Arahan Presiden Prabowo, Program Revitalisasi Sekolah 2026 Diperluas

Arahan Presiden Prabowo, Program Revitalisasi Sekolah 2026 Diperluas

Jakarta – Pemerintah memperluas Program Revitalisasi Sekolah pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Program ini dijalankan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan transformasi ekonomi nasional.

 

Perluasan program revitalisasi sekolah pada 2026 mencakup puluhan ribu satuan pendidikan di berbagai daerah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Fokus revitalisasi tidak hanya pada perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pada peningkatan standar keselamatan, kelayakan ruang belajar, serta dukungan fasilitas pendukung pembelajaran yang lebih modern dan adaptif.

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan mandat langsung Presiden yang harus dijalankan secara cepat, tepat, dan merata. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi sekolah yang berada dalam kondisi membahayakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

 

“Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Ini adalah arahan langsung Presiden agar negara hadir secara nyata di ruang-ruang pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

 

Selain itu, pemerintah juga mendorong pola pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola dan pelibatan masyarakat lokal. Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah penerima program.

 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik perluasan program tersebut dan menilai revitalisasi sekolah sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal dan perdesaan yang selama ini belum tersentuh perbaikan menyeluruh.

 

“Perluasan revitalisasi sekolah sangat penting agar anak-anak di daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Infrastruktur yang layak adalah syarat dasar untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan berkeadilan,” kata Hetifah.

 

Program revitalisasi sekolah 2026 juga diarahkan untuk mendukung transformasi pembelajaran, termasuk kesiapan sekolah dalam menghadapi digitalisasi pendidikan. Pemerintah secara bertahap akan melengkapi sekolah dengan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

 

Dengan perluasan cakupan dan penguatan kebijakan tersebut, pemerintah berharap Program Revitalisasi Sekolah 2026 mampu menjadi pengungkit utama peningkatan mutu pendidikan nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025