Author: Kata Indonesia

Mengapresiasi Ketahanan Pangan RI Diakui Dunia Oleh :Aldia Putra Ketahanan pangan Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) dan IRRI (International Rice Research Institute). Masyarakat mengapresiasi karena ketahanan pangan negeri ini mendapat pengakuan dari organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Indonesia dulu dikenal sebagai negeri agraris dan meski saat ini sudah era teknologi informasi, sektor pertanian tidak dilupakan. Agraria tetap penting karena pemerintah ingin mandiri dan mengkonsumsi beras hasil produksi sendiri. Memang ada beras dari Vietnam, Thailand, dan Jepang, tetapi rakyat Indonesia lebih suka makan beras yang padinya ditanam di negeri sendiri. Dengan mandiri dalam memproduksi beras…

PT PLN (Persero) siap memasok kebutuhan listrik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V sebesar 9,3 MW. Langkah kerja sama ini merupakan sinergi dua BUMN untuk menonaktifkan pembangkit _Captive Power_ milik PTPN V. Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PLN Adi Lumakso memastikan PLN akan memasok kelistrikan untuk dua pabrik kelapa sawit milik PTPN V dengan pasokan yang andal. Kerja sama ini, kata Adi bisa menjadi _win win solution_ bagi kedua BUMN. PTPN V mampu mengantongi penghematan biaya operasional, sedangkan serapan listrik dari PLN bisa meningkat dengan PTPN V beralih ke listrik PLN. Adi menjelaskan dengan memakai listrik PLN, maka PTPN V dibanderol…

Mendukung RKUHP Segera Diselesaikan untuk Kedaulatan Sistem Hukum Indonesia Oleh : Raditya Rahman Penyelesaian pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan pengesahannya memang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut demi bisa terwujudnya kedaulatan sistem hukum Indonesia karena tidak lagi mengekor pada hukum buatan kolonial Belanda dan memiliki orisinalitas sendiri. Indonesia sudah merdeka dari jajahan kolonial selama 77 tahun. Namun ternyata peninggalan dari koloni Belanda masih saja terus diterapkan sebagai sumber sistem hukum yang berlaku di Tanah Air, padahal KUHP lama tersebut sudah bisa dikatakan sangatlah usang serta tidak relevan lagi jika ditarik pada bagaimana dinamika…

Dukung Percepatan Vaksinasi Booster Kedua Oleh : Farouq Arfiansyah Percepatan pemberian vaksinasi booster kedua atau dosis keempat bagi seluruh masyarakat Indonesia harus benar-benar didukung karena dengan hal tersebut akan mampu melindungi seluruh masyarakat dari bahaya ancaman Covid-19. Karena memang situasi pandemi Covid-19 masih belum usai, sehingga risiko dan potensi orang terjangkit terus ada. Selain itu demi mampu segera bangkit dari keadaan genting tersebut dan mempercepat perputaran perekonomian Nasional, maka memang percepatan vaksinasi booster kedua harus segera dilakukan. Terkait hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Mohammad Syahril menyatakan bahwa wartawan dan juga lansia saat ini menjadi prioritas dalam…

RI Surga Investasi Oleh : Deka Prawira Republik Indonesia memiliki julukan sebagai surga investasi bagi para investor. Nama itu bukanlah sebuah julukan yang berlebihan, lantaran memang meski di tengah ketidakpastian ekonomi global, nyatanya Bangsa ini terus bisa mencatatkan progress dan surplus yang menjanjikan. Belakangan ini perekonomian dunia bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk negara sekelas Amerika Serikat sendiri saja pernah menembus angka inflasi tertinggi mereka, yakni hingga 9,1 persen dan bahkan bisa dikatakan sudah masuk ke dalam kondisi resesi dalam artian inflasi terus bertumbuh selama dua kuartalan secara beruntun di Negeri Paman Sam tersebut. Tentunya hal itu membuat…

Papua Bagian Integral dari NKRI Selamanya Oleh : Alfred Jigibalom Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selamanya dan tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Warga di Bumi Cendrawasih juga memiliki nasionalisme yang tinggi dan tidak mau diajak untuk memerdekakan diri. Status Papua sebagai salah satu provinsi di negeri ini adalah sah dan tidak bisa dipermasalahkan oleh para oknum. Indonesia terdiri dari 37 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada 5 provinsi yang terletak di Papua yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Warga Papua sangat bangga menjadi warga negara Indonesia…

