TNI – Polri Bersinergi Ajak Publik Demo Damai Demi Stabilitas Keamanan Nasional Jakarta — Stabilitas keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi tegaknya persatuan dan kedaulatan bangsa. Dalam hal ini, sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat yang menilai keduanya sebagai benteng kokoh penjaga bangsa dan mengajak publik menyuarakan pendapat melalui demonstrasi yang damai. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menekankan bahwa soliditas TNI dan Polri adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas serta kedaulatan negara. Ia menilai, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat soliditas ini dengan cara…
Author: Kata Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Percepat Transformasi Ekonomi Desa Oleh: Raditya Pranata Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi kembali ke posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dipandang bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang menopang kemandirian bangsa melalui semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi penegasan komitmen negara dalam mengembalikan cita-cita ekonomi yang berpijak pada konstitusi, sekaligus mempercepat transformasi desa menuju pusat pertumbuhan baru. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menilai bahwa pembangunan ekonomi bangsa harus kembali berakar pada landasan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangannya, koperasi merupakan wujud konkret dari…
Pemerintah Gandeng BUMN Siapkan Skema Khusus Demi Perkuat Kopdes Merah Putih Jawa Timur – Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan komitmen pemerintah bersama BUMN dalam memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. “Kami berharap koperasi bisa menggarap bisnis sesuai potensi daerah masing-masing, seperti penggilingan padi, ekowisata, dan lain sebagainya,” ujar Kartiko. Ia menambahkan, pemerintah melalui BUMN akan memberikan peluang _bisnis captive_ kepada koperasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang wajar. Sesuai arahan Satuan Tugas (Satgas), pencairan pembiayaan ditargetkan dapat terealisasi pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025. “Dalam…
Pulau Gag Jadi Contoh Pertambangan Hijau, Pemerintah Perketat Mitigasi Lingkungan Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan di Pulau Gag, Papua Barat Daya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa hasil audit dan kajian menyeluruh membuktikan aktivitas pertambangan dapat tetap berlangsung dengan pengawasan ketat. “Dampak lingkungan dari tambang nikel di Pulau Gag bisa dimitigasi dengan baik setelah dilakukan review dan audit menyeluruh. Kami ingin memastikan setiap aktivitas perusahaan tidak merugikan masyarakat maupun ekosistem sekitar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sistem audit kini diperketat agar setiap temuan segera ditindaklanjuti. “Audit lingkungan yang biasanya enam bulan…
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Judi Daring dengan Sistem SAMAN Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin marak meresahkan masyarakat. Mulai Oktober 2025, pemerintah akan mengoperasikan secara penuh Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN), sebuah teknologi yang dirancang khusus untuk memperkuat pengawasan ruang digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa sistem ini telah melalui tahap uji coba selama setahun dan siap digunakan secara optimal. “Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada,…
Atasi Kelangkaan, Pemerintah Minta SPBU Swasta Berkolaborasi Dengan Pertamina Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan VIVO kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa solusi terbaik adalah kolaborasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan pasokan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah telah memberikan ruang impor lebih besar bagi badan usaha. “Kuotanya itu 110% dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi saya katakan bahwa, contoh perusahaan A dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10%. Berarti…
Pemerintah Dorong Kolaborasi SPBU Swasta dengan Pertamina Untuk Atasi Kelangkaan BBM Oleh : Ragiman Kuntoro Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian swasta belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Publik tentu berharap akses terhadap energi vital seperti BBM tidak terganggu, terlebih di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara SPBU swasta dan PT Pertamina (Persero) sebagai langkah nyata mengatasi permasalahan pasokan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah sudah memberi ruang lebih besar bagi badan usaha…
TNI-Polri Bersatu, Saatnya Masyarakat Jaga Demokrasi Sehat Tanpa Anarkisme Jakarta – Sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditegaskan kembali sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Soliditas kedua institusi ini dipandang penting untuk mencegah potensi provokasi dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Hery Purnomo, menekankan bahwa TNI-Polri di daerah selalu berkomitmen menjaga situasi kondusif. “Tidak ada keraguan bagi seluruh personel TNI-Polri khususnya di Kalsel untuk terus menjaga hubungan solid dan kekompakan demi daerah yang kondusif,” kata Hery. Ia menambahkan, keharmonisan hubungan antar aparat…
Publik Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset Oleh: Dewi Amara Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan kesiapan lembaganya apabila pembahasan RUU tersebut dilimpahkan ke komisinya. Ia menegaskan, baik pimpinan maupun anggota sudah siap menjalankan tugas jika kepercayaan itu diberikan. Menurut Nasir, teknis pembahasan bisa diatur sesuai kebutuhan, apakah berjalan paralel dengan rancangan…
Pemerintah Tegaskan Komitmen pada Tuntutan 17+8 lewat RUU Perampasan Aset Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini dipandang penting untuk memperkuat tata kelola negara sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang menghendaki langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sejalan dalam mendorong RUU tersebut. “Komitmen politiknya sudah satu. Jadi, bersabar sedikit saja soal RUU Perampasan Aset,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan, karena inisiatif RUU kini…
Pemerintah Siapkan Asrama dan Fasilitas Lengkap untuk Sekolah Rakyat Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka dari keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada ribuan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta. “Saya terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya,” tutur Presiden Prabowo. Presiden kemudian menyampaikan bahwa penyediaan asrama dan fasilitas lengkap menjadi upaya konkret pemerintah agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan optimal. “Setiap anak Indonesia berhak belajar…
Pemerintah Targetkan 165 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Oktober 2025 Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pada Oktober 2025 mendatang, sebanyak 165 Sekolah Rakyat ditargetkan siap beroperasi untuk melayani anak-anak bangsa, terutama dari keluarga sederhana. “Saya dapat laporan akhir September, dua minggu, tiga minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Dan insya Allah Oktober saya diminta meresmikan,” ujar Presiden Prabowo saat mengunjungi Sekolah Rakyat Margaguna Prabowo menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di desil 1, tetapi juga dapat diakses…