Anggota DPR RI, Rizki Sadig: DPR Terus Dorong Memperluas Jaringan Internet

Kominfo RI melaksanakan kegiatan Seminar Merajut Nusantara dengan tema “Pemanfaatan TIK untuk Sosial dan Bisnis” yang diisi oleh tiga narasumber yaitu Ir.A.Rizki Sadig.M.Si selaku Anggota DPR RI Komisi I, Ismail Cawidu selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Danti Nur Khalifah selaku Puteri Kebudayaan DKI Jakarta / Aktris FTV.

Dalam forum seminar live streaming dengan tema seminar merajut nusantara pemanfaatan TIK untuk sosial dan bisnis ini, Ir.A.Rizki Sadig.M.Si selaku Anggota DPR RI Komisi I menyampaikan bahwa dalam satu setengah tahun ini Indonesia mengalami masa kesulitan atau tertimpa musibah yaitu mengalami pandemi covid-19, di balik kesulitan ini atau di masa pandemi covid-19 ada hikmahnya yaitu kita dapat meningkatkan keterampilan atau kemampuan diri sendiri di bidang digital, dalam situasi pandemi yang kemudian dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada, di mana semua interaksi sosial baik di dunia bisnis, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sudah didominasi oleh dunia TIK, maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban agar tidak ketinggalan zaman sehingga bisa menyesuaikan diri dan juga kemudian berinteraksi dengan dunia digital seperti ini. Ir. A. Rizki Sadig, M.Si menyampaikan memang tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi setidaknya acara-acara seperti ini dimaksudkan oleh Pemerintah bersama DPR itu adalah untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh, bahwa hari ini semua ada di dalam genggaman kita, bahwa hari ini segala aktivitas yang berhubungan dengan interaksi sosial itu tidak lagi diperlukan hal yang ribet, tetapi semua tergantung kepada kemauan dari diri kita masing-masing. Pemerintah dan Anggota DPR telah mengupayakan secara maksimal untuk memperluas jaringan internet hingga kepelosok daerah agar tidak ada daerah yang tertinggal pada kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi, pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bergotong royong untuk mengoptimalkan kemajuan tekhnologi agar menjadi negara yang cepat berkembang pada perubahan dan kemajuan di era digital.

Pada kesempatan seminar live streaming dengan tema seminar merajut nusantara pemanfaatan tik untuk social dan bisnis ini, Ismail Cawidu selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menyampaikan Kemajuan TIK yg sangat pesat, menyebabkan perubahan dlm kehidupan yg melahirkan perbuatan hukum baru TIK dikembangkan untuk menjaga, memelihara & memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional bahwa TIK berperan penting dalam perdagangan & pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peringkat literasi digital di Indonesia masih berada pada level sedang di angka 3,47. Dalam memanfaatkan TIK untul social dan bisnis pengguna internet harus memahami ketentuan UU No 11/2002 Jo UU No 19/2019 tentang ITE, pengguna internet harus mengikuti ketentuan hukumnya, tingkatkan pengetahuan dan pemahaman menggunakan TIK, juga pro aktif mengikuti perkembangan TIK, dalam memanfaatkan TIK harus berpedoman Asas UU ITE Pasal 3 yang menjelaskan tentang kepastian hukum, manfaat TIK, kehati – hatian, I’tikad baik, dan juga netral tekhnologi. Ismail Cawidu juga membahas tentang kebebasan dalam berkomunikasi yaitu Dengan jaminan kebebasan berkomunikasi dan Berpendapat tersebut, maka negara tidak melakukan penapisan konten informasi secara langsung, tanpa melalui pengaturan UU.
Negara memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap WN untuk berkreasi meningkat-kan kesejahteraannya. Negara hanya memberikan batasan ttg apa yang tidak boleh dilakukan agar tercipta keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Negara tidak menapis informasi atau konten dari manapun kecuali bertentangan dengan UU melalui proses hukum. Dalam bidang sosial, ( Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Agama ) anda bebas berekspresi, bebas menulis apa saja yang anda suka, bebas mengirim informasi kepada siapa saja, bebas mengupload Gambar/foto/ video/ sketsa/Grafis, film/ animasi/ kartun/Atau mengakses konten yang disukai, tetapi harus sesuai aturan dan ketentuan UU ITE. Ismail Cawidu Selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan closing statement internet adalah barang mahal, sumber daya terbatas, pemerintah sangat bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin untk memperluas jaringan internet hingga ke pelosok daerah Indonesia, maka sebagai masyarakat atau pengguna internet harus bijak dalam berinternet dan harus memanfaatkan internet dengan baik.

