Author: Kata Indonesia

Tata Kelola SDA Baru dan Jalan Kedaulatan Ekonomi Nasional Oleh: Dewi Kartika Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penerbitan tiga regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan ini menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas ekspor, melainkan juga sumber penguatan ekonomi domestik. Pengaturan baru terhadap ekspor produk kelapa sawit dan turunannya menjadi salah satu…

Reformasi Tata Kelola SDA Tegas dan Tetap Ramah Dunia Usaha Oleh: Rachma Aulia Pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara dan perlindungan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan tetap ramah bagi dunia usaha. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi SDA terbesar di dunia, mulai dari sektor mineral, batu bara, energi, kehutanan, hingga perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola SDA melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penataan perizinan yang lebih terintegrasi. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah pada dasarnya bertujuan menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan SDA ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Kebijakan ini membuka peluang lebih besar bagi investor untuk mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global. Pengamat BUMN Arief Poyuono menilai langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), tujuan utama kebijakan tersebut adalah menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Salah satu indikator penting dari reformasi tata kelola SDA adalah upaya pemerintah menjaga agar manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dapat lebih banyak berputar di dalam negeri. Kebijakan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor SDA di sistem keuangan nasional merupakan contoh langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendukung stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa reformasi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan kontrol negara, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih resilien menghadapi gejolak global. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan reformasi tidak dapat dicapai tanpa dukungan dunia usaha. Karena itu, berbagai penyederhanaan proses perizinan terus dilakukan melalui digitalisasi layanan dan integrasi sistem pemerintahan. Pelaku usaha kini memperoleh kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan sebelumnya karena prosedur yang semakin jelas dan terukur. Kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi terbarukan, dan industri pengolahan mineral. Pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara ketegasan dan kemudahan berusaha menjadi ciri utama reformasi saat ini. Pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan negara, termasuk pelanggaran izin, eksploitasi berlebihan, maupun penguasaan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menghambat kegiatan ekonomi yang produktif. Komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang lebih baik juga tercermin dalam berbagai langkah penyelamatan aset dan kekayaan negara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus dilakukan secara akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Penguatan pengawasan sekaligus memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Indonesia berupaya membangun sistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyambut baik langkah pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat koordinasi untuk menyiapkan berbagai kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam serta percepatan investasi.​ Reformasi tata kelola SDA juga semakin relevan di tengah perubahan lanskap ekonomi global. Dunia saat ini bergerak menuju ekonomi berbasis teknologi dan industri bernilai tambah tinggi. Pemerintah Indonesia melihat peluang tersebut dengan mendorong pengembangan ekosistem industri yang terhubung dengan transformasi digital dan penguatan rantai pasok regional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi strategis di kawasan Asia Tenggara. Ke depan, reformasi tata kelola SDA perlu terus dikawal secara konsisten agar mampu menghasilkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketegasan dalam penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan kepastian berusaha yang dibutuhkan investor. Dengan kombinasi tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan atas sumber daya alamnya, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui reformasi yang tegas namun tetap ramah terhadap dunia usaha, Indonesia sedang membangun fondasi baru pengelolaan SDA yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pembangunan ekonomi dan kepentingan investasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. )* Pengamat Ekonomi Indonesia

Pemerintah Tekan Kebocoran Negara via Tata Kelola SDA Jakarta – Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah menekan kebocoran penerimaan negara. Kebijakan ini difokuskan untuk memberantas praktik ekspor ilegal, under invoicing, dan pelaporan transaksi di bawah harga pasar yang selama ini dinilai merugikan negara. “Kalau terkait ekspor ilegal, yang namanya ilegal itu pasti akan ditertibkan. Salah satu yang dilakukan oleh PT DSI ini untuk memitigasi atau mengurangi jumlah transaksi ilegal, transaksi under value maupun under invoicing. Tujuannya adalah pencatatan yang di bawah harga pasar,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian…

Pemerintah Tegaskan Tata Kelola SDA Tak Ganggu Operasional Tambang yang Sudah Berjalan *Jakarta* – Pemerintah memastikan penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang tengah dilakukan tidak akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan tambang yang telah berjalan. Langkah tersebut justru diarahkan untuk meningkatkan kepastian usaha, memperkuat pengawasan, serta menjaga keberlanjutan investasi di sektor pertambangan dan hilirisasi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan pada sektor mineral dan batu bara (Minerba). Menurutnya, skema gross split yang menjadi perhatian publik hanya berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), sehingga tidak berdampak pada aturan…

Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik  Oleh: Rahmat Mahesa Masyarakat patut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui keputusan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Langkah ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang masih bergantung pada energi dengan harga terjangkau. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, serta LPG subsidi tidak mengalami kenaikan meski sejumlah BBM non-subsidi telah disesuaikan mengikuti perkembangan harga pasar. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang masih sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendukung kegiatan usaha. Dengan harga energi yang tetap terjangkau, pemerintah berupaya mencegah peningkatan biaya transportasi dan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Bahlil Lahadalia, pemerintah sengaja mempertahankan harga energi bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi berbagai tantangan serta dinamika geopolitik internasional. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan sama sekali. Sementara itu, harga BBM non-subsidi disesuaikan dengan perkembangan harga pasar dan harga minyak dunia. Pemerintah juga terus menggodok berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global sehingga tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dapat diminimalkan. Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Kenaikan harga bahan bakar biasanya berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi yang pada akhirnya memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Dengan harga BBM subsidi yang tetap, pemerintah berharap stabilitas harga barang dan jasa dapat terjaga sehingga konsumsi masyarakat tidak terganggu. Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga kondisi perekonomian nasional tetap stabil. Inflasi dapat dikendalikan, pasokan energi terjaga, serta berbagai program perlindungan sosial dan pembangunan nasional terus berjalan. Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan berdasarkan evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa perubahan harga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi serta memastikan distribusi BBM berkualitas tetap berjalan secara optimal. Menurut Roberth MV Dumatubun, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Meskipun demikian, Pertamina memastikan pasokan kedua jenis BBM tersebut tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi. Selain menjaga pasokan dan harga energi, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat. Polda Jawa Tengah menjadi salah satu institusi yang meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi setelah penyesuaian harga Pertamax. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Djoko Julianto mengatakan bahwa pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Pertamina dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM, termasuk pemantauan di SPBU. Djoko Julianto memastikan aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap berbagai bentuk penimbunan maupun penyelewengan BBM bersubsidi. Pengawasan juga dilakukan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan penggunaan BBM non-subsidi yang beralih ke bahan bakar subsidi di luar ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Karena itu, masyarakat dipersilakan untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan maupun penyaluran BBM subsidi di lapangan. Sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat diyakini dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terjadinya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan pengawasan yang semakin ketat, distribusi energi diharapkan berjalan lebih tepat sasaran sehingga pasokan BBM subsidi tetap tersedia dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Dengan pasokan energi yang terjamin, pengawasan distribusi yang semakin optimal, serta dukungan aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaannya, manfaat subsidi diharapkan dapat terus dirasakan secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga secara berkelanjutan pada masa mendatang. *) Pengamat Energi dan Sumber Daya Nasional

Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Harga BBM Subsidi Terus Berlanjut Oleh: Thamrin Widjaya Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi patut mendapat perhatian publik karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Pemerintah kembali menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sangat…

Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Harga BBM Subsidi Terus Berlanjut Oleh: Thamrin Widjaya Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi patut mendapat perhatian publik karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, langkah pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Pemerintah kembali menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang sangat…

Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tetap Terjangkau bagi Masyarakat Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berada pada tingkat yang terjangkau sebagai upaya menjaga kemampuan belanja masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi. Hingga saat ini, harga Pertalite masih dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap dijual dengan harga Rp6.800 per liter. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menilai kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terutama…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi tetap tidak mengalami perubahan meskipun beberapa jenis BBM non-subsidi mengalami penyesuaian seiring perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah, kata Bahlil, sengaja mempertahankan harga energi bersubsidi agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga energi dunia. “Harga BBM untuk…

Integrasi EBT dan Koperasi Merah Putih Oleh: Salsabila Ayudya Pembangunan desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih produktif melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Salah satu pendekatan yang kini mendapat perhatian adalah integrasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Konsep ini dinilai mampu menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat distribusi barang dan jasa, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan…

Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Menjadi Pusat Energi Bersih Nasional Oleh: Citra Kurnia Khudori Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, desa memiliki posisi yang semakin penting. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, desa juga menyimpan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan…

Jaringan Koperasi Merah Putih Berpotensi Jadi Mesin Ekonomi Sirkular Berbasis EBT JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat, jaringan koperasi yang kini berkembang di berbagai daerah juga dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mesin ekonomi sirkular berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dapat menjadi kekuatan baru dalam membangun ekosistem energi berbasis masyarakat. “Kita punya Koperasi Merah Putih yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana memanfaatkan…