Apresiasi Keberhasilan Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO OPM di Mimika

Apresiasi Keberhasilan Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO OPM di Mimika

Oleh: Yomani Karu

Satgas Damai Cartenz kembali mencatat prestasi gemilang dengan berhasil menangkap salah satu pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Penangkapan kali ini menargetkan Lupa Waker alias Lupa Walo, pimpinan TPNPB-OPM wilayah Puncak, di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Prestasi ini bukan hanya sekedar pencapaian bagi tim keamanan, tetapi juga membawa harapan baru bagi upaya penegakan hukum dan perdamaian di wilayah Papua. Aksi ini memperlihatkan komitmen Satgas Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah yang selama ini menjadi sorotan karena konflik berkepanjangan.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengonfirmasi bahwa Lupa Waker ditangkap pada Minggu, 19 Mei 2024. Lupa Waker yang dikenal juga dengan nama Lupa Walo adalah anggota aktif Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Puncak dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor DPO: 2/II/Res 1.13/2024 Reskrim.
Ia diduga terlibat dalam berbagai tindakan kriminal, termasuk pembakaran camp dan alat berat milik PT. Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada Februari 2021.
Penangkapan Lupa Waker tidak lepas dari peran serta masyarakat setempat yang memberikan informasi berharga mengenai keberadaannya. AKBP Bayu Suseno, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat tersebut menjadi kunci bagi Satgas untuk segera melakukan aksi penangkapan. Respon cepat dari tim menunjukkan kolaborasi yang efektif antara aparat keamanan dan warga dalam menjaga ketertiban di Papua.
Selain menangkap Lupa Waker, Satgas Damai Cartenz juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah satu bilah sangkur, dompet, noken, noken kepal, KTP atas nama Les Mosip, uang tunai sebesar Rp113.000, dan dua unit telepon genggam.
Barang-barang bukti ini kini sedang diperiksa intensif oleh penyidik di Posko Satgas Damai Cartenz di Timika untuk menggali lebih dalam keterlibatan Lupa Waker dengan aktivitas kelompok TPNPB-OPM.
Langkah selanjutnya dari Satgas Damai Cartenz adalah melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tiga DPO lainnya yang juga terlibat dalam pembakaran camp PT Unggul pada tahun 2021. Kombes Faizal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini dan akan terus berupaya menangkap anggota KKB lainnya yang masih buron.
Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif di Papua, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Keberhasilan penangkapan Lupa Waker adalah bukti nyata bahwa upaya penegakan hukum di Papua sedang berjalan dengan baik. Ini juga mengirimkan pesan kuat kepada kelompok-kelompok bersenjata lainnya bahwa aparat keamanan tidak akan tinggal diam dan akan terus berusaha keras untuk menegakkan hukum.
Satgas Damai Cartenz dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat, terus memperlihatkan dedikasi dan komitmen mereka dalam menciptakan perdamaian di wilayah yang selama ini diwarnai konflik.
Situasi keamanan di Papua memang sering kali menjadi tantangan besar. Kelompok-kelompok separatis seperti TPNPB-OPM kerap kali melakukan aksi-aksi kekerasan yang mengganggu stabilitas daerah. Namun, dengan keberhasilan operasi seperti ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses perdamaian dan pembangunan di Papua. Masyarakat pun dapat merasakan langsung hasil dari upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya menangkap anggota OPM memerlukan strategi dan persiapan yang matang. Peran intelijen dan informasi dari masyarakat sangat vital dalam operasi seperti ini. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, aparat keamanan dapat bertindak lebih cepat dan efektif. Selain itu, koordinasi antar instansi juga menjadi kunci sukses dalam operasi penangkapan tersebut.
Penangkapan Lupa Waker juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas di wilayah konflik. Hal ini tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dalam jangka panjang, diharapkan upaya-upaya seperti ini dapat membantu mengurangi aktivitas kelompok bersenjata dan membawa stabilitas yang berkelanjutan di Papua.
Operasi Satgas Damai Cartenz yang sukses ini juga diharapkan bisa menjadi model bagi operasi-operasi keamanan lainnya di wilayah konflik. Pendekatan yang humanis, cepat, dan tepat sasaran, serta dukungan masyarakat, terbukti efektif dalam menanggulangi ancaman dari kelompok bersenjata.
Ke depan, kolaborasi yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga Papua.
Dengan semakin banyaknya anggota OPM yang berhasil ditangkap, diharapkan Papua dapat berangsur-angsur pulih dari konflik berkepanjangan. Proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pun dapat lebih fokus dilakukan tanpa terganggu oleh aksi kekerasan. Pemerintah diharapkan terus mendukung upaya-upaya penegakan hukum ini dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan bagi aparat keamanan.
Keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam menangkap Lupa Waker harus menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus bekerja sama dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, koordinasi yang baik, dan dukungan dari masyarakat, penegakan hukum dan keamanan dapat diwujudkan.
Harapan besar ada pada keberlanjutan upaya ini untuk mencapai perdamaian yang hakiki di Papua. Semoga langkah ini menjadi awal dari serangkaian keberhasilan lainnya dalam menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Semarang

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

By 0

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global  Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.…

Ketahanan Ekonomi RI Menjadi Modal Menjaga Optimisme Nasional

By 0

Ketahanan Ekonomi RI Menjadi Modal Menjaga Optimisme Nasional  Oleh: Abdul Gofar Ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempertahankan optimisme nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan III 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berada dalam jalur positif dengan dukungan berbagai sektor produktif, peningkatan perdagangan, serta penguatan industri manufaktur. Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan tercatat mencapai Rp3.633,2 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp6.741,0 triliun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut memperlihatkan kemampuan Indonesia menjaga momentum pembangunan di tengah berbagai tantangan perekonomian internasional. Menurutnya, industri pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan andil mencapai 1,20 poin persentase. Selain itu, perdagangan menyumbang 0,94 poin persentase, konstruksi sebesar 0,62 poin persentase, serta sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi 0,49 poin persentase. Industri pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 5,87 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan tersebut didukung permintaan pasar domestik maupun internasional yang semakin membaik. Salah satu subsektor yang memperlihatkan perkembangan positif adalah industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan 7,09 persen. Kinerja ini ditopang peningkatan ekspor Crude Palm Kernel Oil (CPKO), produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO, serta pemanfaatannya untuk kebutuhan produksi biodiesel di dalam negeri. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga mencatatkan pertumbuhan 8,10 persen seiring meningkatnya produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan pupuk menjelang musim tanam. Sementara itu, industri logam dasar tumbuh mencapai 9,94 persen berkat peningkatan ekspor berbagai komoditas, termasuk katoda tembaga, nickel matte, dan aluminium. Perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil serta sepeda motor, turut menunjukkan perkembangan dengan pertumbuhan 7,14 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 5,46 persen dan tahun 2024 sebesar 4,85 persen. Sebelum pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah indikator makroekonomi juga telah memberikan gambaran positif mengenai kondisi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai stabilitas harga, perkembangan industri manufaktur, dan kinerja perdagangan luar negeri menjadi tiga faktor penting yang menjaga kekuatan ekonomi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui koordinasi kebijakan yang berkelanjutan. Dari sisi harga, inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen. Inflasi inti juga melambat menjadi 2,56 persen, sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 3,24 persen. Meskipun demikian, kelompok pangan bergejolak masih perlu mendapatkan perhatian karena mengalami inflasi 5,81 persen akibat kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau turut memengaruhi produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan.…

All Rights Reserved © 2025