• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Aparat Keamanan Terus Gencarkan Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Pemilu

Aparat Keamanan Terus Gencarkan Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Pemilu

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 20 May 2024

Aparat Keamanan Terus Gencarkan Patroli Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pasca Pemilu

Oleh Khairunisa Rahma

Aparat keamanan Republik Indonesia (RI) terus menggencarkan berbagai macam patroli untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan pada keamanan dan ketertiban di wilayah mastarakat (kamtibmas) dan menciptakan situasi yang kondusif pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meski gelaran pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah selesai bahkan sejak bulan Februari 2024 lalu, namun nyatanya tetap saja terdapat beberapa potensi ataupun kemungkinan akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Maka dari itu, aparat keamanan (apkam) terus menggencarkan berbagai macam upaya patroli guna bisa mengantisipasi agar potensi terjadinya gangguan kamtibmas tersebut tidak sampai terjadi dan situasi di tengah masyarakat terus dalam keadaan yang kondusif.

Dalam pelaksanaan patroli tersebut, aparat keamanan menjalankan amanat langsung dari Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang menginstruksikan agar pasca Pemilu suasana di tengah masyarakat tetap kondusif.

Sempat terjadi rapat tertutup bersama dengan seluruh jajaran aparat keamanan, yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan juga Jaksa Agung ST Burhanudin.

Menko Polhukam RI menyampaikan bahwa masih terjadi kemungkinan beberapa permasalahan, meski hal tersebut kecil, namun tetap patut untuk terus membuat aparat keamanan berwaspada dan bersiaga berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas pasca Pemilu 2024.

Maka dari itu, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan antisipasi akan terjadinya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dengan bantuan apkam dari seluruh jajaran termasuk TNI, Polri hingga agen intelijen seperti BIN hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS) juga terus bersiaga demi menjaga situasi tetap kondusif usai perhelatan pesta demokrasi tersebut.

Upaya antisipasi tersebut bertujuan supaya bisa mencegah dan mengamankan agar potensi akan terjadinya gangguan kamtibmas atau eskalasi di masyarakat tidak menjadi semakin lebar dan meluas.

Menanggapi bagaimana keseriusan seluruh jajaran aparat keamanan, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Sahroni menilai bahwa memang seluruh berjalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) hingga pasca pelaksanaan kontestasi politik tersebut di Indonesia berjalan dengan sangat kondusif.

Terlebih, jika misalnya terjadi perbandingan antara bagaimana perhelatan Pemilu pada tahun 2024 ini dengan perhelatan pesta demokrasi sebelumnya di Indonesia. Jelas sangat berbeda dari segi kondusivitas yang terjadi. Seluruh keberhasilan tersebut sama sekali tidak bisa lepas dari bagaimana peranan aparat keamanan pasukan gabungan TNI, Polri dan BIN dalam memastikan situasi di lapangan.

Sejauh ini, jajaran aparat keamanan memang terus menjaga soliditasnya dan juga terus memperhatikan sisi humanis dalam bertindak di lapangan, maka dari itu situasi di tengah masyarakat berhasil terkendalikan dengan kondusif.

Hal tersebut juga sebagaimana dengan kepastian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengngkapkan bahwa kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat (kamtibmas) dalam Pemilu 2024 hingga pasca pemungutan suara terus terkendali jika berbanding dengan Pemilihan Umum tahun 2019 lalu yang banyak terjadi peristiwa kerusuhan.

Bukan hanya menjadi salah satu indikator keberhasilan aparat keamanan saja, namun bagaimana kondusivitas yang tercipta selama proses Pemilu hingga pasca kontestasi politik itu, juga merupakan pertanda bahwa masyarakat kini mengalami peningkatan akan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Untuk itu, apresiasi sangat tinggi patut terucap kepada jajaran aparat keamanan pasukan gabungan yang terus tidak mengenal kata lelah dalam menggencarkan patroli dialogis dan segala macamnya untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas pasca Pemilihan Umum.

Segala tindakan yang aparat keamanan lakukan dalam rangka untuk menjaga kondisi agar terus kondusif di tengah masyarakat, penuh dengan perhitungan yang sangat matang dan tidak ada hal terjadi di luar kendali.

Semua pihak telah berjalan dengan sangat maksimal, mulai dari bagaimana persiapan hingga pelaksanaan Pemilu, kemudian terus mengawal kondusivitas kamtibmas bahkan sampai pasca Pemilihan Umum. Tidak terkecuali, semua jajaran aparat keamanan juga telah mengikuti instruksi yang telah mereka dapatkan dari pimpinan masing-masing dengan sangat baik.

Mengapa sangat penting menjaga kedamaian dan keamanan serta kamtibmas terus berjalan kondusif bahkan sampai pasca pelaksanaan Pemilu? Pasalnya Pemilihan Umum sendiri merupakan sebuah perhelatan yang sangat sakral dalam negara yang menjunjung asas demokrasi seperti di Indonesia ini, sehingga pastinya memerlukan pengamanan yang ekstra pula.

Dengan bagaimana gencarkan berbagai jenis patroli, bahkan hingga malam hari, termasuk terjalinnya upaya dialogis secara langsung kepada masyarakat dan para tokoh agama di akar rumput, menjadikan upaya antisipasi akan gangguan kamtibmas pasca Pemilu 2024 dari aparat keamanan berjalan dengan sangat lancar.

*) Pengamat Politik Lembaga Gala Indomedia

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

September 1, 2026

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

September 1, 2026

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemberantasan Korupsi Diperkuat lewat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset…

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Perkuat Mutu MBG, Pemerintah Tegakkan Disiplin Kepala SPPG Oleh: Rivka Mayangsar Program Makan Bergizi Gratis…

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur

By Kata IndonesiaSeptember 1, 20260

Pemerintah Jaga Mutu MBG lewat Pengawasan Ketat Kepala Dapur Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.