• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Apresiasi Satu Dekade Jokowi, Ulama Ajak Masyarakat Dukung Transisi dan Keberlanjutan oleh Prabowo-Gibran

Apresiasi Satu Dekade Jokowi, Ulama Ajak Masyarakat Dukung Transisi dan Keberlanjutan oleh Prabowo-Gibran

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 September 2024

Jakarta — Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi mampu mewujudkan pembangunan bagi Indonesia. Oleh karenanya, ulama mengajak masyarakat untuk mendukung penuh adanya transisi pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Sejauh ini pemerintahan Presiden Jokowi telah membawa perubahan signifikan bagi bangsa Indonesia. Berbagai capaian telah berhasil direalisasikan, seperti pembangunan infrastruktur, kemajuan sektor ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengapresiasi seluruh hal tersebut, para tokoh agama dan ulama menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian Presiden Jokowi dalam memajukan bangsa.

Wakil Ketua MUI, KH. Marsudi Syuhud mengungkapkan rasa syukurnya bahwa nyatanya Tanah Air hingga kini tetap dalam kondisi yang aman dan nyaman.

“Kami bersyukur bahwa Indonesia sampai detik ini dalam kondisi yang aman dan nyaman, kita bersyukur di situ,” ucapnya.

“Banyak negara yang hari ini untuk membangun saja tidak bisa. Karena membangun itu sebuah kewajiban. Pembangunan itu bisa berkaitan dengan infrastruktur atau kesejahteraan bangsa,” tambah Marsudi.

Lebih lanjut, dirinya sangat meyakini bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu melanjutkan seluruh program Presiden Jokowi.

“Saya yakin pemerintah mendatang akan bisa meneruskan berbagai langkah presiden terdahulu, dan diteruskan lagi sesuai rencana-rencana besar. Seluruhnya harus saling menyambung, jangan sampai rencana besar yang sudah di tahap ini tidak diteruskan,” kata Waketum MUI tersebut.

Menurut Kyai Marsudi, sangat penting bagi masyarakat untuk dapat mengawal kelancaran transisi pemerintahan mendatang.

“Kita berbangsa dan bernegara ini bisa tertib dan rukun kalau menghargai aturan-aturan yang dimulai dari konstitusi, sampai UU dan aturan apapun. Kalau orang sudah memegang ini, maka akan ada situasi apapun di bangsa Indonesia akan bisa teratur,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa menjadi penting bagi masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan pada pemerintahan yang baru dalam memimpin.

“Mari kita memberikan kesempatan pada pemerintahan yang baru untuk memimpin penyelenggaraan negara. Itu menurut saya konsekuensi dari demokrasi, dan terpilihnya Prabowo-Gibran kita beri kesempatan untuk bekerja,” serunya.

Baginya, terpilihnya pemerintahan mendatang merupakan kemenangan bagi bangsa Indonesia dan sebagai bukti baiknya iklim demokrasi.

“Terpilihnya Prabowo dan Gibran tidak hanya kemenangan bagi mereka, namun kemenangan bangsa Indonesia. Karena Pemilu yang damai, tertib itu menjadi bagian dari kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” ujar Abdul Mu’ti.

Seluruh seruan tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi antara rakyat, pemerintah dan pemuka agama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan baru.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.