Author: Kata Indonesia

UU Cipta Kerja Senjata Hadapi Ketidakpastian Global Oleh : Andi Kurniawan UU Cipta Kerja adalah senjata ampuh dalam menghadapi ketidakpastian global. Dengan adanya regulasi tersebut, investasi dapat semakin mudah dilakukan yang berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional. Pada akhir 2020, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja. UU ini sangat revolusioner karena memiliki berbagai klaster di dalamnya, yang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Pemerintah membuat UU Cipta Kerja sebagai payung hukum agar masyarakat lancar dalam berbisnis, investasi, dan lain-lain. UU Cipta Kerja sangat brilian karena lahir untuk kepentingan rakyat. Terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Oza Olavia,…

Mengapresiasi Pembangunan Infrastruktur di Papua Oleh : Rebecca Marian Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur di Papua sebagai wujud pemerataan Pembangunan. Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi dari semua pihak sebagai komitmen pemerintah untuk memajukan Papua. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus akan mewujudkan visi dan misi dari Presiden Jokowi untuk bisa benar-benar melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi sebuah kebijakan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan era kepemimpinan lainnya di Indonesia yang terkesan masih belum menjalankan asas pemerataan pembangunan bahkan hingga sampai pelosok termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Komitmen yang dijalankan oleh…

RKUHP untuk Kepastian Penegakan Hukum di Indonesia Oleh : Panji Saputra RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibuat untuk kepastian penegakan hukum di Indonesia. Dengan disahkannya RKUHP jadi KUHP versi baru maka masyarakat akan lebih tertib, dan terhindar dari berbagai kejahatan pidana. RKUHP adalah RUU yang santer dibicarakan oleh masyarakat, karena sebentar lagi akan disahkan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendukung RKUHP, terutama para ahli hukum. Mereka mengungkap fakta bahwa KUHP yang sekarang adalah hukum warisan Belanda pada masa penjajahan, sehingga sudah sangat kuno dan harus diganti, agar sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi…

Jangan Abai Prokes, Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung Oleh : Panji Saputra Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, tapi sudah banyak orang yang melanggar protokol kesehatan. Masyarakat diminta untuk lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, agar tetap sehat dan terjaga dari penularan Corona. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, jumlah pasien Corona di Indonesia masih berkisar lebih dari 2.000 orang per harinya. Namun di saat jumlah pasien masih tinggi dan pandemi belum selesai, pelanggaran protokol kesehatan makin banyak. Hal ini bisa menyebabkan penularan Corona secara masif, apalagi jika banyak orang yang belum divaksin. Pelanggaran protokol kesehatan yang paling sering terjadi adalah tidak mengenakan…

Mendukung Penguatan Pancasila Tangkal Radikalisme dan Terorisme Oleh : Rahmat Gunawan Penguatan ideologi asli Indonesia, yakni Pancasila harus terus didukung oleh semua pihak lantaran akan mampu menangkal potensi adanya penyebaran paham radikal dan aksi dari kelompok teror. Dengan peningkatan dan kemajuan yang dialami oleh teknologi informasi digital, hal tersebut membuat media sosial menjadi jauh lebih rentan terhadap penyebaran intoleransi, radikalisme dan juga terorisme yang terus digaungkan oleh para propagandis kelompok radikal tersebut. Bahkan penyebaran yang diupayakan oleh mereka seringkali juga tidak disadari oleh para generasi milenial lantaran sangat lihai dibungkus oleh bahasa-bahasa agama, sehingga membuat mereka jauh lebih mudah untuk…

BLT BBM Mampu Menjangkau Masyarakat Terdampak Oleh : Alula Khairunisa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya sangat mampu untuk menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Dengan adanya program tersebut, risiko inflasi diharapkan dapat teratasi dan harga-harga komoditas lainnya akan tetap stabil. Pemerintah belakangan tengah berfokus untuk melakukan upaya mitigasi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi, yang sejak 3 September 2022 sudah diberlakukan secara resmi. Salah satu tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah agar subsidi BBM yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang benar-benar lebih tepat sasaran. Bagaimana tidak, justru dengan subsidi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah tersebut, yang…

