme mempunyai pengertian berupa…

Publik Bisa Akses Draf RKUHP Oleh : Aldia Putra Proses penyusunan RKUHP ternyata sama sekali tidak ada yang dirahasiakan kepada publik, pasalnya keterbukaan dan transparansi sudah sangat dibuka dengan lebar bahkan seluruh masyarakat bisa mengakses draf RKUHP tersebut. Salah satu bukti konkret dari demokratisasi di Indonesia adalah bahwa segala draf mengenai rancangan aturan yang akan disahkan oleh Pemerintah bisa langsung diakses secara luas oleh masyarakat. Tak hanya itu, bahkan mulai dari proses penyusunan awalnya sendiri, memang Pemerintah juga terus menggandeng seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dan memberikan masukan. Jika masih terdapat masyarakat yang hendak mengakses draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum…

Mengapresiasi DOB Papua Percepat Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Oleh : Rebecca Marian Pembentukan Daerah otonomi baru (DOB) Papua wajib diapresiasi karena akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Papua akhirnya memiliki 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Peresmian DOB menjadi kado terindah dari pemerintah, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sudah menginginkannya sejak bertahun-tahun lalu. Pemekaran wilayah akan mempercepat kesejahteraan dan memeratakan pembangunan di Papua. Pemerataan pembangunan sangat diharapkan karena selama ini ada perbedaan antara Indonesia bagian barat dan timur.…