Anggota DPR RI dari Sumatera Barat II Rezka Oktoberia menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar

Anggota DPR RI dari Sumatera Barat II Rezka Oktoberia menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar bertempat di Gedung Pertemuan Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

Rezka mengatakan, dengan sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya mengharapkan agar masyarakat bisa mengimplimentasikan dalam kehidupan sehari hari terkait dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Selain itu hadirnya tokoh-tokoh Limapuluh Kota, Bundo Kanduang, Pemuda dalam kesempatan tersebut diharapkan dapat membantu menyebarkan lebih luas terkait sosialisasi 4 pilar ini.

Ia menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan agar apa yang telah di sosialisasikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari di masyarakat luas sehingga kita bisa melindungi generasi muda dari gangguan apapun yang bisa memecah belah bangsa.

“Kami sangat mengharapkan apa yang telah kita sosialisasikan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari hari karena dengan bebasnya informasi saat ini, kita perlu melindungi generasi muda kita dari gangguan apapun yang bisa memecah belah bangsa ini,” ujar Uni Rezka Srikandi Luak 50.

Selain memaparkan 4 pilar kebangsaan, Rezka pun memanfaatkan momen tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat.

Gustin seorang ibu dari kecamatan Harau mengaku terkesan dengan acara yang dibuat Ibu Rezka Oktoberia. Menurutnya, Rezka merupakansalah satu wakil rakyat, bundo kanduang yang bisa diandalkan.

“Beliau orangnya baik, ramah, selain pro rakyat. Dan selalu membantu masyarakat yang kesulitan,” ujarnya.

Sementara, perwakilan Pemuda Andri, menambahkan kehadiran Uni Rezka sebagai wakil rakyat memberi angin segar bagi masyarakat karena masyarakat dan pemuda bisa mengeluarkan uneg uneg atau keluh kesahnya. Ia berharap, aspirasi masyarakat segera terealisasi.

“Uni Rezka orangnya amanah. Insyallah aspirasi masyarakat akan segera terlaksana,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut hadir pula para tokoh masyarakat Limapuluh Kota. Mereka antusias mengikuti acara tersebut.

“Kehadiran Bu Rezka sangat disambut masyarakat. Semoga Bu Rezka semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025