Pemerintah Tepat Salurkan BLT Karena Sangat Dibutuhkan Masyarakat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM dari pemerintah dinilai oleh Guru Besar Universitas Pancasila, Prof Sri Widyastuti menjadi sebuah kebijakan yang sudah tepat sasaran dan menjadi solusi menjaga daya beli masyarakat terdampak. “Sekarang ini tepat sekali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, bahwa BLT itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka harus punya daya beli. BLT BBM ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat, ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak,” katanya pada Selasa (20/9) dalam diskusi di salah satu stasiun televisi. Lebih lanjut, Prof Sri sangat yakin bahwa…

Program Bantuan Non Tunai Potensi Ciptakan Lapangan Kerja Baru Kebijakan pemerintah memberikan sejumlah program bantuan pada masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga BBM selain menjaga daya beli masyarakat juga diantaranya berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha kecil menengah. Guru Besar Universitas Pancasila Prof Sri Widyastuti menyatakan bantuan berupa pelatihan ketrampilan yang diberikan melalui program kartu prakerja berpotensi menciptakan pekerjaan dan bisnis baru. “Kita lihat ketika pandemi apapun yang dijual secara online pasti laku, nah disana tentu ada ketrampilan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak PHK, Masyarakat memiliki daya nalar dan kreativitas, ketika dikasih bantuan berupa pelatihan, ide, kreativitas dan…

Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Lebih Merata Oleh : Alfisyah Dianasari Pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, menurut sejumlah pengamat ternyata jauh lebih masif, merata dan juga sukses mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat jika dibandingkan dengan pemimpin lainnya. Apabila diperbandingkan bagaimana capaian pembangunan infrastruktur yang telah tercapai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan sebelumnya, jelas sekali bahwa pembangunan infrastruktur saat ini menjadi jauh lebih masif. Berkat masifnya pembangunan yang sudah digalakkan semenjak era Jokowi, bahkan juga berhasil membuat roda perekonomian Indonesia menjadi sangatlah kuat. Kekuatan fundamental perekonomian nasional memang sama sekali tidak bisa dilepaskan…

Ahli Hukum Dukung Pengesahan RKUHP Oleh : Putri Ganeswari Para ahli hukum mendukung pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dukungan dari para ahli hukum ini sangat berarti karena mereka yang mengerti pentingnya pengubahan KUHP, agar sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) didukung penuh oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para ahli hukum. Mereka menginginkan pengesahan RUU ini sesegera mungkin, karena KUHP saat ini sudah sangat kuno, dan merupakan hukum warisan era kolonial. Diharap dengan KUHP versi baru, maka tatanan hukum pidana di negeri ini akan lebih sempurna. Ketua Umum DPP AAI (Asosiasi Advokat…

Duta Besar RI di Nairobi – Dr. Mohamad Hery Saripudin – telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Mombasa yang baru dilantik pada 15 September 2022, Abdulswamad Sariff Nassir, pada 20 September 2022. Pertemuan tersebut selain bertujuan untuk menjalin hubungan baik, juga ditujukan untuk mempromosikan pelaksanaan Trade Expo Indonesia di kota pelabuhan terbesar di Kenya tersebut. Kunjungan ke Gubernur didahului sebelumnya dengan pertemuan dengan chairman dari Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI) cabang Mombasa, Mustafa Ramadhan di kantor KNCCI Mombasa. Dalam kedua pertemuan tersebut, Dubes Hery menyampaikan undangan bagi pengusaha Mombasa untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang…

KST Menghambat Kemajuan Papua Oleh : Alfred Jigibalom Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua merupakan sekumpulan orang yang gemar melakukan perlawanan serta melahirkan keonaran, ulah mereka membuat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhambat. Kelompok seperti KST tentu saja tidak bisa dibiarkan karena keberadaannya dapat menghambat kemajuan di Papua. Keberadaan KST telah membuat kondisi di Papua belum sepenuhnya damai. KST tidak hanya melakukan serangan secara verbal tetapi juga perbuatan. Serangannya juga semakin parah, mereka tega merusak rumah warga serta membakar sekolah. Tidak hanya itu, KST juga meneror rumah Ibadah. KST merupakan kelompok yang tidak senang melihat kemajuan Papua, ulah mereka yang menyerang…