Author: Kata Indonesia

Pemerintah Masifkan Vaksinasi Covid-19 Jelang Nataru Oleh : Anindira Putri Maheswani Jelang libur Nataru (natal dan tahun baru), pemerintah kebut vaksinasi, agar situasi aman terkendali. Penyebabnya karena pariwisata sudah dibuka, sehingga vaksinasi akan meminimalisir penularan Corona. Vaksinasi juga dipercepat agar mencapai herd immunity, sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya. Tak hanya vaksin dosis 1 dan 2 tetapi juga booster, agar kekebalan kelompok lebih kuat. Sebelum masa pandemi, libur Nataru adalah masa yang menggembirakan. Anak-anak bersorak karena mereka diajak traveling atau sekadar makan bekal di taman kota. Akan tetapi, pandemi membuat keadaan porak-poranda, karena pariwisata ditutup dan kita dianjurkan untuk…

Sandiaga Uno: KUHP Baru Jamin Tidak Ada Razia Hotel Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan bahwa dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjamin tidak akan ada razia hotel serta menjamin mengenai keamanan dan keselamatan para wisatawan akan terus diupayakan Pemerintah RI. Menparekraf menambahkan masyarakat agar sama sekali agar tidak perlu khawatir untuk melakukan wisata pada masa libur Natal dan tahun baru mendatang. Bahkan, dengan tegas dirinya menyatakan bahwa Pemerintah terus menjamin seluruh keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Menurutnya, para wisatawan sama sekali tidak perlu khawatir soal pengesahan KUHP baru yang dilakukan oleh DPR RI beberapa…

Pihak Luar Tidak Bisa Intervensi KUHP Oleh : Dina Kahyang Putri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan oleh DPR RI merupakan salah satu terobosan untuk mewujudkan keadilan sosial. Aturan hukum tersebut merupakan keputusan nasional Indonesia yang tidak boleh dicampuri oleh pihak asing. Ketika KUHP disahkan maka masyarakat Indonesia menyambut positif karena mereka terlindungi dari berbagai kejahatan pidana. Apalagi proses pembuatan draft KUHP sampai disahkan butuh waktu sampai bertahun-tahun. Indonesia akhirnya punya UU sendiri yang mengatur hukum pidana, bukan UU buatan penjajah pada masa kolonial. Namun sebaliknya, Australia dan Amerika Serikat marah-marah. Mereka menganggap KUHP melanggar hak asasi manusia dan…

PPKM Jelang Nataru Demi Tangkal Kenaikan Kasus Covid-19 Oleh : Vania Salsabila Pratama Kenaikan kasus Covid-19 sempat terjadi, hal ini tentu saja menjadi peringatan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat. Tentu saja Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diberlakukan menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro, mengatakan, pihaknya berharap dalam menghadapi liburan Natal serta tahun baru ini agar tetap dalam kondisi yang baik serta kondusif. Itulah sebabnya PPKM masih diberlakukan. Reisa mengatakan, aturan PPKM ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 50 Tahun 2022 untuk Jawa dan Bali…

KUHP Nasional Kedepankan Restorative Justice dan Hadirkan Keadilan KUHP nasional dinilai terus mengedepankan prinsip restorative justice, sehingga mampu menghadirkan adanya keadilan, keberimbangan hingga efisiensi dalam setiap peradilan pidana. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru saja disahkan. Utamanya, terkait dengan adanya pasal perzinahan dan kohabitasi yang terus menjadi polemik di masyarakat. Terkait adanya pasal tersebut, dirinya terus mengimbau kepada para penegak hukum untuk terus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan terus mengedepankan asas restorative justice dalam penanganan pidana. “Saya sadar memang masih ada ketidaksempurnaan di…

Waspada Aksi Teror KST Papua Jelang Natal dan Tahun Baru Oleh : Rebecca Marian Perayaan Natal haruslah berjalan dengan aman dan penuh kedamaian, Umat kristiani yang hendak merayakan natal tentu saja harus merasa aman dari berbagai gangguan, termasuk juga gangguan dari kelompok separatis teroris (KST) Papua. Untuk menumbuhkan rasa aman dan damai, Satuan Tugas (Satgas) Organik Yonif Raider Khusus 136/TS bersama pengurus Gereja GKI SION dan masyarakat Kampung Kumurlek, Maybrat, Papua Barat mengadakan karnaval Santa Claus dan Sinterklas keliling kampung dalam menyambut perayaan Natal 2022. Dalam keterangan tertulis, Satgas Yonif RK 136/TS, Dansatgas Letkol Inf Andi Ariyanto S.I.P menyampaikan bahwa…

