• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Apresiasi Capaian Kerja Pemerintahan Jokowi Masifkan Pembangunan Infrastruktur

Apresiasi Capaian Kerja Pemerintahan Jokowi Masifkan Pembangunan Infrastruktur

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 August 2024

Apresiasi Capaian Kerja Pemerintahan Jokowi Masifkan Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Novia Adelia

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasuki masa akhir dengan sederet capaian yang patut diapresiasi. Salah satu aspek yang paling menonjol dari masa kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, di mana pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa saja, tetapi menyentuh ke seluruh wilayah-wilayah terluar, daerah pinggiran, dan desa-desa.

Dengan keberhasilan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi telah berhasil memperkuat konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha. Misalnya, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lestari Adnan, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol yang masif telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor transportasi, khususnya angkutan bus.
Infrastruktur yang semakin terkoneksi membuat perjalanan antar kota menjadi lebih cepat dan nyaman, sehingga banyak masyarakat yang beralih dari moda transportasi lain ke bus. Hal ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan roda ekonomi di sektor transportasi.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, APBN telah menjadi tulang punggung bagi berbagai proyek pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, yang tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menekankan pentingnya membangun dari pinggiran. Visi ini diwujudkan melalui pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, serta penambahan 2.700 kilometer jalan tol baru dan 6.000 kilometer jalan nasional.
Selain itu, pemerintah juga membangun 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Semua ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan capaian yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dampak dari pembangunan infrastruktur ini pun mulai terlihat jelas. Salah satu yang paling mencolok adalah penurunan biaya logistik. Sebelum pemerintahan Jokowi, biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun pada tahun 2023 angkanya berhasil ditekan hingga 14 persen.
Penurunan ini tidak hanya menguntungkan para pengusaha, tetapi juga masyarakat, karena harga barang menjadi lebih terjangkau. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Jika sebelumnya Indonesia berada di peringkat 44 dalam hal daya saing, kini negara ini naik ke peringkat 27 pada tahun 2024.
Tidak hanya infrastruktur fisik, APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu contohnya adalah melalui penyediaan dana abadi pendidikan yang telah memberikan beasiswa kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa. Beasiswa ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, APBN juga digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi kasar di seluruh jenjang pendidikan. Pembangunan infrastruktur juga membawa dampak positif bagi sektor kesehatan. Berkat dukungan APBN, prevalensi stunting di Indonesia berhasil ditekan dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023.
Selain itu, APBN juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023, bahkan setelah pandemi Covid-19 yang sempat mengguncang perekonomian global. Kemiskinan ekstrem juga berhasil ditekan dari 6,18 persen pada tahun 2014 menjadi 1,12 persen pada tahun 2023.
Capaian ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Banyak pihak yang merasa diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur ini, namun ada juga yang merasa bahwa proyek-proyek besar ini lebih banyak menguntungkan kalangan tertentu. Kritik seperti ini adalah hal yang wajar dalam proses pembangunan yang melibatkan berbagai kepentingan.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi telah memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Infrastruktur yang baik akan menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini menjadi contoh nyata bahwa dengan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, Indonesia mampu melakukan lompatan besar dalam pembangunan.
Tentunya keberlanjutan proyek-proyek ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Harapannya, pemerintahan baru nanti dapat melanjutkan momentum positif ini, sehingga Indonesia bisa terus bergerak maju menuju visi sebagai negara maju yang sejahtera.
Pada akhirnya, apresiasi terhadap capaian pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur adalah suatu keharusan. Namun, apresiasi ini harus disertai dengan evaluasi yang objektif agar pembangunan di masa depan bisa lebih baik lagi. Sebagai bangsa, kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Semarang

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.