Apresiasi Langkah Pemerintah Cegah Judi Daring di Kalangan Anak

Apresiasi Langkah Pemerintah Cegah Judi Daring di Kalangan Anak

Oleh : Nancy Dora

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran judi daring terhadap anak-anak patut diapresiasi sebagai langkah konkret dalam melindungi generasi muda dari ancaman dunia digital. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya adalah maraknya perjudian daring yang mulai menyasar kelompok usia di bawah umur.

 

Data yang diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan bahwa sebanyak 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar judi daring. Angka ini merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan, mengingat dampak negatif dari perjudian terhadap perkembangan mental, sosial, dan ekonomi anak-anak. Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak. Pengesahan PP ini juga merupakan bagian dari kebijakan Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (TUNAS), yang bertujuan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman di dunia maya, termasuk perjudian daring, perundungan siber, eksploitasi, serta kecanduan media sosial.

 

Dalam proses penyusunan regulasi ini, pemerintah telah menggelar konsultasi publik dengan menjaring 287 masukan dari 24 pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi non-pemerintah, dan pakar digital dari dalam dan luar negeri. Selain itu, tujuh kali forum diskusi kelompok (FGD) dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian guna memastikan kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menemukan solusi terbaik dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia digital.

 

Selain upaya dari pemerintah, keterlibatan orang tua menjadi faktor kunci dalam mencegah anak-anak terpapar judi daring. Menurut pegiat Literasi Gun Gun Siswadi, peran orang tua sangat penting dalam memantau aktivitas digital anak-anak. Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan meliputi pemasangan perangkat lunak parental control, pengawasan terhadap aktivitas daring, serta edukasi kepada anak tentang bahaya perjudian daring. Jika ditemukan tanda-tanda kecanduan judi daring, orang tua diimbau untuk segera berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga profesional guna mendapatkan solusi yang tepat.

 

Dampak dari perjudian daring terhadap anak-anak sangat berbahaya. Selain dapat menyebabkan kecanduan, aktivitas ini juga berpotensi merusak moral, mengganggu perkembangan psikologis, serta menimbulkan masalah ekonomi bagi keluarga. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang sudah terjerumus dalam judi daring cenderung mengalami gangguan emosi, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, hingga mengalami penurunan prestasi akademik. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat menyebabkan masa depan anak-anak terancam dan berujung pada meningkatnya angka kenakalan remaja.

 

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain regulasi yang ketat, perlu adanya edukasi yang masif tentang bahaya judi daring, baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun di ruang publik. Literasi digital bagi orang tua dan anak-anak juga harus ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengenali dan menghindari potensi bahaya di dunia maya.

Selain itu, platform digital dan penyedia layanan internet juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa konten perjudian tidak mudah diakses oleh anak-anak. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, upaya untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak dapat lebih efektif.

 

Pemerintah telah membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan konten perjudian daring agar dapat segera ditindaklanjuti. Situs atau aplikasi yang terindikasi memfasilitasi perjudian dapat dilaporkan melalui aduankonten.id atau melalui berbagai kanal komunikasi yang telah disediakan. Langkah ini bertujuan untuk memberantas konten negatif secara lebih cepat dan mencegah anak-anak dari paparan perjudian daring.

 

Pengesahan PP TUNAS menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital. Upaya ini harus terus dikawal agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan awal. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan perlu dilakukan guna memastikan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman digital.

 

Kehadiran kebijakan ini juga membuktikan bahwa negara hadir dalam menjaga generasi muda dari dampak negatif dunia digital. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan judi daring yang menyasar anak-anak dapat diberantas secara efektif. Keamanan digital bagi anak-anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban bersama yang harus terus diperjuangkan demi masa depan bangsa yang lebih baik

 

*Penulis adalah Pegiat anti judi daring

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara

By 0

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara Oleh: Alexander Royce Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara sama sekali tidak main-main dalam misi suci melindungi uang rakyat. Koruptor dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak menyembunyikan hasil kejahatannya, karena instrumen pemiskinan sudah di depan mata. Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud komitmen politik tingkat tinggi rezim saat ini. DPR menargetkan agar beleid strategis ini segera diketok palu. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyampaikan komitmen parlemen bahwa RUU ini ditargetkan rampung selambatnya akhir tahun. Beliau menekankan landasan filosofis utama regulasi ini adalah menjamin kepastian pemulihan atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya aturan ini, percepatan pengembalian aset negara diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif, sistematis, dan terukur. Lebih lanjut, pimpinan komisi hukum tersebut menekankan bahwa proses pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Mengingat cakupan RUU yang sangat luas dan berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum lain—seperti kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana—penyelarasan norma mutlak dibutuhkan. Kehati-hatian ini menjadi jaminan agar kelak RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi pedang keadilan murni bagi rakyat, dan bukan menjadi alat kriminalisasi yang rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Langkah proaktif nan strategis ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet pemerintahan saat ini tidak sekadar bermain pada narasi populis, tetapi benar-benar membenahi fondasi hukum dari hulu ke hilir. Melalui harmonisasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang sangat solid, negara bertekad memastikan setiap celah pelarian harta haram para koruptor akan ditutup rapat tanpa kompromi. Dukungan pengesahan undang-undang ini tak hanya menggema dari parlemen, tetapi juga mengalir deras dari aparat penegak hukum di garis depan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi salah satu garda terdepan yang antusias menyambut regulasi ini. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, secara meyakinkan menyatakan kehadiran aturan perampasan aset akan memberikan amunisi baru yang luar biasa ampuh dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut perwira menengah tersebut, regulasi ini bukan sekadar alat penyitaan biasa, melainkan instrumen pamungkas yang menyuntikkan efek jera luar biasa bagi pelaku rasuah. Pemiskinan terhadap koruptor diyakini menjadi hukuman yang paling ditakuti. Namun, kepolisian juga bijak menegaskan bahwa implementasi penyitaan aset ini kelak harus senantiasa berpijak kokoh pada asas kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pelaksanaannya dipastikan akan berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu.…

All Rights Reserved © 2025