Apresiasi Mengalir atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Apresiasi Mengalir atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Jakarta – Keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden Soeharto menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah yang diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 ini dinilai sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Soeharto dalam pembangunan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan panjang yang melibatkan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP). “Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu yang berjasa besar bagi republik ini,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

 

Apresiasi juga datang dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel menilai, pemberian gelar itu layak mengingat kontribusi besar Soeharto terhadap kemajuan bangsa. “Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” kata Gobel seperti dilansir situs resmi Fraksi NasDem DPR RI.

 

Dukungan serupa datang dari kalangan tokoh agama dan organisasi masyarakat. Tokoh muda Nahdliyin Jawa Timur KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan menyebut, pengakuan atas jasa Soeharto merupakan langkah berimbang dalam melihat sejarah. “Sebagai manusia biasa tentu beliau tidak luput dari salah dan khilaf. Bahkan Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini, walaupun dosanya juga besar,” ujarnya.

 

Dari Nusa Tenggara Barat, cucu Pahlawan Nasional TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani, turut menyambut baik keputusan pemerintah.

 

Ia menilai Soeharto layak mendapat gelar pahlawan karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis sebagai negara merdeka.

 

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga mendukung keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa Presiden Soeharto merupakan sosok pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi untuk membangun bangsa dan negara.

 

“Karena selama 30 tahun dari kepemimpinan beliau sebagai presiden, saya tahu pasti beliau adalah seorang pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun bangsa dan negara,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Din Syamsuddin mengatakan bahwa karena komitmen tersebutlah Presiden ke-2 RI tersebut disebut sebagai bapak pembangunan bangsa.

 

Direktur Eksekutif ToBe Institute Mochamad Imamudinussalam menambahkan, penetapan ini sudah melalui prosedur resmi. “Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat. Sejarah membuktikan beliau berjasa besar dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa,” tegasnya.

 

Ia juga menepis anggapan bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan bentuk pemutihan sejarah atau legitimasi politik. Menurutnya, penghargaan kenegaraan tidak berarti menghapus kritik, melainkan mengakui kontribusi luar biasa seseorang terhadap bangsa dan negara.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia. Kalau standar penilaian kita adalah kesempurnaan moral, maka tak seorang pun akan layak disebut pahlawan,” pungkas Imam.

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025