Pada narasumber ketiga Danti Nur Khalifah selaku Puteri Kebudayaan DKI Jakarta / Aktris FTV juga menyampaikan di kegiatan seminar live streaming ini yaitu pemanfaatan TIK untuk sosial dan bisnis pada sosial media meliputi personal branding yaitu dalam pemanfaatan fitur sosial media, dan pembuatan portofolio, pada education sebagai sumber ilmu pelajaran dan dapat sharing pengetahuan, dan pada entertainment menjadi sarana hiburan, berkarya dan berkreativitas. Dalam karirnya Danti Nur Khalifah juga memanfaatkan TIK untuk sosial dan bisnis dengan personal branding, dimana dengan personal branding di sosial media ini dapat menjadikan lahan bisnis, dengan pola semakin orang tertarik untuk menyukai / menfollow sosial media kita maka para pelaku bisnis menawarkan kerjasama dengan system mempromosikan atau mengendorse produk usahanya itu salah satu dampak positif dalam memanfaatkan sosial media.

 

 

 

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara

By 0

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara Oleh: Alexander Royce Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara sama sekali tidak main-main dalam misi suci melindungi uang rakyat. Koruptor dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak menyembunyikan hasil kejahatannya, karena instrumen pemiskinan sudah di depan mata. Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud komitmen politik tingkat tinggi rezim saat ini. DPR menargetkan agar beleid strategis ini segera diketok palu. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyampaikan komitmen parlemen bahwa RUU ini ditargetkan rampung selambatnya akhir tahun. Beliau menekankan landasan filosofis utama regulasi ini adalah menjamin kepastian pemulihan atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya aturan ini, percepatan pengembalian aset negara diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif, sistematis, dan terukur. Lebih lanjut, pimpinan komisi hukum tersebut menekankan bahwa proses pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Mengingat cakupan RUU yang sangat luas dan berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum lain—seperti kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana—penyelarasan norma mutlak dibutuhkan. Kehati-hatian ini menjadi jaminan agar kelak RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi pedang keadilan murni bagi rakyat, dan bukan menjadi alat kriminalisasi yang rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Langkah proaktif nan strategis ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet pemerintahan saat ini tidak sekadar bermain pada narasi populis, tetapi benar-benar membenahi fondasi hukum dari hulu ke hilir. Melalui harmonisasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang sangat solid, negara bertekad memastikan setiap celah pelarian harta haram para koruptor akan ditutup rapat tanpa kompromi. Dukungan pengesahan undang-undang ini tak hanya menggema dari parlemen, tetapi juga mengalir deras dari aparat penegak hukum di garis depan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi salah satu garda terdepan yang antusias menyambut regulasi ini. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, secara meyakinkan menyatakan kehadiran aturan perampasan aset akan memberikan amunisi baru yang luar biasa ampuh dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut perwira menengah tersebut, regulasi ini bukan sekadar alat penyitaan biasa, melainkan instrumen pamungkas yang menyuntikkan efek jera luar biasa bagi pelaku rasuah. Pemiskinan terhadap koruptor diyakini menjadi hukuman yang paling ditakuti. Namun, kepolisian juga bijak menegaskan bahwa implementasi penyitaan aset ini kelak harus senantiasa berpijak kokoh pada asas kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pelaksanaannya dipastikan akan berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu.…

All Rights Reserved © 2025