Pemerintah Terus Perkuat Pengawasan dan Pemutusan Akses untuk Berantas Judi Daring Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring melalui pengawasan ketat, penindakan tegas, serta kolaborasi lintas lembaga. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah terus memperkuat moderasi konten dan memastikan setiap platform digital bertanggung jawab menurunkan konten bermuatan perjudian. Menurut Alexander, upaya itu dijalankan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang mewajibkan platform merespons laporan dan menghapus konten judi daring dalam batas waktu yang telah ditentukan. “Apabila tidak patuh, Kemkomdigi dapat memberikan teguran hingga sanksi administratif…
Author: Kata Indonesia
Layak Dapat Gelar Pahlawan, Bangsa Apresiasi Peran Soeharto Dalam Stabilitas dan Pembangunan Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan keputusan yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap kontribusi historisnya bagi stabilitas nasional dan pembangunan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa proses penetapan tersebut telah melalui mekanisme ketat sesuai ketentuan Dewan Gelar. Ia menegaskan bahwa “Pemerintah memberikan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi panjang Soeharto dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi Indonesia,” tegasnya. Presiden Prabowo kemudian menilai bahwa momentum pemberian gelar tersebut diharapkan mampu memperkuat…
Koperasi Desa Merah Putih Solusi Pemerataan Akses Modal dan Distribusi Ekonomi di Daerah Oleh: Yusuf Rinaldi Pemerataan ekonomi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuatan desa. Lebih dari 43 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke memiliki potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya yang luar biasa, namun selama ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Pemerintah, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga sebagai fondasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah mengebut…
Koperasi Desa Merah Putih Penggerak Pemerataan Ekonomi di Daerah Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan 80 ribu KDMP beroperasi penuh pada akhir 2026 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa. “Pembangunan fisik, gudang, gerai, serta sarana pendukung lainnya ditargetkan selesai pada Maret 2026. Kami ingin KDMP menjadi penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ferry Juliantono. Program KDMP merupakan inisiatif…
Pemerintah Percepat Transformasi Kesehatan Papua Lewat CKG dan Digitalisasi Layanan Oleh: Sylvia Mote Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan di Papua melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejak 2024 menjadi salah satu instrumen utama peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini hadir untuk memperluas pemeriksaan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat peran puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan. Dengan cakupan yang semakin luas, CKG memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat Papua kini lebih adaptif dan berorientasi pada pemerataan layanan. Di Kabupaten Manokwari, tingginya partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan keberhasilan kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Berdasarkan data Dinas…
Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Papua untuk Perkuat Layanan Publik JAYAPURA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi prioritas mengingat ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan perlunya percepatan pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan yang hingga kini masih berjalan lambat maupun belum terealisasi. Ia menjelaskan bahwa beberapa proyek strategis masih memerlukan perhatian serius, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan…
Program CKG dan Percepatan Pembangunan Faskes Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Papua JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. “Pada Jumat (14/11) telah dilakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan untuk membahas kelanjutan pembangunan fasilitas rumah sakit di Papua,” ujar Mathius D. Fakhiri. …
Pengesahan RKUHAP Demi Modernisasi Peradilan, Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi Oleh: Nadira Putri Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat dalam empat dekade terakhir. Dorongan pemerintah ini tidak hanya bertujuan memperbarui norma hukum yang telah berusia lebih dari 40 tahun, tetapi juga memastikan bahwa pengadilan Indonesia mampu memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang dituntut masyarakat. …
Perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Riau bisa dilakukan lewat pendaftaran dan administrasi tanah ulayat. Upaya ini sekaligus dapat mengurangi tingkat konflik, sengketa hingga klaim oleh oknum tertentu terhadap kepemilikan tanah. Rencana ini mendapat sambutan positif karena melibatkan sinergi banyak pihak. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Polda Riau, LAMR bersama Kanwil BPN Provinsi Riau serta peran akademisi serta kepala daerah di kabupaten/kota. Mereka membahasnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kanwil BPN Riau, Senin (17/11/2025). “Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang sangat besar atas pengelolaan tanah dan tata ruang yang…
Pengesahan RKUHAP Jadi Tonggak Reformasi, Publik Diimbau Menilai Secara Objektif Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa revisi KUHAP sudah menjadi kebutuhan mendesak karena dinamika hukum dan teknologi berkembang pesat. Ia menyebut tantangan baru menuntut sistem yang lebih…
Penghormatan Negara untuk Soeharto Menghadirkan Harapan Baru dalam Narasi Sejarah Oleh: Agra Hermawan Penghormatan negara terhadap Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, melalui proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional kembali menegaskan bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam menghargai perjalanan sejarahnya. Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bagian dari proses panjang untuk memberikan tempat yang layak bagi tokoh yang telah mengabdikan hidupnya kepada pembangunan Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menilai warisan kepemimpinan dengan cara yang objektif, berimbang, dan berlandaskan kepentingan bangsa. Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, memandang dukungan terhadap pengajuan…
Publik Tak Perlu Terjebak Provokasi Demo Gelar Pahlawan Soeharto Oleh: Fajar Dwi Santoso Jangan sampai publik terjebak ke dalam ajakan demonstrasi dan adanya upaya provokasi dari segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Beragam elemen masyarakat melihat dengan sangat jelas bahwa memang ada semacam upaya provokasi, yang mana hal tersebut sebagai langkah yang dapat menggoyahkan ketertiban umum serta menciptakan gesekan horizontal yang justru akan semakin merugikan khalayak luas. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 pada 10 November 2025 dinilai sudah…