Penyesuaian Harga BBM Jalan Keluar Selamatkan APBN Oleh: Edwin Harahap Pemerintah telah berupaya untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak mengalami kenaikan meski harga minyak dunia mengalami kenaikan. Namun demikian, harga BBM perlu disesuaikan demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terus tergerus untuk memberikan subsidi bbm kepada masyarakat. Rencana penyesuaian harga BBM bisa jadi merupakan jalan keluar bagi pemerintah dalam merespon persoalan kuota BBM bersubsidi yang kian menipis. Di sisi lain, penambahan kuota BBM subsidi juga belum mendapatkan lampu hijau lantaran dapat memberikan tekanan yang lebih berat terhadap APBN. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan,…

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali berhasil meraih penghargaan bergengsi berskala internasional pada ajang Human Capital Management Excellence Award yang diselenggarakan oleh Brandon Hall Group International. Ini merupakan kali kedua BRI mendapatkan penghargaan tersebut. Sebagai informasi, Brandon Hall Group International merupakan organisasi global asal Miami, Amerika Serikat yang fokus dalam riset dan analisis Human Capital Management di lebih dari 10.000 perusahaan kelas dunia. Dalam ajang ini, BRI memboyong penghargaan tertinggi, yakni 8 penghargaan Gold untuk 3 kategori, yaitu Bidang Human Resource, Learning and Development serta Talent Acquisition. Adapun rincian penghargaannya, yakni Best Advance in Workforce Planning and…

Mengapresiasi Keberlanjutan Pembangunan IKN Oleh : Melinda Prameswari Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah suatu hal yang patut mendapat apresiasi. Karena keberlanjutan pembangunan IKN adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ibu kota negara baru bagi Indonesia yang akan menjadi simbol identitas nasional, serta menjadi penggerak ekonomi di masa depan. Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang digelar pada Hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 yang lalu telah menampilkan pidato tahunan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pidato tahunan dari Presiden Jokowi ini berisi laporan kinerja lembaga-lembaga negara, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga meningkatnya kepercayaan…

Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Pekerja dan Buruh dengan UU Cipta Kerja Oleh : Aulia Hawa Pemerintah menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya bagi para pekerja dan buruh dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang memang terbukti ampuh dalam mengatasi segala permasalahan mengenai regulasi tumpang tindih yang sebelumnya ada. Sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan termasuk para pekerja dan buruh pun tidak luput dari perhatian Pemerintah. Maka dari itu disahkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya banyak sekali menguntungkan bagi para buruh tersebut. Bukan hanya itu, namun sejauh pengesahan UU…

Sudah Waktunya Hukum Kolonial Diganti Hukum Nasional Oleh : Afrizal Memang sudah waktunya hukum peninggalan kolonial Belanda yang selama ini dipakai oleh Indonesia sebagai sistem hukum supaya diganti dengan produk hukum asli buatan Bangsa ini sendiri karena di dalamnya banyak hal-hal yang jauh lebih relevan dengan kebaruan jaman. Dunia sosial terus menerus mengalami perubahan sehingga hal tersebut menuntut pula adanya penyesuaian paradigma hukum pidana. Lantaran jika paradigma hukum pidana masih menggunakan hal-hal yang sudah banyak sekali tidak relevan dengan kebaharuan yang terjadi, maka justru hukum yang seharusnya menimbulkan asas keadilan akan menjadi tidak adil dan melenceng dari marwahnya. Maka dari…

Tak Ada Istilah Khilafah di Era Modern Oleh : Aulia Hawa Pembangkitan isu khilafah rupanya tidak berhenti begitu saja bahkan setelah organisasi seperti HTI dicabut izinnya. Pendirian khilafah khususnya dalam lajur lembaga politik ataupun kekuasaan, tentunya tidaklah valid di era modern. Sehingga Istilah Khilafah di era modern tidaklah relevan untuk diterapkan. Founding Father Indonesia juga telah bersepakat bahwa Pancasila adalah Ideologi/dasar negara, sehingga seluruh komponen bangsa tanpa kecuali memiliki kewajiban untuk menegakkan pancasila apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran terhadapa pancasila. Jika khilafah tetap dipaksakan, maka siapa yang akan dijadikan khilafah? Umat Islam di dunia saja diperkirakan berjumlah 1,8 miliar dan…