Mewaspadai Aksi Intoleran Jelang Natal Oleh : Alif Fikri Aksi Intoleran memang menjadi ancaman tersendiri terutama ketika sebagian masyarakat di Indonesia hendak merayakan Natal. Potensi aksi intoleran tentu saja harus diantisipasi dan diwaspadai agar tidak terjadi aksi yang merugikan banyak pihak. Brigjen TNI Sulaiman selaku Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Tengah, mengungkap adanya potensi teror dan gangguan dari kaum intoleran jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Sulaiman meminta kepada seluruh pemegang kebijaksanaan di Jateng untuk waspada dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi potensi kerawanan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen Sulaiman pada kesempatan rapat Forkopimda Jateng untuk…

BIN Bantah Batalkan Acara Dekalarasi Anies di Berbagai Daerah Badan Intelijen Negara (BIN) membantah melakukan upaya untuk membatalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah. Bantahan tersebut disampaikan Deputi-VII bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Prabawa Ajie, Kamis (22/12/2022). “Tidak benar bahwa BIN melakukan kegiatan untuk membatalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah. Tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sengaja disebarkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan BIN dan Polri, maupun Pemerintah”, tegas Deputi-VII BIN. Akhir-akhir ini telah beredar selebaran atau flyer di media sosial yang menampilkan wajah Kepala BIN, Jenderal (Purn) Prof.Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. dan Kapolri Jenderal Listyo…

BIN Bantah Terlibat Pembatalan Acara Deklarasi Anies di Berbagai Daerah Jakarta, Pemberitaan di situs media online democrazy.id edisi 21 Desember 2022 berjudul “Beredar Flyer BIN dan Polri Gerak Batalkan Deklarasi Anies, Ini Respon NasDem”, yang juga menampilkan gambar flyer bertuliskan “BIN dan Polri Bergerak Batalkan Acara Deklarasi Anies di Berbagai Daerah”. Pada flyer tersebut menampilkan wajah Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terkait dengan hal tersebut, Deputi Komunikasi dan Informasi yang juga Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Prabawa Ajie dengan tegas membantah adanya selebaran/flyer yang menyatakan bahwa BIN dan Polri menjegal kegiatan deklarasi…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengatakan partainya terbuka dengan usulan capres dari daerah pemilihan. Termasuk, usulan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dari internal PPP. Menurut Arwani daftar figur yang muncul bakal menjadi referensi bagi PPP. Menurutnya nama tokoh yang potensial bakal dibawa ke forum Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Semua figur yang muncul akan menjadi referensi bagi kami untuk membahas baik di internal permusyawaratan PPP ataupun karena PPP berada dalam KIB, maka figur-figur yang dimunculkan atau diusulkan oleh para kader tentu akan juga kami bawa,” kata Arwani setelah acara HUT ke-16 Partai Hanura, Rabu (21/12/2022). “Kami…

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-1, Warung Andong Restaurant mengadakan acara Tasyakuran, bertempat di ruang makan utama Warung Andong pada hari Minggu, 18 Desember 2022. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa, Warung Andong memberikan santunan kepada 150 anak yatim-piatu dan 50 orang janda tua. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Kepala Desa Sumberagung, Kapolsek Kecamatan Klego beserta staf, Danramil Kecamatan Klego beserta staf, perwakilan dari Kantor Kecamatan Andong, perwakilan dari Polsek Kecamatan Andong. Turut hadir pula para relawan yatim-piatu. Bapak Syafii dan Mas Mutolif (Kaka Beradik), dalam sambutannya selaku owner Warung Andong menyampaikan permohonan doa…

KUHP Membawa Paradigma Hukum Modern Oleh : Maya Naura Lingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama, merupakan produk hukum yang sudah usang sehingga harus diperbaharui. Pemerintah telah merevisi RKUHP menjadi KUHP dengan harapan agar UU tersebut mampu membawa paradigma hukum modern. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan, bahwa KUHP yang baru mampu merefleksikan nilai-nilai keindonesiaan, bukan hanya itu, namun juga jauh lebih melindungi HAM dengan paradigma hukum modern yang dimilikinya. Moeldoko menjelaskan, bahwa setelah disahkannya KUHP baru oleh DPR RI beberapa waktu lalu, hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki kodifikasi hukum pidananya sendiri. Hal tersebut akhirnya berhasil…