Akses Terisolir, BIN RI Kirimkan Logistik di Kampung Pameungpeuk Melaui Door to Door

Akses Terisolir, BIN RI Kirimkan Logistik di Kampung Pameungpeuk Melaui Door to Door

Akses menuju beberapa lokasi bencana di Cianjur masih sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat. Hal ini mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyalurkan bantuan menggunakan motor secara door to door, salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Kampung Pameungpeuk Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur.

Hingga saat ini, BIN masih menyalurkan berbagai bantuan hingga pengiriman logistik untuk membantu warga terdampak gempa Cianjur.

Deputi Komunikasi dan Informasi BIN RI, Prabowo Ajie menjelaskan bahwa pihaknya bekerja keras mengirimkan bantuan, bahkan dengan menggunakan sepeda motor. Pasalnya, untuk bisa mencapai titik pengungsian warga, mustahil bisa dicapai dengan menggunakan mobil truk boks karena aksesnya yang rawan dan sama sekali tidak bisa dilalui oleh mobil.

“Terpaksa kami turunkan dan diangkut menggunakan sepeda motor, hingga ke titik pengungsian,” kata Ajie.

Beberapa jenis bantuan yang disalurkan ke Kampung Pameungpeuk yakni mie instan, beras, air mineral, pampers, susu dan makanan anak. Sebanyak 420 jiwa di Kp. Pameungpeuk harus mengungsi dan tinggal di tenda karena kerusakan berat di hunian mereka.

Holis, warga setempat menjelaskan bahwa dirinya dengan ratusan warga lain memang terpaksa harus mengungsi karena dampak gempa yang menghancurkan rumah mereka.

“Ada empat ke RT-an di Kampung Pameungpeuk ini, rumahnya hancur,” katanya di lokasi, Jumat (25/11).

Menurutnya, selama dua hari pascagempa memang sudah ada bantuan logistik tapi sama sekali tidak selengkap yang diberikan oleh pihak BIN RI.

Penyaluran bantuan tersebut juga mendapat apresiasi dari Kadus I Desa Cijedil, Husein Saefuloh yang menilai bahwa bantuan logistik yang disalurkan oleh BIN sangat membantu hingga beberapa hari ke depan.

“Jadi, penyaluran bantuan logistik dari BIN RI sangat membantu warga kami yang terisolir,” tutupnya.

BIN RI telah membuka Posko Bantuan sejak gempa Cianjur terjadi atau sejak Senin (21/11). Selain menerima pengungsi, Posko BIN juga ikut menyalurkan bantuan hingga pelayanan kesehatan.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025