AMN Bisa Menjadi Miniatur Bhineka Tunggal Ika Rommy Fernando

AMN Bisa Menjadi Miniatur Bhineka Tunggal Ika
Rommy Fernando

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk membangun asrama bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota/kabupaten lain guna sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi.

Pembangunan asrama yang dikenal dengan Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 yang rencananya dibangun di 6 kota/kabupaten yakni Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu Asrama Mahasiswa Nusantara yang sudah dibangun berada di Surabaya dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 9.975 m², tepat di sebelah gedung arsip Pemprov Jatim.

Bangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya berupa hunian vertikal setinggi 5 lantai dengan mengadopsi konsep arsitektur tropis yang mengimplementasikan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau.

Beberapa fasilitas pendukung juga dibangun di Asrama Mahasiswa Nusantara diantaranya, perpustakaan/ruang baca, ruang belajar bersama, ruang seni, laboratorium, lapangan olahraga, ruang pembinaan entrepreneurship, dan lansekap.

Fasilitas pendukung di Asrama Mahasiswa Nusantara akan membantu pengembangan kempetensi mahasiswa agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
Bangunan AMN Surabaya terdiri dari 2 tower setinggi 5 lantai yang dilengkapi selasar penghubung di antara bangunan. Blok satu dihuni mahasiswa perempuan dan blok kedua asrama mahasiswa laki-laki. Secara keseluruhan AMN Surabaya dapat menampung 528 mahasiswa dengan fasilitas pendukung berupa kamar mandi dan toilet komunal, ruang ibadah bersama, klinik, kantor pengelola, ruang makan, dapur, ruang laundry, ruang sekuriti, dan lain-lain. Fasilitas penunjang lain yang ada di Asrama Mahasiswa Nusantara ini akan membuat mahasiswa merasa nyaman untuk menghuni AMN serta memberikan ruang untuk bisa fokus terhadap belajar dan dan meraih prestasi. Mahasiswa juga tidak perlu pusing untuk memikirkan tempat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, mandi, ibadah, serta mencuci baju, karena AMN menyediakan berbagai fasilitas untuk kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa juga akan diberikan keamanan dengan adanya sekuriti yang siap menjaga dan mengawasi gedung AMN.
Diketahui, Gedung AMN di Surabaya ini akan dihibahkan dan dikelola oleh Kemendikbud Ristek bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Ketentuan ini tertuang dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2021 yang berbunyi ‘Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pengelolaan AMN’ serta ‘Untuk melaksanakan pengelolaan AMN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mendayagunakan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri sebagai unit pengelola AMN’. Sedangkan BIN akan menyelenggarakan program pembinaan bagi mahasiswa penghuni AMN.
Pengelolaan AMN oleh Kemendikbud Ristek merupakan sebagai suatu keharusan, mengingat AMN adalah wadah untuk menampung mahasiswa dari seluruh daerah Indonesia yang berkuliah di Surabaya. Terlebih Asrama Mahasiswa Nusantara juga merupakan program beasiswa yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Surabaya. Maka, Kemendikbud Ristek mempunyai tanggung jawab dalam mengelola AMN. Pengelolaan AMN ini juga harus sejalan dengan tujuan dibangunnya AMN yaitu untuk meningkatkan nilai kebhinekaan nasional dan rasa persaudaraan sebangsa bagi mahasiswa yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama dan berasal dari berbagai perguruan tinggi perlu dilakukan pembauran mahasiswa melalui pembangunan dan pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara. Untuk itu Kemendikbud Ristek akan menggandeng lembaga terkait dalam hal ini BIN untuk melakukan program pembinaan bagi mahasiwa penghuni AMN.
Pembinaan mahasiswa yang menghuni AMN dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman mengenai; wawasan Kebangsaan, kewarganegaraan, karakter pelajar Pancasila, bela negara, kewirausahan, kepemimpinan, dan kepeloporan. BIN akan menjadi leading sector dalam program pembinaan sesuai indikator yang disebutkan. Penulis menilai, BIN memiliki kapasitas dalam melakukan program pembinaan untuk mahasiswa AMN. pasalnya, BIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bekerja di bidang intelijen untuk menjaga kemanan serta ketahan nasional. Program pembinaan yang dilakukan di AMN akan menjadi wadah yang dapat mencerminkan indahnya kebhinekaan di antara beragam perbedaan dari setiap mahasiswa yang akan menempati bangunan tersebut.
Visi dari pembangunan AMN ini adalah menyatukan perbedaan mahasiswa yang datang dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sehingga mereka bisa berbaur dari berbagai Suku, Agama, dan Ras. Untuk itu, BIN selaku leading sector dalam melakukan pembinaan kepada mahasiswa AMN harus bisa menyiapkan format Bhinneka Tunggal Ika secara substantif, yang merupakan nafas dari Asrama Mahasiswa Nusantara. Dengan pembinaan yang tepat maka akan bisa memberikan satu apresiasi dari perbedaan dan keberagaman dari masing-masing suku, adat, bahasa, dan agama, dari masing-masing mahasiswa yang ada di Asrama Mahasiswa Nusantara ini.
*Penulis Merupakan Analis pada Lembaga Kajian Nusantara

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025